Kinerja penjualan ritel pada Juni lalu diyakini mengalami perbaikan dibandingkan Mei. Sebab, aktivitas dan daya beli masyarakat perlahan pulih.
BALIKPAPAN- Pelonggaran pembatasan sosial di sejumlah daerah mendorong perbaikan kinerja penjualan ritel. Survei penjualan eceran Bank Indonesia mencatat indeks penjualan riil (IPR) yang menggambarkan kinerja penjualan eceran berada di level 199,9, naik dari 198,3 pada Mei. Kendati demikian, pertumbuhan IPR masih berada dalam fase kontraksi.
Survei itu menunjukkan, seluruh kelompok penjualan ritel mengalami perbaikan meski masih tetap dalam fase kontraksi. Kontraksi penjualan terdalam masih terjadi pada sub-kelompok sandang yang tercatat minus 74 persen secara tahunan. Sementara penjualan kelompok makanan, minuman, dan tembakau terkontraksi sebesar 3,2 persen, paling baik dibandingkan kelompok komoditas lainnya.
Meski penjualan eceran pada Juni membaik, penjualan riil secara keseluruhan pada kuartal II 2020 terkontraksi dalam. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata IPR kuartal II 2020 terkontraksi hingga 17,3 persen. Ini lebih buruk dibanding kuartal I 2020 sebesar minus 1,9 persen dan kuartal II 2019 yang tumbuh 4,2 persen.
Kontraksi terjadi pada seluruh kelompok, terutama pada sub kelompok sandang sebesar minus 73 persen. Survei penjualan eceran turut mengindikasikan penjualan ritel pada Mei menurun. Ini terindikasi dari IPR Mei yang hanya 198,3, terkontraksi 20,63 persen secara tahunan.
Penurunan penjualan eceran bersumber dari kontraksi penjualan di seluruh kelompok, dengan kontraksi terdalam masih terjadi pada kelompok barang lainnya khususnya sub kelompok sandang sebesar minus 74 persen. Kelompok berikutnya yang mengalami kontraksi terdalam adalah kelompok barang budaya dan rekreasi sebesar minus 53,7 persen, suku cadang dan aksesori minus 46,9 persen, serta bahan bakar kendaraan bermotor minus 45,4 persen.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Balikpapan Yaser Arafat mengatakan, konsumsi masyarakat saat ini memang sedang menurun. Penyebaran Covid-19 yang belum tertangani membuat masyarakat sangat berhati-hati. “Apalagi, kemarin sempat beberapa aktivitas di luar rumah berhenti. Kebutuhan sandang paling parah. Bahkan, penjualan anjlok lebih dari 50 persen,” ungkapnya, Kamis (9/7).
Menurutnya, survei BI yang mencatatkan IPR minus masih wajar. Sebab, kontraksi paling tinggi dari sektor ril berasal dari sandang. Semuanya turun karena pembatasan sosial. Kemudian, bahan pangan juga pasti terkena imbas meski tidak terlalu dalam.
“Yang penting pemerintah bisa menjaga daya beli. Jangan sampai anjlok. Kalau sudah jatuh dan pengangguran banyak jadi susah menggerakkan ekonomi kembali. Kelonggaran yang pasti diharapkan bisa memberikan pemasukan bagi sektor riil,” kata Yaser.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi belanja barang pemerintah pusat hanya sebesar 36,5 persen hingga Juni 2020. Capaian ini turun 16,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan belanja barang pemerintah diakibatkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), termasuk penerapan work from home di tengah pandemi virus corona.
Imbasnya, kata Ani, sapaan akrabnya, realisasi belanja operasional dan perjalanan dinas pun tersendat dan mengendap di masing-masing kementerian dan lembaga. Rendahnya realisasi belanja barang juga tak lepas dari kebijakan efisiensi di masing-masing kementerian, serta realokasi anggaran untuk prioritas yang lebih tinggi.
"Untuk belanja barang semester I menurun sangat tajam akibat belanja barang terdiri dari berbagai pos yang memang mengalami dampak Covid-19, yang tidak bisa dilakukan," ujar Ani di Badan Anggaran DPR, Kamis (9/7).
Ia merinci sejumlah komponen belanja barang yang turun signifikan, salah satunya perjalanan dinas. Dibandingkan periode Januari-Juni 2019 yang mencapai Rp 17,3 triliun, realisasi anggaran perjalanan dinas pemerintah tahun ini anjlok 61,1 persen menjadi hanya Rp 6,8 triliun.
