MANAGED BY:
SABTU
31 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 13 Juli 2020 10:01
Biaya Tinggi Politik Dinasti: Proses Lelang Diatur, Tindakan Korup Melenggang Jelang Pilkada
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat mengumumkan penetapan tersangka Bupati Kutai Timur beserta istri dan 5 pihak lain (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

PROKAL.CO,

Kutai Timur (Kutim) jadi salah satu kabupaten yang bakal menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Namun, Ismunandar, sang petahana, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertanda transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa makin kuat jelang pesta demokrasi.

 

SAMARINDA–Operasi tangkap tangan (OTT) yang dijalani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kutim non-aktif Ismunandar dan istrinya Ketua DPRD Kutim Encek UR Firgasih patut diapresiasi. Namun, jadi pelajaran bagi kepala daerah lain. Politik balas budi dinilai bisa jadi salah satu penyebab korupsi.

Sekretaris Pusat Studi Anti-Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah mengatakan, politik berbiaya tinggi (high cost politic) bukan satu-satunya faktor yang mendorong perilaku korup kepala daerah. Tapi biaya politik yang tinggi itulah, alasan yang memaksa para kandidat, khususnya petahana untuk menghalalkan segala cara.

“Hasil kajian Litbang Kemendagri (Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri) menunjukkan untuk menjadi wali kota/bupati diperlukan biaya Rp 20–30 miliar. Sementara menjadi gubernur berkisar Rp 20–100 miliar. Ongkos yang harus mereka keluarkan itu. Tentu tidak sepadan dengan gaji yang bakal diterima oleh seorang kepala daerah,” bebernya.

Selain itu, pertanda masih kuatnya politik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa. Semacam upeti yang diberikan sebagai tiket untuk memenangkan tender barang dan jasa. Tradisi semacam itu jelas akan melanggengkan tindakan korup dalam proses lelang.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 30 Juli 2021 10:43

Kasatpol PP Kaltim Pastikan Patroli PPKM Tetap Humanis

SAMARINDA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltim mengoptimalkan…

Jumat, 30 Juli 2021 10:06
Potensi Kerugian Negara Didalami Kejari

Panggil Regulator-Operator Pelabuhan Feri Kariangau, Usut Dugaan Penyimpangan

BALIKPAPAN-Kasus pengondisian muatan di Pelabuhan Feri Kariangau, Balikpapan menggelinding ke…

Jumat, 30 Juli 2021 10:05

Syarat Perjalanan Diskriminatif, Udara Dipersulit dengan PCR, Darat-Laut Justru Cuma Antigen

BALIKPAPAN-Pemerintah dinilai diskriminatif dan tidak konsisten menerapkan kebijakan syarat perjalanan…

Jumat, 30 Juli 2021 10:01

Ada Calo Surat Antigen, Modusnya Tanpa Antre dan Tanpa Pemeriksaan di Klinik

Penggunaan surat rapid antigen palsu diduga sudah menjadi praktik di…

Jumat, 30 Juli 2021 09:58
Soal Sekretariat Partai Golkar di Jalan Mulawarman

Oleh Wali Kota Samarinda, Golkar Kaltim Ditenggat hingga Oktober

PENENTUAN status lahan di Jalan Mulawarman, Pelabuhan, Samarinda Kota, kini…

Kamis, 29 Juli 2021 12:51
Ketegaran Empat Bersaudara, Orangtua Wafat Terpapar Covid-19 (1)

Anak Kedua Video Call dengan Presiden Jokowi

Kabar duka yang menyelimuti empat bersaudara asal Tenggarong, usai kedua…

Kamis, 29 Juli 2021 11:37

Pemerintah Baru Bisa Penuhi 30 Persen Kebutuhan Vaksin

JAKARTA- 21,2 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac (27/7) sampai…

Rabu, 28 Juli 2021 20:28

Kasus Baru Covid-19 di Kaltim Tembus 2.129, Samarinda Terbanyak

SAMARINDA - Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim menyampaikan perkembangan kasus baru…

Rabu, 28 Juli 2021 14:23

Masyarakat Tanpa Penyakit Penyerta Kini Juga Rentan

SAMARINDA–Sekitar 21 ribu orang di Kaltim tengah menjalani perawatan karena…

Rabu, 28 Juli 2021 14:21

Korupsi TPA Manggar Lanjut ke Pemeriksaan Saksi

SAMARINDA–Dugaan korupsi pengadaan lahan TPA Manggar di Balikpapan, dipastikan lanjut…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers