Oleh: Akbar Ciptanto, SHut, MP Sc
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kaltim
BUKAN hal yang aneh ketika masyarakat Kaltim sedang menunggu azan Isya, malah mendapatkan tayangan azan Magrib di televisi. Tak hanya itu, setiap tahunnya kita dicekoki liputan mudik di Jawa, padahal ini tidak relevan bagi warga Bumi Etam, meski ada beberapa warga mudik setiap tahunnya.
Itulah kenyataannya, ruang udara di Kaltim diisi segala informasi yang sifatnya Jakarta sentris dan elitis. Bagi media yang berbasis di Jakarta, masyarakat Kaltim hanyalah konsumen. Nilai iklan mereka akan meningkat tajam ketika rating program siaran mereka tertinggi. Padahal, survei sistem rating hanya melibatkan 10 kota besar di Indonesia, dengan 57 persen sampel dari Jakarta. Akibatnya, program siaran hanya mengakomodasi penonton dari 10 kota tersebut.
Masyarakat Kaltim tidak menjadi audiens aktif bagi dunia penyiaran. Kita hanya menerima bombardir konten siaran yang bisa saja kurang tepat dengan adat istiadat masyarakat lokal. Masyarakat tidak diberi peran untuk menentukan program siaran yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Misalkan, sudah banyak masyarakat Kaltim yang protes ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kaltim terkait program siaran sinetron yang dianggap tidak layak. Tetapi segala protes tersebut seakan terabaikan ketika disampaikan ke KPI Pusat. Masyarakat tetap saja dipaksa menyaksikan tayangan tersebut. Masyarakat menjadi terkungkung dalam sikap penerimaan, dan akhirnya secara tidak sadar akan menyukai atau memaklumi.
Berdasarkan pengalaman yang kurang mengenakkan inilah, maka sudah saatnya pemerintah daerah untuk turut andil dalam mewarnai ruang udara di Kaltim dan mengisinya dengan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat. Perlu media alternatif dan murah, sehingga masyarakat mampu menikmati.
Media alternatif inilah yang umumnya dikenal dengan sebutan media komunitas. Kehadirannya dirasa sangat penting bagi masyarakat, di tengah gempuran informasi hoaks yang semakin marak dan menyebabkan perpecahan.
Untuk Kaltim, media komunitas berbasis desa melalui jasa penyiaran radio maupun televisi merupakan media yang dirasa sangat tepat saat ini untuk menjadi penyeimbang informasi. Akibat wilayah yang sangat luas serta topografi berbukit, menyebabkan beberapa wilayah masih mengalami blank spot, terutama daerah 3T; tertinggal, terluar, dan terdepan.
Daerah 3T ini pada akhirnya menggunakan satelit sebagai alternatif untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sementara itu, program siaran melalui satelit banyak berisi adegan yang memiliki unsur kekerasan, seksual, serta tidak layak tonton anak-anak.
Kehadiran media komunitas desa dirasa sangat tepat untuk menghindarkan masyarakat dari degradasi moral. Mampu memberikan informasi yang sangat diperlukan bagi masyarakat desa. Bahkan, media ini dapat menjadi alternatif bagi pemerintah setempat sebagai ujung tombak penyiaran seputar pembangunan daerah.
Sebagai lembaga nirlaba, media komunitas desa dapat memberikan hiburan dan informasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi pengelolanya merupakan warga setempat.
Media komunitas memiliki wilayah siar yang tidak terlalu luas, yakni radius 5 kilometer, sehingga segala informasi dan hiburan yang diberikan dalam radius tersebut, tentunya sangat bersentuhan langsung dengan mereka.
