MANAGED BY:
SABTU
25 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 13 Juli 2020 10:01
Biaya Tinggi Politik Dinasti: Proses Lelang Diatur, Tindakan Korup Melenggang Jelang Pilkada
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat mengumumkan penetapan tersangka Bupati Kutai Timur beserta istri dan 5 pihak lain (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Kutai Timur (Kutim) jadi salah satu kabupaten yang bakal menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Namun, Ismunandar, sang petahana, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertanda transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa makin kuat jelang pesta demokrasi.

 

SAMARINDA–Operasi tangkap tangan (OTT) yang dijalani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kutim non-aktif Ismunandar dan istrinya Ketua DPRD Kutim Encek UR Firgasih patut diapresiasi. Namun, jadi pelajaran bagi kepala daerah lain. Politik balas budi dinilai bisa jadi salah satu penyebab korupsi.

Sekretaris Pusat Studi Anti-Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah mengatakan, politik berbiaya tinggi (high cost politic) bukan satu-satunya faktor yang mendorong perilaku korup kepala daerah. Tapi biaya politik yang tinggi itulah, alasan yang memaksa para kandidat, khususnya petahana untuk menghalalkan segala cara.

“Hasil kajian Litbang Kemendagri (Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri) menunjukkan untuk menjadi wali kota/bupati diperlukan biaya Rp 20–30 miliar. Sementara menjadi gubernur berkisar Rp 20–100 miliar. Ongkos yang harus mereka keluarkan itu. Tentu tidak sepadan dengan gaji yang bakal diterima oleh seorang kepala daerah,” bebernya.

Selain itu, pertanda masih kuatnya politik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa. Semacam upeti yang diberikan sebagai tiket untuk memenangkan tender barang dan jasa. Tradisi semacam itu jelas akan melanggengkan tindakan korup dalam proses lelang.

Kepala daerah cenderung menggunakan pengaruhnya (trading in influence) untuk mengatur lalu lintas pemenang tender demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya.

Juga keterlibatan tiga unsur organisasi perangkat daerah (OPD) dalam kasus OTT itu, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Fakta itu menandakan OPD telah menjadi sapi perah kepala daerah yang hanya dijadikan bancakan untuk memperkaya pundi-pundi modal politiknya jelang pemilihan kepala daerah (pilkada).

Tentu saja ada proses tawar-menawar atau transaksi saling menguntungkan di antara keduanya. Termasuk dalam proses seleksi atau keterpilihan kepala-kepala OPD tersebut. Itu merusak desain merit system manajemen lembaga pemerintahan. Sebab, telah terjadi spoil system yang memberikan dampak merugikan terhadap kualitas layanan publik.

Dalam kasus Ismunandar, kata dia, yang menarik adalah keberadaan politik dinasti. Pasalnya, tersangka lain yang turut diamankan, yakni ketua DPRD Kutim yang juga istri bupati Kutim. Itu menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara.

“Politik dinasti telah melumpuhkan check and balances system antara pemerintah dan DPRD. Sebab, kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti,” ungkap Castro, sapaan akrab Herdiansyah Hamzah.

Di sisi lain, dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul Sonny Sudiar mengatakan, oligarki tak lagi memikirkan apa keperluan masyarakat. Tetapi oligarki melahirkan dinasti politik dan itu menjadi penyakit demokrasi. 

Dikatakan, melawan dinasti politik bukan perkara mudah. Contohnya Filipina, disebut Sony, negara itu memiliki kondisi yang kurang lebih sama seperti Indonesia. Tetapi Filipina pernah melangkah sedikit maju dengan merancang undang-undang anti-politik dinasti. “Tetapi sayang, Mahkamah Agung Filipina menolak. Alasannya karena tidak adanya undang-undang anti-politik dinasti yang diperintahkan oleh Konstitusi Filipina,” terangnya.

Dia melanjutkan, mungkin ada beberapa langkah konkret bagaimana cara merontokkan oligarki politik salah satunya dengan edukasi politik. Itu seharusnya adalah tugas partai politik. “Tetapi sejauh ini kita lihat ternyata banyak kegagalan dalam edukasi politik,” ucapnya.

Untuk diketahui, KPK terus mendalami konstruksi perkara dugaan suap Bupati Kutim Ismunandar dan istrinya Encek Firgasih. Penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik KPK untuk menguatkan pembuktian berkas perkara para tersangka.

Pekan lalu (2/7), KPK menggelar OTT di beberapa tempat di Kutim, Jakarta, dan Samarinda. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus suap pengadaan barang di Pemkab Kutim tahun anggaran 2019 dan 2020.

Selain Ismunandar dan Encek Firgasih, status tersangka diberikan kepada Kepala Bapenda Kutim Musyaffa, Kepala Dinas PU Kutim Aswandini, Kepala BPKAD Kutim Suriansyah.

Kemudian sebagai pemberi suap, KPK menetapkan tersangka terhadap dua rekanan; Aditya Maharini dan Deky Aryanto. Dalam keterangan persnya Jumat (10/7), Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, penggeledahan dan penyitaan telah dilakukan dua hari berturut pada Rabu (8/7) dan Kamis (9/7). Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kutim.

Pada Kamis, misalnya, rumah tiga tersangka digeledah. Yakni, Suriansyah, Deki Aryanto, dan Aditya Maharini. Selain tiga rumah tersangka, tim KPK menggeledah dua rumah lain di Kutim. Yaitu, milik Lila Mei Puspita dan Sesthy. “Di lima tempat tersebut, penyitaan berbagai dokumen terkait perkara dilakukan untuk menguatkan pembuktian berkas perkara,” kata Ali.

Sebelumnya, kata Ali, penggeledahan juga dilakukan di beberapa lokasi di Kutim pada Rabu (8/7). Di antaranya, kantor bupati Kutim, Bapenda Kutim, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutim, Dinas Pekerjaan Umum Kutim, BPKAD Kutim, Dinas Pendidikan Kutim, Dinas Sosial Kutim, rumah jabatan bupati Kutim, kantor DPRD Kutim, dan Sekretariat Kabupaten Kutim.

“Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan setelah sebelumnya memperoleh izin dari Dewan Pengawas KPK,” ujarnya. Selain menyita barang bukti berupa dokumen, tim KPK mengamankan sejumlah uang. Namun, belum diketahui berapa total uang yang disita. “Jumlah uang masih akan dihitung dan dikonfirmasi lebih dahulu kepada para saksi-saksi,” ungkap pria yang menjadi jaksa di KPK tersebut. (nyc/rom/k8)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 24 September 2021 13:51

Draf RUU Kaltim Tak Bahas IKN

BALIKPAPAN–Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kaltim terus dikebut. Ditargetkan…

Jumat, 24 September 2021 13:50

Pesut Mahakam Hidupnya Makin Terancam

Hidup pesut mahakam makin nelangsa. Hanya sungai kecil di ujung…

Jumat, 24 September 2021 13:07

Tak Mudah Mendapatkan Plasma Konvalesen

KETIKA kasus Covid-19 berada di puncaknya, Unit Transfusi Darah Palang…

Kamis, 23 September 2021 15:36

Ironi Tambang di Bukit Tengkorak, Konsep Forest City di IKN Terkesan Retorika

Gerak cepat pengungkapan kasus tambang ilegal di konsesi PT Multi…

Kamis, 23 September 2021 15:11

Sengketa Lahan di Dekat IKN Makin Banyak, Disarankan Bentuk Tim Terpadu

PENAJAM -Sengketa lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus…

Rabu, 22 September 2021 13:25

Gara-Gara Ini, Level PPKM Balikpapan Batal Turun

BALIKPAPAN-Pemerintah mengumumkan Kota Balikpapan masih masuk Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat…

Selasa, 21 September 2021 13:15

Perlu Rp 628 Miliar Tangani Banjir Balikpapan

BALIKPAPAN-Masalah banjir masih menghantui Balikpapan hingga akhir tahun. Pasalnya, Kota…

Senin, 20 September 2021 11:04

Kebun Sawit Rambah Tahura Bukit Soeharto, Program Kemitraan Konservasi Jadi Celah Alasan

TENGGARONG-Selain tambang ilegal, kebun sawit liar juga dituding ikut merusak…

Senin, 20 September 2021 11:01

PI 10 Persen untuk PPU Tunggu Gubernur

PENAJAM-Participating interest (PI) 10 persen pengelolaan blok migas jatah Pemerintah…

Senin, 20 September 2021 11:00

Rosatom Bangun Industri Nuklir, Kerja Sama Batan-Pemprov Kaltim di Buluminung

Perusahaan energi atom Rosatom Rusia bersama Pusat Kajian Sistem Energi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers