JAKARTA - Masyarakat semakin cemas dengan kondisi ekonomi yang terdampak Covid-19. Sebesar 74,8 persen publik menyatakan bahwa kondisi perekonomian mereka sekarang lebih buruk dari sebelumnya. Hanya 22,4 persen yang mengaku kondisinya tidak berubah.
Fenomena itu terlihat dari hasil survei LSI Denny JA yang dirilis Selasa (7/7). Riset tersebut dilakukan secara tatap muka dengan 8.000 responden di 8 provinsi besar di Indonesia pada 8-15 Juni lalu. Kedelepan provinsi tersebut, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Provinsi Bali. Margin of error survei sekitar 2,05 persen. LSI juga menggunakan riset kualitatif, yaitu analisis media dan indepth interview.
Ardian Sopa, peneliti LSI Denny JA mengatakan, kondisi ekonomi buruk merata di hampir semua segmen. Baik mereka yang kelas ekonomi atas, bawah atau wong cilik, berpendidikan tinggi, rendah, tua maupun muda, dan semua konstituen partai politik."Semakin rendah tingkat ekonominya, semakin tinggi persepsi bahwa kondisi ekonomi mereka memburuk," terang dia.
Pada segmen ekonomi bawah, mereka yang menyatakan ekonomi memburuk sebanyak 81,3 persen. Sementara mereka yang merasa ekonomi tidak berubah sebesar 15,8 persen. Tak hanya segmen ekonomi bawah, pada segmen ekonomi atas, yang berpendapatan diatas 4,5 juta sebulan, sebanyak 59,9 persen menyatakan kondisi ekonomi mereka memburuk. Hanya 37,3 persen responden yang mengakui kondisi ekonomi tidak berubah.
Di segmen pendidikan, semakin rendah tingkat pendidikan semakin tinggi pula persepsi bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada segmen terpelajar, pernah kuliah atau di atasnya menyatakan kondisi ekonomi buruk sebanyak 62,5 persen. Sementara yang mengatakan, kondisi ekonomi tidak berubah sebesar 34,3 persen. Pada segmen pendidikan rendah yang hanya lulus SD atau di bawahnya, sebanyak 78,8 persen menyatakan, kondisi ekonomi mereka memburuk. "Hanya 18,4 persen yang mengungkapkan kondisi ekonomi sama saja atau tidak berubah," terang Ardian.
Pada kategori gender, baik laki-laki maupun perempuan, rata-rata di atas 70 persen menyatakan bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada segmen penganut agama, rata-rata di atas 70 persen menyatakan, ekonomi mereka memburuk. Pada kategori usia, baik mereka yang usia muda di bawah 40 tahun, maupun mereka yang berusia tua di atas 40 tahun, rata-rata di atas 70 persen mengatakan,ekonomi mereka memburuk.
Ardian mengatakan, mayoritas konstituen partai politik pun mengungkapkan bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada segmen pemilih PDIP, sebanyak 77,8 persen menyatakan bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada konstituen Golkar, sebanyak 74,2 persen mengatakan, ekonomi mereka memburuk. "Pada pemilih PKS, yang biasanya pemilih muslim kelas menengah yang tinggal di kota, sebanyak 70,7 persen mengakui bahwa ekonomi mereka memburuk," terangnya.
Menurut Ardian, LSI Denny JA juga menggali kondisi ekonomi seperti apa yang dikhawatirkan oleh publik di tengah pandemi Covid-19. Temuan penting lain yang dihasilkan adalah tingginya mereka yang khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. "Tingkat kekhawatiran publik bahwa mereka tak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sudah berada di zona merah," ungkapnya.
Sebanyak 84,2 persen publik mengatakan, khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hanya 15,1 persen yang menyatakan tidak khawatir. Mereka yang menyatakan khawatir juga merata di semua segmen. Baik mereka yang berpendidikan tinggi maupun rendah, kelas ekonomi atas maupun bawah, laki-laki maupun perempuan, semua segmen penganut agama, muda maupun tua, dan di semua segmen konstituen partai.
Di segmen wong cilik, sebanyak 89,6 persen menyatakan, khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hanya sebesar 9,8 persen yang menyatakan tidak khawatir. Kekhawatiran juga dirasakan mereka yang dikategorikan kelas ekonomi menengah atas. Sebanyak 67,7 persen merasa khawatir, hanya 31,5 persen yang menyatakan tidak khawatir.
Ardian mengatakan, temuan lembaganya harus direspon segera dengan kebijakan publik yang tepat. "Jika mayoritas merasa khawatir, maka akan menghasilkan implikasi politik yang serius," tegas dia. LSI Denny JA pun menyampaikan sejumlah rekomendasi. Diantaranya, pemerintah harus berhati-hati dengan krisis sosial. Selain itu, publik harus tetap dibebaskan mencari nafkah asal tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat.
Selanjutnya, bantuan sosial yang sudah diprogramkan secepatnya disalurkan dan harus tepat sasaran. Sebab, hasil survei ini menunjukan bahwa mayoritas masyarakat membutuhkan bantuan tersebut. Terutama, pada mereka yang berasal dari kelas ekonomi bawah. "Pemerintah juga harus lebih hati-hati, dan menahan diri untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populer," pungkas Ardian. (lum)
