MANAGED BY:
MINGGU
09 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 10 Juli 2020 09:40
Terancam Merugi, RS Ogah Turunkan Tarif Rapid Test

Modal Rapid Test Rp 200 Ribu, Disuruh “Jual” Rp 150 Ribu

PROKAL.CO,

BALIKPAPAN-Kebijakan pusat menuai penolakan di daerah. Terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/2875/2020 dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi jadi pemicu.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kaltim menyambut dingin surat edaran itu. Ketua Persi Kaltim Edy Iskandar menyebut, SE yang ditandatangani pada 6 Juli lalu oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan sangat tidak rasional. Karena harga alat rapid test Covid-19 dari distributor sudah berkisar Rp 200 – 250 ribu per sekali pemeriksaan.

“Belum lagi rumah sakit memiliki biaya operasional. Termasuk membiayai jasa analis dan dokter. Sehingga muncul tarif rapid test di rumah sakit antara Rp 300 ribu ke atas,” jelas Edy.

Pemerintah khususnya Kemenkes dianggap tidak konsisten. Sejak awal tidak ada aturan soal berapa sebenarnya tarif yang bisa dibebankan kepada masyarakat yang akan menjalani rapid test secara mandiri. Begitu pula soal biaya rapid test yang bisa diperoleh rumah sakit. “Kalau dari awal ditentukan alat rapid test itu harganya Rp 50 ribu misalnya. Nah, itu masuk akal kalau tarifnya nanti di bawah Rp 150 ribu,” katanya.

Sejak munculnya SE itu, Edy menyebut semua rumah sakit mengeluh. Dan tidak memiliki niat untuk mengikuti. Pun jika pemerintah ingin mengatur tarif, maka sejak awal harus diatur soal harga jualnya. “Sejak awal ‘kan mengikuti mekanisme pasar,” katanya.

Berdasarkan mekanisme pasar, rumah sakit yang selama ini membeli alat rapid test dari swasta pun akhirnya menimbang. Jika SE yang menginstruksikan kepada fasilitas kesehatan untuk mengikuti batasan tarif tertinggi Rp 150 ribu hanya sekadar imbauan. “SE ini tidak mengikat. Tidak pula ada sanksi jika rumah sakit melanggar. Karena sejak awal tidak dikendalikan pemerintah,” sebutnya.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 07 Agustus 2020 13:48

Stimulus Bansos Karyawan Harus Jelas

Pemerintah tengah mematangkan program stimulus untuk karyawan dengan gaji di…

Jumat, 07 Agustus 2020 12:10

Karyawan Gaji Di Bawah Rp 5 Juta Dapat Bansos Rp 600 Ribu

JAKARTA – Konsumsi masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak…

Jumat, 07 Agustus 2020 12:07

Ada 7 Kandidat Vaksin Uji Coba Tahap 3

 JAKARTA- Penelitian vaksin di tanah air terus dilakukan. Kamis (6/8)…

Jumat, 07 Agustus 2020 11:55

1 Persen Kemungkinan Tinggal di Lebanon Itu Hilang Sudah

BEIRUT– Selasa lalu (4/8) seharusnya jadi hari gembira bagi Israa…

Jumat, 07 Agustus 2020 11:49

Tarif Tol Balsam Final, Tiap Dua Tahun Disesuaikan, Pansus DPRD Terancam Kandas

Ketika suara pembentukan panitia khusus (pansus) Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam)…

Jumat, 07 Agustus 2020 11:47

Sabu 200 Kilogram Gagal Edar, Ditangkap di Banjarmasin, Dua Tersangka dari Balikpapan

BANJARMASIN-Bandar narkoba dibuat bangkrut. Rencana distribusi sabu-sabu seberat 200 kilogram…

Jumat, 07 Agustus 2020 11:45

Punya Pabrik Amonium Nitrat, Wali Kota Pastikan Bontang Aman

BONTANG-Penduduk Beirut, Lebanon, tengah berduka akibat meledaknya gudang amonium nitrat,…

Jumat, 07 Agustus 2020 11:43

Warga Wajib Ikut Upacara 17 Agustus

JAKARTA – Perayaan HUT ke-75 kemerdekaan RI memang urung dilaksanakan…

Jumat, 07 Agustus 2020 11:42
Maju-Mundur Rencana Pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU

Traffic Kapal Dievaluasi, Ketinggian 50 Meter Tak Berubah

Realisasi pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) hingga kini…

Jumat, 07 Agustus 2020 11:26

Jangan Coba-Coba Langgar Protokol Kesehatan di Singapura, Dendanya Bikin Miskin Mendadak

SINGAPURA – Seorang pasien Covid-19 di Singapura didenda karena nekat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers