Ini Tanggapan Inggris atas UU Keamanan Tiongkok

- Kamis, 9 Juli 2020 | 14:12 WIB
Boris Johnson
Boris Johnson

LONDON – Pemerintah Inggris membuka peluang jutaan hak tinggal dan jalur kewarganegaraan kepada warga Hong Kong, setelah Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional disahkan Tiongkok. Dengan demikian, jutaan warga Hongkong yang memenuhi syarat untuk paspor Nasional Inggris atau British National Overseas (BNO) akan diizinkan bermukim kembali di Inggris.

Bahkan, mereka diberikan jalan untuk menjadi warga negara Inggris. Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson belum lama ini. Dilansir dari AsiaOne, Rabu (8/7), perubahan bersejarah terhadap hak-hak warga Hong Kong yang lahir selama era kolonial diumumkan beberapa jam setelah Tiongkok secara resmi memberlakukan UU Keamanan Nasional di Hong Kong.

“Diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional ini merupakan pelanggaran yang jelas dan serius terhadap Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris,” kata Johnson kepada parlemen.

Sekretaris Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan kepada Parlemen bahwa pemegang paspor BNO akan memiliki hak untuk tetap tinggal selama lima tahun. Setelah itu, mereka dapat mengajukan permohonan status menetap, secara efektif memberi mereka tempat tinggal permanen.

Setelah 12 bulan status menetap, mereka dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan.“Tidak akan ada kuota pada angka. Ini adalah rangkaian pengaturan khusus yang dirancang khusus untuk keadaan unik yang kami hadapi dan mengingat komitmen bersejarah kami kepada rakyat Hong Kong,” kata Raab.

Yang terpenting, keduanya tidak mengulangi referensi sebelumnya untuk periode yang dapat diperpanjang 12 bulan selama periode lima tahun. Apakah itu berarti pemegang BNO akan dibebaskan dari kebutuhan untuk pembaruan tahunan.

Seperti yang disarankan sebelumnya, masih harus dilihat dalam proposal terperinci yang akan diuraikan oleh Sekretaris Rumah Tangga Priti Patel. Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan, kebijakan baru akan diterapkan dalam beberapa bulan mendatang, dengan tanggal yang tepat dan rincian lebih lanjut akan diumumkan pada waktunya.

“Sementara itu, kami akan memastikan warga negara BNO yang ingin datang ke Inggris akan dapat melakukannya, tergantung pada pemeriksaan imigrasi standar,” ucap Patel.

Pada Februari lalu, ada sebanyak 349.881 pemegang paspor BNO dan pemerintah Inggris memperkirakan sekitar 2,5 juta, yang biasanya memegang paspor, berhak mengajukan permohonan untuk kewarganegaraan. Perubahan kebijakan diumumkan pada hari pertama berlakunya UU Keamanan Nasional di Hong Kong.

“Memilukan melihat situasi di Hong Kong hanya beberapa jam setelah diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional ini. Kami sedang menasihati pihak berwenang Hong Kong dan Beijing untuk mundur, tapi mereka ingin melanjutkan,” kata Raab.

Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris yang ditandatangani pada 1984 oleh Perdana Menteri Margaret Thatcher dan Perdana Menteri Zhao Ziyang, menjabarkan ketentuan-ketentuan penyerahan setelah satu setengah abad pemerintahan kolonial Inggris.

Ini juga menjamin hak dan kebebasan kota di bawah formula satu negara dua sistem. Tiongkok sebelumnya mengatakan, langkah Inggris untuk mengubah status BNO akan melanggar Deklarasi Bersama, meskipun Beijing telah berulang kali menggambarkannya sebagai dokumen sejarah yang tidak lagi memiliki makna praktis.(jpg/kri)

 

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X