MANAGED BY:
SELASA
15 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 10 Juli 2020 13:29
Wacana Pencabutan Hak Politik ASN Menguat

Kasus Netralitas ASN Cenderung Meningkat

ilustrasi

PROKAL.CO,

JAKARTA - Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) seolah telah menjadi bagian dari pelaksaan pemilihan umum di Indonesia. Tak terkecuali Pilkada. Setiap pelaksanaan, pelanggaran ASN selalu ditemukan dan sulit untuk dihindari. 

Data Badan Pengawas Pemilu mencatat, angkanya terus naik dari tahun ke tahun. Dari 29 kasus di 2015, 55 kasus di 2016, 52 kasus di 2017, 507 kasus di 2018, dan 990 kasus di 2019. "Di tahun 2020 sejauh ini sudah 369 kasus," kata peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Dian Permata, (9/7).

 Terus terjadinya kasus pelanggaran netralitas membuat wacana pencabutan hak politik terhadap ASN muncul di publik. Survei yang dilakukan SPD di tahun 2020 menyebut, 28 persen responden menyatakan setuju hak politik ASN dicabut seperti TNI/Polri. "Masih di bawah 30 persenan. Namun, ini harus dicermati," imbuhnya.

 Jika kasus netralitas terus terjadi dan menjadi konsumsi publik, angka persetujuan terhadap pencabutan hak politik bisa terus meningkat. Hal itu sejalan dengan Basil Survei SPD lainnya di mana juga 84 persen masyarakat setuju agar ASN netral dalam pemilu. 

Begitu juga soal keterlibatan ASN dalam menyukseskan perhelatan pemilu. Publik masih menaruh harapan agar ASN dapat berperan maksimal dalam kontestasi elektoral tanpa menanggalkan marwah sebagai aparatur negara. 

Dian menilai, besarnya kepercayaan publik terhadap ASN harus dipertahankan. Jika ASN masuk dalam pusaran politik dan mengakibatkan tidak netral, niscaya publik akan mengecam. "Karena publiklah yang terkena imbas. Pelayanan menjadi tidak maksimal," tuturnya. 

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Selasa, 15 Juni 2021 10:18

Penari Wanita Kian Warnai Tari Pecut Samandiman Kediri

Wanita kian mewarnai tari Pecut Samandiman Kediri. Meskipun, panjang dan…

Senin, 14 Juni 2021 20:11

Ditjenpas Berkontribusi Gagalkan Peredaran 1.129 Ton Sabu Jaringan Internasional

JAKARTA- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) turut berkontribusi dalam keberhasilan pengungkapan…

Jumat, 11 Juni 2021 09:59

Rekor, di Jogja Covid-19 749 Kasus Dalam Dua Hari

 Lonjakan kasus positif Covid-19 terus terjadi dalam beberapa hari terakhir…

Jumat, 11 Juni 2021 08:21

Menpora Dukung Pelaksanaan Ekspedisi JKW Keliling Nusantara

JAKARTA - Rencana aksi "Touring Ekspedisi Jelajah Kebangsaan Wartawan Keliling…

Kamis, 10 Juni 2021 12:49

DUH..!! Sembilan Daerah Ditetapkan Berstatus Darurat Covid-19

Kenaikan kasus Covid-19 makin mengkhawatirkan. Satgas Nasional Penanganan Covid-19 menetapkan…

Kamis, 10 Juni 2021 10:29

RS di Jatim Diminta Siaga Kapasitas Tempat Tidur

Kasus konfirmasi positif Covid-19 melonjak di beberapa wilayah Jawa Timur…

Rabu, 09 Juni 2021 10:54

KPK Ultimatum Azis Syamsuddin, Diminta Kooperatif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Wakil Ketua DPR RI Azis…

Selasa, 08 Juni 2021 08:49

Polemik Pembatalan Haji Dipicu Kurang Sosialisasi

JAKARTA– Polemik setelah pemerintah mengumumkan pembatalan haji 2021 terus bergulir.…

Senin, 07 Juni 2021 10:32

Komisi II Dukung Ide Surat Suara Pemilu Digabung

KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia sepakat dengan…

Minggu, 06 Juni 2021 11:21

Sebagian Besar Alutsista Memprihatinkan, Kemhan Yakinkan Modernisasi Terlaksana

JAKARTA- Penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI berulang kali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers