MANAGED BY:
SELASA
26 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 10 Juli 2020 09:40
Terancam Merugi, RS Ogah Turunkan Tarif Rapid Test

Modal Rapid Test Rp 200 Ribu, Disuruh “Jual” Rp 150 Ribu

PROKAL.CO,

BALIKPAPAN-Kebijakan pusat menuai penolakan di daerah. Terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/2875/2020 dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi jadi pemicu.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kaltim menyambut dingin surat edaran itu. Ketua Persi Kaltim Edy Iskandar menyebut, SE yang ditandatangani pada 6 Juli lalu oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan sangat tidak rasional. Karena harga alat rapid test Covid-19 dari distributor sudah berkisar Rp 200 – 250 ribu per sekali pemeriksaan.

“Belum lagi rumah sakit memiliki biaya operasional. Termasuk membiayai jasa analis dan dokter. Sehingga muncul tarif rapid test di rumah sakit antara Rp 300 ribu ke atas,” jelas Edy.

Pemerintah khususnya Kemenkes dianggap tidak konsisten. Sejak awal tidak ada aturan soal berapa sebenarnya tarif yang bisa dibebankan kepada masyarakat yang akan menjalani rapid test secara mandiri. Begitu pula soal biaya rapid test yang bisa diperoleh rumah sakit. “Kalau dari awal ditentukan alat rapid test itu harganya Rp 50 ribu misalnya. Nah, itu masuk akal kalau tarifnya nanti di bawah Rp 150 ribu,” katanya.

Sejak munculnya SE itu, Edy menyebut semua rumah sakit mengeluh. Dan tidak memiliki niat untuk mengikuti. Pun jika pemerintah ingin mengatur tarif, maka sejak awal harus diatur soal harga jualnya. “Sejak awal ‘kan mengikuti mekanisme pasar,” katanya.

Berdasarkan mekanisme pasar, rumah sakit yang selama ini membeli alat rapid test dari swasta pun akhirnya menimbang. Jika SE yang menginstruksikan kepada fasilitas kesehatan untuk mengikuti batasan tarif tertinggi Rp 150 ribu hanya sekadar imbauan. “SE ini tidak mengikat. Tidak pula ada sanksi jika rumah sakit melanggar. Karena sejak awal tidak dikendalikan pemerintah,” sebutnya.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 26 Januari 2021 12:34

Digugat Tommy Soeharto, Proyek Jalan Terus

JAKARTA– Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto melayangkan gugatan pada…

Selasa, 26 Januari 2021 12:16

Kabar Baik..!! Pasien Buta Sembuh berkat Kornea Sintetis

BAHAGIA benar Jamal Furani hari itu. Hari ketika dia bisa…

Selasa, 26 Januari 2021 12:15

Kasus Korupsi Perusda AKU, Di Atas Kertas WTP, Nyatanya Korupsi

SAMARINDA–Laporan keuangan Perusda PT Agro Kaltim Utama (AKU) sempat diaudit…

Selasa, 26 Januari 2021 11:51

GeNose Akan Dipakai Mulai 5 Februari

JAKARTA – Pemerintah akan mulai menggunakan alat deteksi Covid-19 GeNose…

Senin, 25 Januari 2021 15:00

Terpapar Covid-19, 173 Dokter Sembuh, 28 Dirawat, 5 Wafat, Tenaga Medis Jangan Lelah

Selain mengusulkan penambahan 507 tenaga kesehatan ke pemerintah pusat, Diskes…

Senin, 25 Januari 2021 11:30

Pasien Sembuh Capai 798.810 Orang, Kaltim Urutan Kelima

Perkembangan harian penanganan Covid-19 per 24 Januari 2021, jumlah pasien…

Senin, 25 Januari 2021 11:06

Ancaman Krisis Gizi di Tengah Pandemi, Abaikan Pola Asuh Sebabkan Kematian

Pandemi Covid-19 berdampak ke berbagai hal. Salah satu yang menjadi…

Senin, 25 Januari 2021 11:03

Kasus Gizi Buruk di Kaltim, Jangan Kendurkan Pelaksanaan Program

KASUS gizi buruk di Kaltim seolah “tenggelam” selama 2020 akibat…

Senin, 25 Januari 2021 10:47

Ge Nose Akan Dipakai di Kereta dan Bus Mulai 5 Februari

JAKARTA–Pemerintah akan mulai menggunakan alat deteksi Covid-19 Ge Nose untuk…

Senin, 25 Januari 2021 10:22

Indonesia Menuju 1 Juta Kasus Positif Covid-19

INDONESIA diperkirakan bakal mencapai angka 1 juta kasus positif Covid-19…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers