SAMARINDA - Sebelum turun ke lapangan, 1.966 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pilkada 2020 di Kota Samarinda akan jalani rapid test.
Bila hasil rapid test menunjukan reaktif, maka petugas tersebut akan diganti. Hal ini disampaikan Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat, Jumat (17/7/2020).
"Sebelum bertugas kami sudah lakukan rapid tes untuk seluruhnya. Bila ada yang reaktif maka kami meminta PPS mengganti (PPDP) dengan orang yang non reaktif agar tidak ada potensi penularan covid-19," ujar Firman saat diwawancarai usai sosialisasi tahapan Pilkada dengan insan pers di Hotel Aston.
Firman menjelaskan kota Samarinda yang telah terjadi transmisi lokal sangat mempengaruhi KPU menjalankan tahapan Pilkada.
"KPU RI dan Provinsi mengintruksikan agar kami tetap berhati hati dan patuh terhadap protokol kesehatan. Kami sudah tekankan PPK PPS untuk pemutakhiran data agar tetap menjalankan tugasnya dengan ketat melaksanakan protokol kesehatan," ujar Firman.
KPU Samarinda, dikatakan Firman, sudah membekali petugas dengan face shield, masker, sarung tangan sampai hand sanitizer. Peralatan ini diharapkannya dioptimalkan penggunaannya.
"Ini adalah bagian kerja kami hadapi pandemi. Kami jugakoordinasi dengan gugus tugas covid-19 apa yang harus dilaksanakan apabila kondisi memburuk maupun membaik. Rekomendasi gugus tugas menjadi pertimbangan kami karena kesehatan masyarakat menjadi yang utama dan harus kita jaga," kata Firman.
Lebih lanjut, tahapan Pilkada 2020 ini tetap berjalan meski ada transmisi lokal covid-19 di Samarinda, sepanjang belum ada intruksi penghentian dari KPU RI.
Menurut Firman, petugas PPDP dan KPU sangat berisiko terkena penularan covid-19 karena tuntutan kerja yang harus turun ke masyarakat.
"Kenapa berisiko. Karena kami bekerja bertemu langsung orang. PPDP akan ketok pintu dari rumah ke rumah dengan mendata berapa pemilih di rumah tersebut dan tatap wajah," jelas Firman. (Mym)
KPU Samarinda menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 mencapai 77,5 persen. Saat ini, tahapan dilakukan KPU melakukan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan.
