MANAGED BY:
SABTU
08 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Sabtu, 11 Juli 2020 10:49
Masih Ada 39 Buron Belum Tertangkap

Polisi Telusuri Aset Pembobol BNI

Buron pembobol BNI Maria Pauline Lumowa (MPL) yang telah tertangkap memberikan harapan untuk bisa mengembalikan kerugian negara.

PROKAL.CO,

JAKARTA– Buron pembobol BNI Maria Pauline Lumowa (MPL) yang telah tertangkap memberikan harapan untuk bisa mengembalikan kerugian negara. Meski begitu, Bareskrim Mabes Polri memastikan akan menjerat MPL dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, mencari aliran dana kejahatan perbankan tersebut. 

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, semua tersangka kasus pembobolan BNI telah menjalani hukuman. Terdapat 17 tersangka yang proses hukumnya berkekuatan tetap. "Yang paling tinggi hukumannya Adrian Waworuntu dengan hukuman penjara seumur hidup," ujarnya.

Nah, tinggal MPL yang perlu diproses hukum setelah buron selama 17 tahun. Sebenarnya Polri telah melakukan berbagai upaya untuk bisa menangkap MPL. Pada 2003, MPL terdeteksi berada di Belanda. Red Notice telah diterbitkan pada tahun yang sama. "Kami coba meminta bantuan pemerintah Belanda, namun tidak diproses," terangnya. 

Polri juga mencoba mengajukan sidang in absentia. Namun, pengadilan menolaknya. Hingga akhirnya kasus ini baru sampai tahap penyidikan. "Setahun lalu, interpol mendeteksi MPL menyeberang dari Hongaria menuju ke Serbia," tuturnya.

Penyidik langsung menuju ke Serbia untuk melakukan proses penangkapan dengan melengkapi semua berkas. Ekstradisi berhasil dan MPL dijemput oleh tim yang dipimpin Menkumham Yasonna Laoly. "Akhirnya sampai ke Bareskrim dan saat ini sedang dalam pemeriksaan," jelasnya.

Menurut dia, sesuai dengan protokol kesehatan, MPL mendapatkan pemeriksaan rapid test dan swab test. Hasilnya negatif Covid-19. Karena itu, proses dilanjutkan. MPL meminta didampingi kuasa hukum. Bareskrim telah mengirim surat pemberitahuan kepada kedutaan Belanda yang memberitahukan warganya menjalani proses hukum. Dalam surat itu juga meminta agar menyiapkan pendamping atau kuasa hukum. "Kami masih menunggu," terangnya. 

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 07 Agustus 2020 09:45

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Dorong SMSI Mencerdaskan Bangsa

JAKARTA- Bimbingan teknis untuk penguatan news room SMSI yang dilaksanakan…

Kamis, 06 Agustus 2020 11:45

Protokol Covid-19 di Pesantren, Paling Sulit Terapkan Jaga Jarak

JAKARTA– Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan hasil pemantauan penerapan protokol kesehatan…

Kamis, 06 Agustus 2020 10:23

Pelanggar Protokol Kesehatan Pasti Disanksi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Inpres terkait sanksi…

Rabu, 05 Agustus 2020 12:21

Presiden Jokowi Tambah Cucu

ANGGOTA keluarga Presiden Joko Widodo kembali bertambah. Putri kedua presiden,…

Selasa, 04 Agustus 2020 11:08

Kejagung Tegaskan Status Djoko Tjandra Terpidana

JAKARTA– Dorongan agar Polri menggunakan Undang Undang Nomor 20 Tahun…

Senin, 03 Agustus 2020 12:00

Rahmad Pribadi Dinobatkan Sebagai Top Leader on CSR Top Commitment 2020

Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia menerima…

Senin, 03 Agustus 2020 11:52

Solusi Pembelajaran Jarak Jauh, Perlu Produksi Gawai untuk Siswa

JAKARTA- Pembelajaran jarak jauh (PJJ) sudah berjalan beberapa bulan. Banyak…

Senin, 03 Agustus 2020 11:26

Menko Polhukam Minta Usut Dugaan Suap Surat Jalan Djoko Tjandra

JAKARTA – Terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali…

Senin, 03 Agustus 2020 10:50

DMI Dan SMSI Dorong Belajar Daring Fungsikan Masjid Hadapi Covid-19

Masjid sebagai sarana ibadah dan sosial, merupakan sarana vital di…

Sabtu, 01 Agustus 2020 11:27

Lima Bapaslon Perseorangan Gugat KPU, Ajukan Sengketa ke Bawaslu

JAKARTA- Sejumlah bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala daerah jalur perseorangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers