MANAGED BY:
RABU
30 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 04 Juli 2020 11:52
SAKSI : OTT KPK di Kutai Timur, Bukti Politik Dinasti Rawan Korupsi
Herdiansyah Hamzah

PROKAL.CO,

SAMARINDA- Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), kembali menambah deretan panjang Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi di Indonesia. KPK sendiri telah menetapkan Bupati Kutai Timur dan istrinya yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur, beserta 3 orang Kepala OPD dan pihak swasta, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Total ada 7 tersangka dari 16 orang yang diamankan KPK dalam operasi senyap itu.

Menurut Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dugaan korupsi dalam kasus ini ditengarai berhubungan erat dengan kepentingan Pilkada di Kutai Timur, yang sedianya akan digelar tahun 2020 ini. "OTT KPK di Kutai Timur tersebut, setidaknya mengajarkan kita tentang beberapa hal krusial, antara lain pertama, politik berbiaya tinggi (high cost politic). Ini memang bukan satu-satunya faktor yang mendorong perilaku korup kepala daerah. Tapi biaya politik yang tinggi inilah, alasan yang memaksa para kandidat calon, khusunya petahana, untuk menghalalkan segala cara," kata Sekretaris SAKSI, Herdiansyah Hamzah.

Dibeberkannya, hasil kajian Litbang Kemendagri menunjukkan untuk menjadi walikota/bupati dibutuhkan biaya mencapai Rp 20-30 miliar, sementara untuk menjadi gubernur berkisar Rp 20-100 miliar. "Ongkos yang harus mereka keluarkan ini, tentu saja tidak sepadan dengan gaji yang bakal diterima oleh seorang kepala daerah," sambung pria yang akrab disapa Castro ini.

Kedua, lanjut dia, kasus ini menjadi pertanda masih kuatnya politik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini semacam jatah preman atau upeti yang diberikan sebagai tiket untuk memenangkan tender barang dan jasa. Tradisi macam ini kata Castro, jelas akan melanggengkan tindakan korup dalam pengadaan barang dan jasa. "Kepala daerah cenderung menggunakan pengaruhnya (trading in influence) untuk mengatur lalu lintas pemenang tender barang dan jasa, demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya," tuturnya.

Kemudian yang ketiga, tegas Castro adalah politik dinasti. Hal ini berkelindan, karena tersangka lain yang turut diamankan, yakni Ketua DPRD yang juga sekaligus istri dari Bupati Kutai Timur, menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara. "Politik dinasti telah melumpuhkan check and balances system antara Pemerintah dan DPRD. Sebab kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti," bebernya.

Keempat, lanjut Castro, keterlibatan 3 unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kasus OTT ini. Yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang artinya menandakan OPD-OPD telah menjadi sapi perah kepala daerah. Yang hanya dijadikan bancakan untuk memperkaya pundi-pundi modal politiknya jelang pilkada. Tentu saja ada proses tawar menawar atau transaksi saling menguntungkan diantara keduanya, termasuk dalam proses seleksi atau keterpilihan kepala-kepala OPD tersebut. Hal ini tentu saja merusak desain merit system manajemen lembaga pemerintahan kita, sebab telah terjadi spoil system yang memberikan dampak merugikan terhadap kualitas layanan publik.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 30 September 2020 13:30
Bincang dengan Parawansa Assoniwora, CEO Samarinda Berani

Tetap Mengusung Kandidat, Tanpa Kontrak Politik

Samarinda Berani gagal mengusung calon pada pemilihan kepala daerah (pilkada)…

Rabu, 30 September 2020 10:43

Profesor asal Australia Sebut Pemerintah Indonesia Represif ke Kaum Islamis, Wamenag Menangkis

JAKARTA– Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menangkis penilaian…

Selasa, 29 September 2020 13:19

Di Tarakan, 11 Orang Meninggal dari 42 Titik Longsor

TARAKAN–Hujan deras yang mengguyur Tarakan pada pukul 02.00 Wita, kemarin…

Selasa, 29 September 2020 13:17

Operasikan Mobil Terbang di Seoul

SEMAKIN banyak pabrikan yang mulai serius mengembangkan mobil terbang. Terbaru…

Selasa, 29 September 2020 13:16

Vonis Janggal Hotel Bahtera Pailit

BALIKPAPAN–PT Hotel Bahtera Jaya Abadi dinyatakan pailit. Itu berdasarkan putusan…

Selasa, 29 September 2020 13:16

Kewajiban Pemulihan Lingkungan Perusahaan Tambang Disorot

BALIKPAPAN–Kepastian empat perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara…

Selasa, 29 September 2020 11:47

Surat Nikah dan Akta Cerai Inggit Garnasih-Soekarno Diserahkan ke Negara

Keluarga besar tak setuju dokumen pernikahan dan perceraian Inggit Garnasih-Soekarno…

Selasa, 29 September 2020 11:44

Sidang Korupsi Proyek Kutim, Dewan Tak Tentukan Nominal, Sekkab Bakal Diperiksa Lagi

Saat dicecar jaksa KPK, Irawansyah mengaku tak tahu pertemuan kepala…

Selasa, 29 September 2020 11:43

Tim Mahasiswa Politani Ciptakan Aplikasi Deteksi Covid-19

Kini, hanya dengan bermodal gawai dan foto x-ray, seseorang bisa…

Selasa, 29 September 2020 11:41

DPR Belum Satu Suara Soal TPS Keliling

JAKARTA - Rencana tempat pemungutan suara (TPS) keliling dalam pilkada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers