-
TENGGARONG - Wakil Ketua III DPRD Kutai Kartanegara Siswo Cahyono,SE ditemani ketua komisi III M Andi Faisal, S.SI menerima kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di ruang banmus DPRD kukar, Senin (06/7/ 2020).
Rombongan dipimpin langsung ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Nursulisto didampingi Wakil ketua I DPRD, Depe dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Barito Timur.
Siswo Cahyono mengatakan sangat mengapreseasi atas kedatangan pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, adapun maksud dan tujuan selain bersilaturahmi sekaligus sharing terkait rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid 19 dan sekaligus sharing terkait tugas dan fungsi kedewanan.
Dalam pertemuan DPRD Kukar juga mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis di antaranya Bappeda, BPKAD, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19. “Dampak corona ini betul-betul telah melumpuhkan ekonomi tidak hanya Indonesia tetapi wabah virus corona sebagai pandemik global yang melanda seluruh dunia, jika tidak tertangani dengan baik ini sangat membahyakan," ujarnya.
Siswo mengungkapkan DPRD Kabupaten Barito Timur melihat terkait anggaran wabah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sepertinya menjadi daerah yang paling santai karena yang lain sibuk memangkas sana-sini, anggaran ini dan itu, sedangkan Kukar tak melakukannya.
Anggaran yang sudah direncanakan tetap berlanjut. Lalu darimana dana penanganan COVID-19. Pemkab Kutai Kartanegara menggelontorkan dana penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mencapai Rp 129,9 miliar. Hampir setengah dari anggaran penanganan COVID-19 di Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar Rp 388,8 miliar.
“Angka yang cukup besar jika di banding penganggaran kabupaten dan kota lainnya di Kaltim. Angka tersebut terbagi untuk tiga sektor. Sektor kesehatan sebesar Rp 93,3 miliar, sektor penanganan dampak ekonomi dianggarkan senilai Rp 22,7 miliar. Dan sektor jaring pengaman sosial sebesar Rp 13,9 miliar," tuturnya.
Anggaran tersebut berasal dari dana SiLPA Idle –sisa anggaran yang belum terpakai. Ini dana Silpa tahun 2019 yang tidak terbebani oleh kegiatan dan belanja daerah. “Dalam hal ini semua pimpinan dan anggota DPRD kukar dilibatkan secara langsung baik penganggaran maupun dalam mengawal, Pemerintah Daerah dalam rangka menyalurkan bantuan sosial selama berlangsungnya masa tanggap darurat pandemi virus corona (Covid-19) di beberapa kecamatan, ini tidak lain untuk memastikan pendistribusian bantuan kepada masyarakat tetap dapat tersalurkan secara optimal," ucap Siswo.(adv)
