BALIKPAPAN–Kebijakan sekolah jarak jauh tampaknya masih akan diberlakukan pemerintah menyambut tahun ajaran baru 2020–2021, pada 13 Juli nanti. Kota Balikpapan yang masih berstatus zona merah pandemi Covid-19, telah menyiapkan sejumlah terobosan belajar daring. Di antaranya, mengalokasikan anggaran khusus paket data bagi tenaga pendidik dan siswa kurang mampu.
Ongkos paket data itu bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) di APBD Perubahan 2020. Apabila pembelajaran daring berlanjut sampai awal 2021, maka bukan hanya siswa kurang mampu yang disubsidi. Tetapi seluruh siswa akan dibiayai dari bosda.
”Untuk siswa, lalu guru dan tenaga kependidikan akan dibiayai dari BOS (bantuan operasional sekolah) regular. Yang kuotanya sudah kita tetapkan. Mulai Rp 75 ribu, Rp 100 ribu, dan Rp 125 ribu,” tutur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan Muhaimin kepada Kaltim Post, Kamis (2/7). Lanjut dia, apabila ada siswa yang tidak memiliki gawai, pihak sekolah diharuskan melakukan dua hal. Bagi sekolah yang mampu, diminta memberikan pinjaman gawai. Atau, melakukan kunjungan ke rumah oleh guru (home visit).
Opsi yang kedua itu ditentukan dan diatur antara para orang tua dan peserta didik. Terutama pada siswa yang baru masuk, yakni kelas 1 SD. Di mana syarat masuk SD, tidak harus mampu membaca. Syaratnya hanya berusia 7 tahun. Tetapi saat masuk SD, anak-anak diharuskan bisa membaca.
“Sehingga di tiga bulan pertama, kalau ada anak SD, yang belum bisa membaca pada saat tahun ajaran baru, dilakukan home visit, atau diundang ke sekolah dengan standar protokol kesehatan maksimal 1 kelas, 5 orang,” jabarnya.
Terkait persiapan pelaksanaan tahun ajaran baru dengan pembelajaran daring, Muhaimin menyebutkan, sejak Selasa (1/7) hingga Sabtu (4/7), Disdikbud Balikpapan sudah melaksanakan pelatihan kepada para tenaga pendidik. Sehingga pembelajaran daring lebih inovatif. Menurut dia, dari evaluasi belajar dari sejak Maret hingga Mei 2020, kegiatan berjalan statis.
“Banyak guru kita yang memberikan pembelajaran yang tidak menarik. Sehingga anak-anak kita menjadi bosan, terutama yang kelas 1–6, kemudian para orangtua terlalu banyak dilibatkan. Dan mengganggu pekerjaan mereka,” ungkap mantan kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Balikpapan itu.
Disdikbud Balikpapan yang membawahi jenjang pendidikan PAUD, SD, hingga SMP pun sudah melakukan simulasi. Mencoba melakukan pembelajaran daring yang inovatif dengan virtual. Menggunakan aplikasi video Zoom. Yang dipadu dengan pembuatan film-film pendek. Termasuk di dalamnya juga ada kegiatan edukatif dan animasi. “Supaya lebih menarik kepada anak-anak kita,” terang dia.
Sementara Senin (6/7) nanti, pihaknya akan mengumpulkan seluruh kepala sekolah yang ada di Balikpapan. Mereka diminta menyampaikan laporan jumlah peserta didik di masing-masing sekolah pada tahun ajaran baru nanti. Sekaligus melakukan pendataan bantuan paket data bagi sekolah yang akan melakukan pembelajaran daring. “Lalu sekolah wajib mengusahakan atau mengupayakan alat komunikasi untuk melakukan pembelajaran daring. Termasuk mengatur kalau ada pembelajaran home visit,” katanya.
Untuk diketahui, keputusan melanjutkan metode pembelajaran daring di tengah pandemi Covid-19 ini adalah keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di mana tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pada Juli 2020. Namun bagi daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Dan tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah.
“Sehingga saat tahun ajaran baru nanti, mungkin kita akan menandai pelaksanaan pembelajaran dengan daring. Misalnya dengan seremonial yang hadir terbatas. Kemudian dengan standar protokol kesehatan, bersama perwakilan siswa, perwakilan guru, dan kepala sekolah,” kata Muhaimin.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi dari Gubernur terkait pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar. Khususnya di kawasan zona hijau. "Kami masih menunggu. Sejauh ini memang belum ada instruksi," terang Anwar. Di Kaltim sendiri kabupaten kota yang masuk dalam zona hijau hanya Mahakam Ulu. Sembilan kabupaten kota lain di Kaltim masing-masing kuning, merah, dan oranye.
Wilayah yang berada di zona kuning tersebut yakni Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Timur, Bontang, Paser, dan Penajam Paser Utara. Sedangkan tiga daerah lain yang berada di zona merah adalah Kutai Barat, Samarinda, dan Balikpapan. "Nah kalau wilayah sendiri kan secara utuh Kaltim belum masuk ke zona hijau. Hanya parsial Mahakam Ulu yang masuk ke zona hijau," terang Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim M Sa'bani.
Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka. Persyaratan kedua, adalah jika pemerintah daerah atau Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama memberi izin. Ketiga, jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Keempat, orangtua/wali murid menyetujui putra/putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
