MANAGED BY:
KAMIS
29 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Kamis, 09 Juli 2020 12:48
Mengadili Ulang Sultan Pontianak Hamid II
Antara Pengkhianat dan Pahlawan

Presiden AGSI, Dr Sumardiansyah Perdana Kusuma, dalam sambutan webinar menyampaikan, AGSI bersifat netral dan tidak akan terlibat dengan kemelut pengkhianat atau pahlawan. Sumardiansyah yang juga bertindak selaku moderator webinar menuturkan, AGSI akan menilai secara objektif, proporsional, dan bijak mengenai kiprah para tokoh dalam sejarah Indonesia.

Daya tarik webinar ini adalah kehadiran narasumber Dr Rushdy Hoesein. Dia hampir seumuran Anhar Gonggong, terpaut dua tahun. Sebagaimana Anhar, Rushdy juga sering tampil di layar televisi nasional dalam program sejarah.  Fokus perhatiannya pada persoalan-persoalan sejarah kontemporer.

Rushdy mengungkapkan peran Sultan Hamid II sebagai ketua Bijeenkomst voor Federaal Overleg alias BFO yang ternyata berdampak positif bagi perjuangan Indonesia menghadapi Belanda. Sultan Hamid II terpilih sebagai ketua BFO, mengungguli Anak Agung Gde Agung. Dalam sejarah nasional Indonesia versi mainstream selama ini, eksistensi BFO dicap negatif. Majelis permusyawaratan negara-negara federal ini dianggap semata sebagai kaki tangan Belanda.

Realitasnya, Sultan Hamid II dan rombongan BFO pada 1949 menemui para pimpinan RI yang ditahan Belanda di Bangka. Sultan Hamid II mempunyai andil memuluskan perundingan Indonesia-Belanda hingga Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berujung penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).

Rushdy juga menuturkan, Bung Karno menaruh hormat pada Sultan Hamid II. Hasil dari KMB ialah terbentuknya Negara RIS yang berdaulat. Presiden RIS yang dilantik pada 17 Desember 1949 adalah Bung Karno. Sultan Hamid II menerima dan menghadiri pelantikan di Keraton Yogjakarta itu.

Selain Rushdy, ada tiga narasumber lain. Turiman Faturahman Nur adalah peneliti lambang Garuda Pancasila yang tesisnya dipresentasikan di hadapan para guru besar di Magister Hukum Universitas Indonesia. Ia memaparkan kronologi sejarah pembuatan lambang negara Garuda Pancasila dalam konteks hukum. Selama 3,5 tahun, dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ini meneliti dengan kewajiban mengumpulkan semua dokumen dan arsip autentik terkait.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 29 Oktober 2020 11:56

Menjaga Kesehatan Mental Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh: Muhamad Fadhol Tamimy, SPsi Berdinas di Lapas Kelas IIA…

Jumat, 23 Oktober 2020 13:57

Santri Pengawal Peradaban

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Jumat, 16 Oktober 2020 13:39

Melihat Isi Kepala Calon Pemimpin Daerah

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Rabu, 14 Oktober 2020 11:17

Pandemi Belum Usai, Masalah Baru Dimulai

Oleh: Putri Indar Dewi Mahasiswi Prodi KPI IAIN Samarinda  …

Senin, 12 Oktober 2020 11:50

Klaim Presiden Jokowi yang menyebut Omnibus Law RUU Cipta Kerja Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi, Adalah Pernyataan yang Menyesatkan Publik

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Omnnibus Law RUU Cipta…

Senin, 12 Oktober 2020 09:51

Dua Jalan Membatalkan UU Cipnaker

Rancangan Undang Undang (RUU) Cipnaker telah disahkan dalam rapat Paripurna…

Jumat, 09 Oktober 2020 11:20

Pemimpin yang Tidak Mencium Bau Surga

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Jumat, 09 Oktober 2020 10:42

Politik Empati

Oleh: Syamsuddin Pegiat JAKFI Nusantara Kota Samarinda   PUT yourself…

Sabtu, 26 September 2020 13:01

Tantangan Literasi Data di Era Normal Baru

Oleh: Siswandi Kasi Statistik Distribusi BPS Kutai Timur   PRESIDEN…

Kamis, 24 September 2020 11:30

Pengalaman Melawan Covid-19

R i s w a d i (Sekretaris Pengurus Wilayah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers