Temuan dugaan pemalsuan dukungan jalur perseorangan di Pilkada Kukar ditanggapi dua bakal calon bupati. Ghufron Yusuf maupun Eddy Subandi menyatakan siap mengikuti ketentuan atas temuan tersebut.
TENGGARONG–Mantan Wakil Bupati Kukar Ghufron Yusuf diketahui maju bersama Ida Prahastuty, sedangkan mantan Sekkab Kukar Eddy Subandi berpasangan dengan Junaidi. Kedua bakal pasangan calon (paslon) tersebut telah menyerahkan daftar dukungan.
Yakni, dengan persyaratan minimal 8,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) atau sebanyak 41.274 dukungan.
Ghufron-Ida mengumpulkan 46.033 formulir dukungan dari 15 kecamatan di Kukar. Sedangkan Eddy-Junaidi menyerahkan 44.777 dukungan dari 18 kecamatan se-Kukar.
Dikonfirmasi Kaltim Post, kemarin (14/7), Ghufron mengatakan siap memberikan klarifikasi atau memenuhi panggilan dari Bawaslu. Dia bahkan memastikan daftar dukungan yang diberikan kepada KPU sebagai syarat administrasi telah aman.
Dia juga memastikan pihaknya tidak memiliki niat ataupun memaksakan pengumpulan dukungan dari warga yang memang tidak bersedia mendukungnya. “Akan saya cek lagi. Untuk pendukung saya, aman semua. Insyaallah tidak ada kesengajaan,” ujarnya.
Ghufron memperkirakan temuan itu lantaran kemungkinan ada warga yang lupa telah memberikan dukungan. Terlebih, waktu memberikan dukungan sudah lebih setahun. “Waktu pemberian dukungan sudah lama, ada yang setahun lebih. Jadi, mungkin juga ada yang lupa,” imbuhnya.
Sementara itu, Eddy Subandi mengaku samar-samar mendengar kabar terkait temuan dugaan dukungan palsu itu. Dia tak ingin ambil pusing dengan adanya temuan tersebut. Namun, pihaknya siap melakukan perbaikan, jika memang masih ada kekurangan. Termasuk melakukan klarifikasi atas temuan dalam verifikasi faktual oleh KPU tersebut.
Eddy-Junaidi memiliki tim di 18 kecamatan di Kukar. “Hasilnya nanti kita lihat lah. Kalau nanti diminta perbaiki, akan kita perbaiki,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu Kukar Ali Mukit mengatakan, pihaknya mengagendakan pemanggilan terhadap tim penghubung masing-masing paslon. Yaitu, untuk melakukan klarifikasi terhadap temuan dugaan pemalsuan daftar dukungan.
“Sudah kami agendakan untuk meminta klarifikasi. KPU juga kami mintai keterangan untuk temuan lainnya,” ujar Ali, kemarin.
Sebelumnya, Ali menjelaskan, pihaknya menindaklanjuti temuan tersebut berdasar sejumlah informasi dan proses verifikasi faktual di lapangan. Secara resmi, yaitu berasal dari laporan hasil pengawasan dari sejumlah pihak, termasuk tim panwascam.
Dia menyebutkan, ada dua temuan terhadap bakal paslon perseorangan dan sudah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kukar. Salah satunya, temuan dugaan pemalsuan dukungan terhadap paslon perseorangan yang patut diduga terjadi pelanggaran. (qi/kri/k8)
