MANAGED BY:
KAMIS
01 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 09 Juli 2020 14:39
MA Klaim Tak Menyalahi Aturan

PROKAL.CO,

JAKARTA -- Putusan Mahkamah Agung soal uji materi PKPU 5/2019, khususnya pasal 3 ayat (7), sempat menimbulkan polemik kemarin. Terutama karena MA dianggap telat mengunggah putusan itu untuk diakses oleh publik. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dengan pengunggahan dokumen putusan itu bulan ini. Pengunggahan yang dirasa telat murni karena hambatan yang dialami staf direktori MA. 

"Sebenarnya tidak ada apa-apa. Lantas kalau kami mengatakan karena alasan kesibukan mengingat banyaknya perkara yang ditangani MA, tentu alasan klasik," jelas Andi secara tertulis (8/7). 

Dia melanjutkan, yang terpenting adalah selesainya penanganan perkara tersebut. Merujuk pada Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di MA, jangka waktunya masih dalam koridor. 

Andi menjelaskan bahwa SK tersebut mengatur jangka waktu penanganan perkara ditargetkan 250 hari sejak perkara didaftarkan. Perkara uji materi PKPU ini didaftarkan pada 13 Mei 2019 dan sudah selesai 28 Oktober 2019, atau sekitar 130 hari. Dokumen itu pun langsung dikirim ke pengadilan pengaju setelah diterbitkan nomor putusan. 

Di sisi lain, lamanya pengunggahan ini juga dipengaruhi produktivitas lembaga yang menurun akibat protokoler kesehatan selama pandemi. "Dalam beberapa bulan terakhir ini kami menaati protokoler kesehatan," tutupnya.  

Sementara itu, peneliti lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Ihsan Maulana menyoroti putusan MA yang menyebut Pasal 3 ayat (7) PKPU 5/2019 tidak sesuai dengan Pasal 416 UU Pemilu dan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Dia menilai, dalam putusan itu MA tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No 50 tahun 2014 dan diperkuat dengan Putusan MK Nomor Nomor 36 2019.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Rabu, 30 September 2020 14:03

Penggunaan Influencer Harus Dilaporkan

Pelaksanaan Pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi memaksa pasangan…

Selasa, 29 September 2020 11:25

Masjid dan Musala Harus Steril dari Kampanye

JAKARTA– Tahapan kegiatan kampanye pilkada serentak sudah berlangsung. Dewan Masjid…

Selasa, 29 September 2020 10:49

Waspada Cuaca Ekstrem Selama Pancaroba

JAKARTA–Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimbau agar masyarakat waspada karena…

Selasa, 29 September 2020 10:40

Pemerintah Tak Kunjung Tetapkan Besaran Tarif Sertifikasi Halal

JAKARTA – Berlarutnya penetapan tarif sertifikasi halal oleh pemerintah menuai…

Senin, 28 September 2020 16:31

Dorong Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

JAKARTA - Pandemi Covid-19 betul-betul menjadi ujian bagi industri media.…

Senin, 28 September 2020 16:29

"Bedol Desa" KPK, Berharap Alumni KPK Jadi Agen Antikorupsi

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tren pengunduran diri pegawai…

Minggu, 27 September 2020 13:04

Tim Gabungan TNI-Polri Baku Tembak dengan KKB Intan Jaya

Aparat gabungan TNI-Polri yang berada di Kabupaten Intan Jaya, Papua,…

Jumat, 25 September 2020 13:14

Hitadipa Dikuasai KKB, Kapolda: KKB Selalu Mendiklirkan Intan Jaya Sebagai Zona Perang Terbuka

JAYAPURA- Pasca meninggalnya Pdt Yerimia Zanambani akibat ditembak di Kampung…

Jumat, 25 September 2020 13:11

Sembilan Provinsi Lambat Catat Akta Kelahiran

JAKARTA - Kecepatan daerah dalam menertibkan administrasi kependudukan masih belum…

Kamis, 24 September 2020 17:20

Febri Diansyah: Kondisi Politik dan Hukum di KPK Telah Berubah

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers