BALIKPAPAN–Rencana pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) masih jalan di tempat. Pandemi Covid-19 membuat kajian pemindahan lokasi jembatan tak kunjung tuntas. Padahal, sudah diwacanakan sejak sekira tujuh bulan lalu. Tepatnya, ketika Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkunjung ke Balikpapan, Desember 2019.
Kepada Kaltim Post, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi menerangkan, kajian pembangunan jembatan tol Balikpapan-PPU masih terus dikerjakan. Pihaknya segera menjadwalkan pembahasan rencana tersebut dengan Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN. “Ini mau kita bahas. Tetapi karena masalah Covid-19 ini, jadi tertunda terus. Karena itu sudah masuk dalam agenda kita untuk dibahas,” katanya kepada Kaltim Post, (13/7).
Dalam perkembangannya, lanjut dia, opsi konstruksi yang mencuat adalah jembatan tol Balikpapan-PPU dibangun di bawah laut atau disebut tunnel. Ini tentu berbeda dengan perencanaan sebelumnya. Yakni dibangun di atas Teluk Balikpapan. Menurutnya, apabila jembatan tetap dibangun di atas laut, dikhawatirkan mengganggu alur pelayaran di Teluk Balikpapan. Demikian juga jalur penerbangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan.
Sebaliknya, jika Jembatan Tol Balikpapan-PPU dibangun di bawah laut, menjadi solusi atas permasalahan yang dikeluhkan pengguna jasa pelayaran maupun jasa penerbangan. Hanya, memerlukan biaya pembangunan yang sangat besar. Dengan panjang sekira 7,35 kilometer, Jembatan Tol Balikpapan-PPU yang dibangun di atas laut saja membutuhkan biaya sekira Rp 15,35 triliun.
“Ini masih dikaji, karena tergantung BEP (break event point). Kira-kira kembali modal atau enggak, yang bangun nanti. Makanya belum sempat mengumpulkan orang-orang ini (Satgas Perencanaan Infrastruktur IKN),” ucap mantan kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XX Pontianak ini. Junaidi menuturkan, jika jembatan tol tetap dibangun lokasi semula, yakni Melawai di sisi Balikpapan dan Nenang di sisi Penajam, maka harus dibangun tunnel.
“Karena di bawah laut. Aman untuk pesawat dan kapal laut. Tapi perlu dikaji lagi, apakah investornya siap atau tidak,” katanya. Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan (Kantah) Balikpapan Ramlan mengatakan, rencana pemindahan lokasi Jembatan Tol Balikpapan-PPU membuat kegiatan pendataan lahan untuk pembebasan lahan dihentikan.
Sebelumnya, pada Juli 2019, telah dibentuk Satgas A dan Satgas B untuk menindaklanjuti pendataan lahan setelah penetapan lokasi dari gubernur Kaltim terbit. Adapun tugas Satgas A adalah melakukan identifikasi fisik dan melakukan pengukuran bidang tanah sedangkan Satgas B bertugas melakukan identifikasi yuridis terhadap lahan yang akan dibebaskan. Baik berupa alas hak, maupun segala macam dokumen berkaitan dengan lahan milik warga.
Adapun BPN Balikpapan telah melakukan pendataan terhadap lahan milik PT Pertamina (Persero) dan Polda Kaltim di sisi Balikpapan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU. Namun, kegiatan tersebut dihentikan pada akhir 2019 karena ada rencana pemindahan lokasi jembatan tol tersebut. “Jadi, kegiatan tidak dilanjutkan karena ada perubahan desain (dan lokasi),” katanya kemarin.
Untuk lahan yang akan dibebaskan ada sisi Balikpapan, BPN mencatat luasnya sekira 31,34 hektare. Meliputi tiga kelurahan di Kecamatan Balikpapan Kota. Yakni Kelurahan Telaga Sari, Kelurahan Prapatan, dan Klandasan Ulu. Berdasar jadwal penentuan lokasi (penlok) yang telah diterbitkan gubernur Kaltim pada awal 2019, berakhir tahun ini.
“Jadi, kita sifatnya menunggu. Apalagi ada perubahan penlok, mengikuti perubahan desain nanti,” singkat dia. Diketahui, usulan Jembatan Tol Balikpapan-PPU dibangun di bawah laut sempat dilontarkan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo IV (Persero) Farid Padang saat berkunjung ke Balikpapan, akhir Desember 2019 lalu. Khusus untuk alur pelayaran, Farid menyebut, keberadaan jembatan tol atas laut bakal menutupi alur perairan di Teluk Balikpapan. Menurut data Pelindo IV, pada alur perairan di Teluk Balikpapan ada 34 terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS). Dengan ribuan kapal yang melintas.
“Jika jembatan dibangun di sana (Teluk Balikpapan), TUKS akan mengalami waiting list yang lama dan antriean yang cukup panjang, sehingga Pelindo mengusulkan dibikin jembatan di bawah laut,” kata dia. Permasalahan lain yang dikhawatirkan, berpotensi menimbulkan kecelakaan di lautan. Sebab, ketinggian jembatan berada 100 meter dari permukaan laut. “Banyak permasalahan yang bisa terjadi kalau tetap dibangun. Bisa membuat traffic jam di laut maupun di muka Balikpapan. Namun, yang paling parah memang di laut,” ungkap pria berjanggut ini.
Saat pertemuan antara Pelindo IV dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemprov Kaltim, beberapa waktu lalu, mencuat wacana memindahkan lokasi Jembatan Tol Balikpapan-PPU. Lokasinya didekatkan dengan Jembatan Pulau Balang. “Masuknya bisa berdekatan dengan Pulau Balang. Tapi lebih bagus berada di satu rute. Karena bisa dibuat jalur kereta ke bandara,” imbuh Farid. Menurutnya, yang perlu diperhatikan dari pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU adalah manfaatnya.
“Kalau saya bukan masalah proyeknya tapi kemanfaatannya. Jadi jangan terburu-buru. Saya melihatnya saat ini, terlalu simpel. Hanya by project bukan melihat kemanfaatannya,” tandasnya. (kip/riz/k16)
