MANAGED BY:
JUMAT
14 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 10 Juli 2020 13:29
Wacana Pencabutan Hak Politik ASN Menguat

Kasus Netralitas ASN Cenderung Meningkat

ilustrasi

PROKAL.CO,

JAKARTA - Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) seolah telah menjadi bagian dari pelaksaan pemilihan umum di Indonesia. Tak terkecuali Pilkada. Setiap pelaksanaan, pelanggaran ASN selalu ditemukan dan sulit untuk dihindari. 

Data Badan Pengawas Pemilu mencatat, angkanya terus naik dari tahun ke tahun. Dari 29 kasus di 2015, 55 kasus di 2016, 52 kasus di 2017, 507 kasus di 2018, dan 990 kasus di 2019. "Di tahun 2020 sejauh ini sudah 369 kasus," kata peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Dian Permata, (9/7).

 Terus terjadinya kasus pelanggaran netralitas membuat wacana pencabutan hak politik terhadap ASN muncul di publik. Survei yang dilakukan SPD di tahun 2020 menyebut, 28 persen responden menyatakan setuju hak politik ASN dicabut seperti TNI/Polri. "Masih di bawah 30 persenan. Namun, ini harus dicermati," imbuhnya.

 Jika kasus netralitas terus terjadi dan menjadi konsumsi publik, angka persetujuan terhadap pencabutan hak politik bisa terus meningkat. Hal itu sejalan dengan Basil Survei SPD lainnya di mana juga 84 persen masyarakat setuju agar ASN netral dalam pemilu. 

Begitu juga soal keterlibatan ASN dalam menyukseskan perhelatan pemilu. Publik masih menaruh harapan agar ASN dapat berperan maksimal dalam kontestasi elektoral tanpa menanggalkan marwah sebagai aparatur negara. 

Dian menilai, besarnya kepercayaan publik terhadap ASN harus dipertahankan. Jika ASN masuk dalam pusaran politik dan mengakibatkan tidak netral, niscaya publik akan mengecam. "Karena publiklah yang terkena imbas. Pelayanan menjadi tidak maksimal," tuturnya. 

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Jumat, 14 Agustus 2020 12:46

Eks Bupati Bogor Dua Kali Masuk Rutan KPK

JAKARTA - Untuk kedua kalinya, Rachmat Yasin mendekam di Rumah…

Jumat, 14 Agustus 2020 12:29

Penularan Bukan di Satuan Pendidikan

JAKARTA– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) akhirnya angkat bicara soal…

Kamis, 13 Agustus 2020 13:05

Gibran Bantah Lawan Kotak Kosong

JAKARTA – Pundi-pundi dukungan untuk calon Wali Kota Solo Gibran…

Kamis, 13 Agustus 2020 13:03

Dirut PT PAL Kembali Diperiksa KPK

JAKARTA - Pendalaman terkait duit hasil korupsi yang diduga mengalir…

Rabu, 12 Agustus 2020 11:38

Data Pemilih Rawan Tak Akurat, Hasil Uji Petik, Banyak Persoalan

JAKARTA - Akurasi data pemilih masih menjadi problem yang harus…

Rabu, 12 Agustus 2020 11:35

Pangkas 32.497 Jabatan Jadi 14.798 Jabatan, Mulai Eselon III Sampai Eselon V

JAKARTA– Gelombang perampingan birokrasi oleh pemerintah cukup besar. Perampingan yang…

Rabu, 12 Agustus 2020 11:20
PDIP Umumkan Rekomendasi Pilkada

PDIP Resmi Usung Bobby Nasution sang Menantu Jokowi di Pilwali Medan

JAKARTA– PDI Perjuangan (PDIP) kembali mengumumkan rekomendasi pilkada gelombang ketiga…

Selasa, 11 Agustus 2020 12:11

Polda Bakal Kerahkan Brimob, Tindak Pelaku Penyerangan di Situbondo

SITUBONDO- Polres Situbondo telah berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dalam…

Selasa, 11 Agustus 2020 10:40

Kurangi Potensi Calon Tunggal, Ambang Batas Pencalonan Cukup 5-10 Persen

JAKARTA– Fenomena calon tunggal yang melawan kotak kosong diprediksi bermunculan…

Jumat, 07 Agustus 2020 09:45

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Dorong SMSI Mencerdaskan Bangsa

JAKARTA- Bimbingan teknis untuk penguatan news room SMSI yang dilaksanakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers