BALIKPAPAN – Persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak lepas dari kebutuhan sarana prasarana. Terutama dengan adanya zonasi membuat masyarakat sebisa mungkin mengenyam pendidikan di sekolah yang terdekat dengan domisili. Hal ini tentu berkaitan dengan sebaran penduduk di setiap wilayah.
Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Balikpapan, persoalan PPDB juga bisa terlihat dari penyebaran penduduk yang tidak sesuai antara data dan fakta di lapangan. Warga tidak tinggal mengikuti alamat yang teregistrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Kasi Statistik Sosial BPS Balikpapan Umar Riyadi menjelaskan, masalah ketimpangan kualitas ini memengaruhi data penduduk. Contoh SMA 1 Balikpapan sebagai sekolah favorit masuk wilayah zona tengah, barat, dan kota. Namun, pihaknya menemukan fakta melalui sensus, bahwa de facto dan de jure penduduk berbeda.
“Kami menemukan di wilayah kota, tengah, dan barat secara de jure (data registrasi) lebih besar daripada de facto (fakta di lapangan),” ungkapnya. Sementara wilayah selatan, utara, dan timur sebaliknya. Di mana de facto lebih banyak dan de jure lebih sedikit.
Artinya mereka berdomisili tidak sesuai yang ada dalam data kependudukan. Umar menyebutkan, padahal data de facto penting untuk merencanakan fasilitas sebuah wilayah. Mulai dari kebutuhan air, listrik, sampai sekolah. Contohnya Balikpapan Selatan secara de facto penduduk sebanyak 40.329 orang.
Namun, de jure hanya sebesar 38.920 orang, selisihnya hampir 2 ribu. Kemudian Balikpapan Tengah dengan de facto 27.728 orang dan de jure 29.020 orang. “Karena sekolah semua tertumpuk di sana, terutama sekolah favorit. Selisihnya hingga 1.300 orang,” bebernya.
Sementara ini, Balikpapan Kota secara de facto sebesar 19.445 orang. Namun, de jure sebesar 20.443 orang. “Bisa jadi orang tinggal di selatan, tapi KK di kota. Sehingga muncul perbedaan alias jomplang,” tuturnya. BPS juga melihat kemampuan daya tampung dari angka partisipasi sekolah (APS) 2019.
Populasi usia 7-12 tahun atau jenjang SD memiliki tingkat partisipasi lebih besar dibanding jenjang lainnya. Perempuan terserap 100 persen dan laki-laki sebesar 99,49 persen. Sedangkan APS usia 13-15 tahun jenjang SMP, perempuan 100 persen dan laki-laki 94,75 persen.
Sementara terjadi penurunan partisipasi pada APS usia 15-17 tahun atau jenjang SMA. Perempuan sebesar 88,43 persen dan laki-laki 81,99 persen. “Bisa jadi di antara mereka tindak lanjut ke SMA dan memilih bekerja. Ada anak yang memang tidak mau sekolah,” katanya.
Padahal sekolah di Kaltim sudah bebas biaya, bahkan sudah digratiskan hingga jenjang SMA. Artinya sudah ada upaya dari pemerintah daerah untuk mendorong wajib belajar 12 tahun. Penyebab lainnya data APS untuk jenjang SMA belum 100 persen karena ada siswa yang memilih sekolah di luar kota.
“Terutama bagi mereka yang cukup mampu lebih memilih mengirim anaknya ke Jawa karena kejar kualitas. Ada anggapan seperti itu dari masyarakat sini,” katanya. Terkait data sebaran penduduk dan APS, pihaknya sudah pernah menyampaikan kepada Pemkot Balikpapan dan Disdikbud.
Sehingga mendorong percepatan pemerataan kualitas pendidikan. Ada upaya dari Disdikbud, tinggal siswa mengisi posisi. “Mereka tidak perlu berpikir mana sekolah favorit dan tidak, semua sekolah bisa jadi favorit. Maka itu perlu ada zonasi, memancing orang untuk mau memilih sekolah dekat dengan kediaman,” tutupnya. (gel/ms/k15)
