JAKARTA – Setelah kinerja penindakan disorot banyak pihak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya kembali melakukan kegiatan tangkap tangan. Tidak tanggung-tanggung, 7 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dua diantaranya adalah Bupati Kutai Timur (Kutim), Kalimatan Timur (Kaltim) Ismunandar dan istrinya Encek Unguria R yang menjabat ketua DPRD setempat.
Selain Ismunandar dan istrinya, KPK juga menetapkan 3 orang lain sebagai tersangka penerima suap. Yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim Musyaffa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aswandini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah. Kemudian sebagai pemberi suap, KPK menetapkan dua rekanan ; Aditya Maharini dan Deky Aryanto.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan penetapan tujuh tersangka itu merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis (2/7) di beberapa tempat di Kutim, Jakarta dan Samarinda. Total, ada 16 orang yang diamankan dalam operasi senyap itu. Ismunandar dan istrinya ditangkap di Jakarta.
Dari OTT itu, KPK menemukan uang tunai sejumlah Rp 170 juta, beberapa buku tabungan senilai Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar. ”Secara simultan, tim KPK yang berada di area Jakarta dan Sangatta (ibukota Kutim) juga turut mengamankan pihak-pihak lain,” kata Nawawi dalam konferensi pers, (3/7).
KPK menemukan adanya indikasi penerimaan suap terkait proyek infrastruktur di Kutim. Para rekanan diduga telah memberikan uang kepada bupati pada 11 Juni lalu. Perinciannya, Aditya selaku rekanan dinas PU memberikan Rp 550 juta. Sementara Deky (rekanan dinas pendidikan) memberikan Rp 2,1 miliar. Uang itu diberikan melalui Suriansyah dan Encek.
Untuk diketahui, Aditya telah menjadi rekanan sejumlah proyek PU. Diantaranya, pembangunan embung Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirng senilai Rp 8,3 miliar (dikerjakan CV Permata Group), pembangunan rutan Polres Kutim senilai Rp 1,7 miliar (CV Bebika Borneo serta peningkatan jalan Kecamatan Rantau Pulung senilai Rp 9,6 miliar (CV Bulanta).
Kemudian optimalisasi pipa air bersih PT GAM senilai Rp 5,1 miliar dan pemasangan lampu Jalan APT Pranoto senilai Rp 1,9 miliar (PT Pesona Prima Gemilang). Sementara Deky mengerjakan proyek di dinas pendidikan senilai Rp 40 miliar. ”Jadi rekanan ini telah mengerjakan proyek di Kutai Timur,” jelas mantan ketua Pengadilan Negeri (PN) Samarinda ini.
Nawawi menambahkan uang pemberian rekanan itu dimasukkan Musyaffa ke beberapa rekening. Yakni Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 400 juta, Bank Mandiri Rp 900 juta dan Bank Mega Rp 800 juta. Uang itu sebagian digunakan untuk membayar mobil Elf di Isuzu Samarinda pada 23-30 Juni sebesar Rp 510 juta. Juga membeli tiket pesawat ke Jakarta Rp 33 juta dan hotel Rp 15,2 juta.
Selain pemberian itu, KPK juga mengindikasi adanya transaksi suap berupa tunjangan hari raya (THR) pada 19 Mei lalu. THR dari Aditya diberikan kepada bupati, Musyaffa, Suriansyah, dan Aswandini masing-masing Rp 100 juta. Dan Rp 125 juta untuk kepentingan kampanye Ismunandar sebagai calon bupati (cabup) Kutim tahun ini.
Penerimaan uang itu diduga karena Ismunandar menjamin anggaran dari rekanan tidak mengalami pemotongan. Kemudian Encek selaku ketua dewan melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang proyek. Musyaffa sebagai orang kepercayaan bupati juga melakukan intervensi dalam penentuan pemenang itu.
Kemudian Suriansyah mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencarian termin sebesar 10 persen dari jumlah pencairan. ”Dan ASW (Aswandini) mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang,” imbuh Nawawi. Untuk kepentingan penyidikan, enam tersangka langsung ditahan. Sedangkan tersangka Deky dalam perjalanan menuju KPK tadi malam.
Penindakan OTT ini juga mendapat perhatian besar karena dilakukan setelah ada pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh ketuanya sendiri. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menegaskan perlu ada perhatian lebih dari KPK untuk menuntaskan permasalahan yang sudah ada lebih dulu.
Kurnia menegaskan bahwa ICW mengapresiasi OTT yang dilakukan terhadap Bupati Kutai Timur dan istrinya. Tapi, perlu diperhatikan juga kelanjutan OTT ini. Jangan hanya ramai di awal, seperti yang terjadi pada dua OTT besar terdahulu. "Dua tangkap tangan sebelumnya justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat," jelas Kurnia.
Dua OTT yang dimaksud adalah kasus yang melibatkan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Harun Masiku. Serta kasus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diduga melibatkan Rektor Univesitas Negeri Jakarta (UNJ). Kasus pertama tidak ada kejelasan terkait Harun Masiku hingga sekarang. Sementara kasus Rektor UNJ malah dilimpahkan ke kepolisian.
