SAMARINDA–Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyoal besaran tarif Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) tampaknya belum dapat terealisasi dalam waktu dekat. Langkah politik itu justru menuai pro-kontra di internal Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim.
Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) jadi pihak yang oposisi atas usulan Sarkowi V Zahry tersebut. Penolakan dari partai berlambang banteng moncong putih itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Selasa (29/6).
“Kalau hanya untuk mencari dasar perhitungan tarif hingga upaya merevisi tak perlu sampai bentuk pansus. Cukup rekan-rekan di Komisi III atau Komisi II yang bergerak,” katanya. Terlebih, penetapan tarif sebesar Rp 1.287 per kilometernya itu merupakan kewenangan penuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) lantaran investasi yang turun berasal dari guyuran pusat. Menyampaikan aspirasi atas penetapan harga yang dirasa cukup mahal lewat kerja pansus itu, lanjut Samsun, terkesan berlebihan.
Lanjut dia, F-PDIP sudah menyepakati untuk tidak mendukung terbentuknya pansus itu dalam rapat internal terakhir. Alasan lain, selain keberadaan pansus yang hanya memakan energi para anggota dewan, masih ada tugas lain yang perlu dikebut, khususnya urusan legislasi.
Sejak dilantik 9 September 2019, Karang Paci belum satu pun menelurkan produk legislasi sebagai bentuk nyata tiga tugas utama para wakil rakyat. “Sampai sekarang belum ada perda yang disahkan. Tentu jadi PR (pekerjaan rumah) dong. Tanggung jawab kita ke konstituen,” sambungnya.
Ketimbang membentuk pansus mempertanyakan ihwal tarif, efektivitas kerja dewan bisa diforsir pada pembentukan pansus yang menangani peraturan daerah. “Output-nya jelas. Perda. Enggak bertele-tele,” katanya. Disinggung soal adanya tiga anggota F-PDIP yang turut menandatangani usulan pembentukan pansus tol itu, Samsun mengaku tak mengetahuinya. “Tapi dari rapat internal fraksi yang terbaru, kami sepakat tak mendukung itu,” imbuhnya.
Informasi yang dihimpun Kaltim Post, ada tiga anggota dewan dari partai besutan Megawati Soekarnoputri itu yang membubuhkan tanda tangan terkait pansus tersebut. Yakni Martinus, Agiel Suwarno, dan Herliana. Lanjut Samsun, usulan pansus akan dikembalikan ke forum untuk ditentukan akan terbentuk atau tidak. Jika menilik tata tertib dewan, perlu minimal tujuh dukungan untuk mengajukan usulan itu hingga siap diparipurnakan. “Kalau forum menyepakati ya enggak masalah. Tapi, kami (F-PDIP) jelas tak mendukung,” tukasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sarkowy V Zahry menegaskan, usulan itu akan terus dikawalnya. Output dari usulan itu menurutnya jelas, mempertanyakan serta meminta pusat merevisi besaran tarif yang dipatok. “Ini juga untuk kemaslahatan masyarakat Kaltim,” sambungnya.
Tol Balsam, sebut dia, masih memiliki masalah kompleks. Tak hanya berkutat soal tarif. Ada masalah pembangunannya yang hingga kini masih tertatih-tatih serta kemelut sengketa dari konsinyasi pembebasan lahannya. Kehadiran pansuslah yang mencoba mengurai benang kusut dari semua persoalan itu.
“Tanpa pansus, kerjanya tercerai-berai. Tarif di Komisi II, pembangunan di Komisi III, dan sengketa lahannya di Komisi I. Daripada kerja sendiri, kenapa tidak disatukan saja,” sambungnya. Menurutnya, Kaltim harus punya nilai tawar agar penetapan tarif tersebut perlu direvisi. Apalagi, keberadaan jalan tol sepanjang 97,99 km itu hadir lewat investasi bersama pusat, pemda, dan investor. “Dengan pansus pula kita bisa lebih mudah men-trigger agar pembangunan seksi lainnya bisa segera terealisasi,” kata politikus Golkar ini.
Soal sikap F-PDIP, dia tak merisaukan karena penentuan pansus ini sepenuhnya ditentukan forum. Apalagi, sejauh ini, gagasannya itu sudah mendapat dukungan sekitar 20 anggota dewan lainnya. Dengan dukungan itu saja, syarat mengajukan pansus dalam tata tertib dewan sudah terpenuhi. “Itu hak F-PDIP, semua dikembalikan ke forum internal kami,” singkatnya. (ryu/riz/k16)
