MANAGED BY:
SELASA
11 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 02 Juli 2020 15:00
Ombudsman Sebut Jadi Lahan Komersial, Pertanyakan Rapid Test sebagai Syarat Perjalanan

PROKAL.CO,

JAKARTA Hasil rapid test dan swab test Covid-19 sebagai syarat masyarakat menggunakan transportasi umum terus disorot. Ombudsman RI (ORI) menyebutkan, syarat itu banyak dikeluhkan calon penumpang kereta api dan pesawat udara lantaran berbayar.

Di sisi lain, perusahaan bus sama sekali tidak mewajibkan syarat tersebut. Padahal, moda-moda transportasi itu sama-sama mengangkut penumpang. “Apakah (syarat rapid test/swab test) masih diperlukan?" kata anggota ORI Alvin Lie dalam sebuah diskusi di Jakarta (1/7).

Parahnya, kata Alvin, tes itu kini menjadi lahan komersial. Di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), misalnya. ORI menemukan jasa rapid test berbayar di bandara internasional itu dengan harga promosi. “Sekarang ada layanan drive thru (rapid test di Bandara Soetta) dan sudah ada tulisannya dengan harga promosi,” ungkap Alvin.

Dia menilai, sudah ada persaingan dalam jasa rapid test tersebut. Sebagian maskapai penerbangan, misalnya, menawarkannya dengan harga Rp 100 ribu. Ada pula yang memasukkan biaya tes dalam harga tiket. “Sedangkan yang di luar airlines ini masih dengan harga sekitar Rp 275 ribu sampai Rp 300 ribu. Itu sudah turun dari (sebelumnya) harga Rp 550 ribu,” paparnya.

Menurut Alvin, persaingan harga rapid test itu harus menjadi perhatian serius pemerintah. Apalagi, rapid test yang ditawarkan terkadang hanya formalitas. Pemerintah, kata Alvin, harus transparan terkait biaya rapid test agar tidak terjadi persaingan yang merugikan masyarakat. “Sekarang ini rapid test itu hanya satu kali sebagai formalitas untuk bepergian, padahal seharusnya dua kali,” kata dia.

Bukan hanya soal harga, Alvin meminta pemerintah terbuka terkait siapa saja importer alat rapid test tersebut. Sebab, dia khawatir alat untuk mendeteksi Covid-19 itu hanya “dikuasai” segelintir orang. “Hal-hal seperti ini pemerintah harusnya transparan kepada publik,” terangnya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Jumat, 07 Agustus 2020 09:45

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Dorong SMSI Mencerdaskan Bangsa

JAKARTA- Bimbingan teknis untuk penguatan news room SMSI yang dilaksanakan…

Kamis, 06 Agustus 2020 11:45

Protokol Covid-19 di Pesantren, Paling Sulit Terapkan Jaga Jarak

JAKARTA– Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan hasil pemantauan penerapan protokol kesehatan…

Kamis, 06 Agustus 2020 10:23

Pelanggar Protokol Kesehatan Pasti Disanksi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Inpres terkait sanksi…

Rabu, 05 Agustus 2020 12:21

Presiden Jokowi Tambah Cucu

ANGGOTA keluarga Presiden Joko Widodo kembali bertambah. Putri kedua presiden,…

Selasa, 04 Agustus 2020 11:08

Kejagung Tegaskan Status Djoko Tjandra Terpidana

JAKARTA– Dorongan agar Polri menggunakan Undang Undang Nomor 20 Tahun…

Senin, 03 Agustus 2020 12:00

Rahmad Pribadi Dinobatkan Sebagai Top Leader on CSR Top Commitment 2020

Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia menerima…

Senin, 03 Agustus 2020 11:52

Solusi Pembelajaran Jarak Jauh, Perlu Produksi Gawai untuk Siswa

JAKARTA- Pembelajaran jarak jauh (PJJ) sudah berjalan beberapa bulan. Banyak…

Senin, 03 Agustus 2020 11:26

Menko Polhukam Minta Usut Dugaan Suap Surat Jalan Djoko Tjandra

JAKARTA – Terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali…

Senin, 03 Agustus 2020 10:50

DMI Dan SMSI Dorong Belajar Daring Fungsikan Masjid Hadapi Covid-19

Masjid sebagai sarana ibadah dan sosial, merupakan sarana vital di…

Sabtu, 01 Agustus 2020 11:27

Lima Bapaslon Perseorangan Gugat KPU, Ajukan Sengketa ke Bawaslu

JAKARTA- Sejumlah bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala daerah jalur perseorangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers