SAMARINDA–Tenaga pendidik honorer menjadi salah satu ujung tombak pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar (KBM). Terlebih, Kota Tepian mengalami kekurangan 1.300 guru. Seleksi calon penerimaan pegawai negeri sipil (CPNS) juga ditiadakan pada tahun ini.
Melihat permasalahan kurangnya tenaga pendidik, tokoh pendidikan Kaltim Musyahrim, angkat bicara. Pria yang pernah menjabat kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim itu menyoroti kesejahteraan guru honorer selama ini.
Musyahrim menuturkan, jika pemerintah daerah membutuhkan tenaga guru dan diangkat dengan standar pegawai negeri seharusnya besaran gaji yang diterima harus sama. Terlebih, jika guru honorer memenuhi jam mengajar hingga 24 jam per minggu. Sama seperti guru berstatus aparatur sipil negara (ASN).
"Sebenarnya (kesetaraan gaji) bukan bisa atau tidak tapi bagaimana komitmen pemerintah daerahnya," ucap dia.
Menurutnya, kalau guru honorer memenuhi jam standar hingga 24 jam per minggu, berarti standarnya sama seperti pegawai negeri. Terkadang kerja guru honorer jauh lebih banyak dibandingkan guru berstatus ASN. Untuk menutupi kurangnya tenaga pendidik, guru honorer terkadang mengajar lebih dari dua kelas.
Musyahrim setuju memperdayakan guru honorer untuk menyiasati kurangnya tenaga pendidik. Namun, pemerintah daerah seharusnya berkomitmen persoalan kesejahteraan guru honorer.
“Tenaga honorer itu sangat diperlukan, tapi jangan dianggap sebagai memenuhi syarat saja. Berikanlah dia gaji yang sama, kalau guru negeri kan ada lagi tambahan lainnya dari sertifikasi. Nah, kalau guru honorer kan tidak ada," imbuhnya.
Musyahrim juga menyinggung pelaksana PPDB sistem zonasi. Menurut dia, pemerintah harus kembali memetakan jumlah sekolah dan jumlah warga sekitar. Jika tidak, para peserta didik akan tidak tertampung dengan baik di jenjang pendidikan selanjutnya.
Penambahan tenaga pengajar pun harus dilakukan seiring bertambahnya ruang kelas baru (RKB) atau sekolah baru. “Harusnya perhatikan juga fasilitas sekolahnya. Selain itu, petakan lulusan SD di daerah itu, jadi nanti bisa disesuaikan dengan ruang kelas dan jumlah SMP," pungkasnya. (*/dad/kri/k8)
