BALIKPAPAN–Kajian pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, terus dimatangkan. Salah satunya terkait potensi bencana pada pusat inti pemerintahan calon IKN di Kecamatan Sepaku, PPU.
Dalam diskusi daring yang dilaksanakan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), disimpulkan bahwa belum ada studi komprehensif dari pemerintah mengenai geologi di kawasan calon IKN. Sehingga pemerintah diminta untuk menyusun kajian mendalam mengenai geologi tersebut. Studi komprehensif mengenai masalah geologi memuat potensi tsunami maupun gempa bumi di Kecamatan Sepaku.
“Pemerintah jangan grusa-grusu dulu lah. Lihat dulu data dasar geologinya. Masih belum komprehensif di situ (Sepaku). Baik itu daya dukung geologi IKN maupun tsunaminya sendiri,” kata Dewan Pengawas PP IAGI Andang Bachtiar. Selain itu, dia meminta agar dilakukan pemetaan ulang terhadap geologi calon IKN. Karena menurut pengalamannya, yang menjadi acuan hanya peta geologi lama yang disusun dengan skala 1:250 ribu yang diperbesar. Hal itu, terang dia, dijadikan acuan pemerintah.
Menurut dia, pemetaan ulang yang dimaksud bukan melakukan pemetaan dari awal kembali. Karena banyak data dasar dari perusahaan yang sebelumnya beroperasi di kawasan tersebut bisa menjadi data acuan pemetaan di lokasi calon IKN. “Biasanya kita tahu peta skala 250 ribu di-zoom terus dijadikan referensi. Harus ada pemetaan ulang di daerah situ, dengan skala 10 ribu,” pesan dia.
Mengenai ketersediaan air, Andang mengaku sering mendengar banyak yang mengatakan di Kalimantan banyak potensi air. Namun, tidak ada potensi air di Kecamatan Sepaku, yang merupakan calon inti pusat pemerintahan di IKN baru nanti. Walaupun dari Kota Bontang sampai ke Kota Samarinda disebut memiliki cadangan air yang cukup besar. “Jadi ini bukan rencana secepat kilat. Harus memperhitungkan data dasar geologi yang penting,” pesannya.
Sementara itu, Benyamin Sapiie, dosen Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB) menyimpulkan, Pulau Kalimantan secara tektonik relatif stabil dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Terutama daerah calon IKN, dari data yang ada saat ini, dia menyebut juga bukan merupakan daerah tektonik aktif. Di mana lokasinya terletak di atas batuan sedimen produk Delta Mahakam yang berumur awal miosen (skala waktu geologi yang berlangsung antara 23,03 hingga 5,332 juta tahun yang lalu) hingga pliosen (skala waktu geologi yang berlangsung 5,332 hingga 1,806 juta tahun yang lalu).
Skala itu mengalami deformasi berupa perlipatan dan sesar anjak. Yang terjadi pada akhir miosen hingga awal pliosen. Lanjut dia, potensi tsunami akibat longsoran dengan volume 5-600 kilometer kubik juga terdapat di Selat Makassar. Khususnya pada bagian selatan Delta Mahakam dengan frekuensi berkisar 160 ribu tahun. “Jadi potensi tsunami di daerah calon IKN relatif sangat kecil. Tapi kita belum ada evidence soal itu. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut secara detail. Termasuk pemetaan bukti permodelan tsunami akibat longsoran,” terang dia.
Peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Eko Yulianto menyampaikan, pemerintah memang perlu didorong membuat kebijakan dengan basis evidence atau bukti penelitian. Di mana para ahli geologi harus terus menyuarakan hal tersebut. “Kalau kita tidak berteriak, tidak ada yang mengontrol pemerintah. Kita perlu bersuara lebih keras, supaya pemerintah menyiapkan secara benar. Meskipun aspek politiknya besar, tapi semuanya harus dipersiapkan. Supaya kita tidak menyesal di akhir,” katanya.
Diungkapkan, secara teknis mengenai studi tentang potensi tsunami di lokasi calon IKN memang perlu dilakukan lebih detail. Walaupun sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah dilibatkan untuk membuat model potensi tsunami tersebut. Akan tetapi model tersebut tidak memiliki basis saintifik sama sekali. “Karena semuanya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi. Sehingga kita perlu evidence yang bisa dipakai dengan baik. Untuk merekonstruksi kejadian tsunami,” terang dia.
Eko menilai, wilayah Teluk Balikpapan relatif terlindungi jika secara teknis tsunami terjadi dari Selat Makassar maupun dari wilayah utara Pulau Sulawesi. Teluk Balikpapan dinilai jadi “pelindung” bagi Kota Balikpapan dan lokasi calon IKN karena dapat memperkecil energi dari gelombang tsunami di pantai timur Kalimantan Timur. Apalagi jika pemerintah tetap menjaga kawasan mangrove yang cukup padat di wilayah Teluk Balikpapan.
“Itu bisa menjadi barrier (pelindung) yang lain. Dan yang perlu dilindungi sebenarnya Kota Balikpapan,” tutup Eko. (kip/riz/k8)
