SAMARINDA–Menunjukkan hasil rapid diagnostic test (RDT) menjadi persyaratan peserta ujian tulis berbasis komputer (UTBK) di Universitas Mulawarman (Unmul). Pengumuman syarat yang dinilai lambat itu tertuang dalam surat Nomor 2286/UN17/PP/2020 baru dikabarkan Kamis (2/7).
Jika melakukan rapid test di Poliklinik Unmul, peserta harus merogoh kocek Rp 250 ribu. Namun, Wakil Rektor Bidang Akademik Unmul Mustofa Agung Sardjono mengatakan, rapid test tidak harus dilakukan di Poliklinik Unmul. Para peserta bisa melakukan di daerah asal masing-masing. "Sebenarnya tidak harus di poliklinik, bisa di tempat asal masing-masing, beberapa daerah kan ada yang gratis juga," ujar Agung. Sebenarnya, peserta di luar Samarinda bisa melakukan rapid test di daerah asal. Namun, beberapa mahasiswa yang tiba lebih dahulu membuat poliklinik universitas terbesar di Kaltim itu dipenuhi para peserta dari ibu kota Kaltim.
"Tapi enggak tahu juga ternyata ketika saya tanya dr Nataniel, malah banyak, mungkin karena lebih murah, makanya ke sini (Poliklinik Unmul)," ungkapnya. "Padahal, tujuan kami hanya untuk jaga-jaga jika belum ada yang rapid test di daerah masing-masing. Paling tidak hanya sekitar 2 ribu aja yang tes," sambungnya.
Dia tak menampik, sebagian peserta masih mengeluhkan biaya rapid test. Adanya biaya tes UTBK sebesar Rp 150 ribu, ditambah biaya rapid test, membuat calon mahasiswa mengeluh. Agar bisa mengikuti UTBK setidaknya peserta harus mengeluarkan kocek sebesar Rp 400 ribu. "Sudah saya koordinasikan untuk yang kurang mampu jangan mahal-mahal, akhirnya diberikan keringanan, bisa bayar Rp 50 ribu," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Covid-19 Unmul dr Nataniel Tandirogang menuturkan, peserta yang terdaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP), tidak akan membayar rapid test secara penuh. "Jadi cukup membayar Rp 50 ribu aja untuk pengganti alat pelindung diri (APD)," jelasnya.
Pria yang juga ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim itu berupaya meminta bantuan ke Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim. Hal itu membantu para peserta kurang mampu. "Kami sudah sampaikan ke Diskes Kaltim, ada sekitar 1.800 calon mahasiswa yang kurang mampu. Kami dapat bantuan bahan rapid 250, tapi belum datang bantuannya," pungkas dia. (*/dad/dra/k8)