SAMARINDA–Warga RT 28, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, yang belum menyetujui besaran dana kerahiman atas program revitalisasi bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) segmen Kompleks Pasar Segiri, menyatukan suara.
Membentuk forum komunikasi sebagai wadah menyerap keinginan dan harapan warga atas program pemerintah dalam rangka mengentaskan masalah banjir dan penataan kota.
Senin (6/7), Kaltim Post menyambangi kediaman Andi Syamsul Bahri di belakang Pasar Segiri. Dia yang menginisiasi lahirnya forum komunikasi tersebut. “Kami ingin forum itu menjadi wadah diskusi dan mengutarakan pendapat warga,” ucapnya. Dia menuturkan, mendukung program Pemkot Samarinda, dalam hal ini menyelesaikan masalah yang terus terjadi di ibu kota Kaltim, banjir. Namun, baiknya tidak diputuskan sepihak. Pasalnya, warga yang tinggal sudah berpuluh tahun menetap dan menggantungkan hidup dari jual-beli di pasar.
Dia menegaskan tidak menolak adanya pembongkaran. Namun, ada enam syarat yang ditujukan untuk pemerintah. “Tentu mendukung program pemerintah, tapi kami harap tetap memerhatikan hak-hak warga yang tergusur,” singkatnya.
Sesuai jadwal, hari ini pemkot bersama TNI-Polri, Perumdam Samarinda dan PLN akan mulai membersihkan kawasan di belakang Pasar Segiri yang masuk kawasan revitalisasi bantaran SKM.
Soal teknis di lapangan, Sekkot Samarinda Sugeng Chairuddin menjelaskan, tim gabungan akan mengeksekusi terlebih dahulu tujuh bangunan warga yang telah menandatangani persetujuan pembongkaran. Selanjutnya akan dimulai dari pinggir sungai dekat Gang Nibung. "Pelan-pelan menyisir hingga permukiman di dekat area pasar atau kios penjual ayam di bagian belakang pasar," ucapnya, kemarin.
Terkait teknis pembongkaran jaringan air, Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda Ali Rahman menuturkan, pihaknya sudah mendata ada 210 sambungan rumah (SR) di kawasan itu. Pihaknya menurunkan sekitar 41 personel terdiri dari tim penertiban, distribusi, hukum dan keamanan, pembaca meteran, GIS dan rekanan pihak ketiga. "Kami fokus mengambil aset kami yakni meteran air dan pipa jaringan. Teknis di lapangan kami akan membongkar jaringan. Kami akan meminta pengawalan dari polisi atau TNI untuk memperlancar kegiatan," jelasnya, beberapa waktu lalu.
Kemarin, warga RT 28 sempat melakukan audiensi ke pihak legislatif dan diterima langsung Ketua DPRD Samarinda Siswadi. Dewan akan melihat dulu persoalan yang disampaikan warga. "Kami akan memanggil instansi terkait penanganan dampak ini dari Pemkot Samarinda. Sepertinya ada masalah komunikasi saja," ucapnya.
Soal eksekusi yang akan dilakukan pemkot, dia menilai tidak bisa langsung menghentikan, karena agenda itu sudah berjalan dan keluhan warga baru dilaporkan hari ini. (dns/dra/k8)
