BALIKPAPAN–Batalnya Pemerintah Rusia membangun rel kereta api di Kaltim memantik reaksi parlemen Karang Paci, sebutan DPRD provinsi. Sejak awal, legislatif meragukan tahapan perencanaan pembangunan yang dinilai sudah menyalahi aturan. Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin kepada Kaltim Post, Selasa (30/6). Politikus PKB itu mengaku terkejut mendengar ihwal mundurnya Pemerintah Rusia selaku investor. Apalagi proyek tersebut sudah berjalan pada tahapan pembebasan lahannya. Terlebih, proyek itu sudah di-groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2014.
Syafruddin juga menyebut tahapan perencanaan pembangunan yang telah berjalan itu, menyedot banyak APBD Kaltim. Termasuk beasiswa bagi pelajar Kaltim untuk menempuh pendidikan perkeretaapian di Rusia sejak 2014. Beasiswa itu merupakan kerja sama Pemprov Kaltim dengan Pemerintah Rusia. “Pembiayaan terkait hal lain juga pasti ada. Dikucurkan setidaknya untuk pembebasan lahan dan proses seremonial groundbreaking-nya. Meskipun saya belum tahu, angka pastinya berapa ya,” ujar dia.
Mantan ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Samarinda itu mengatakan, sejak awal sudah meragukan rencana pembangunan rel kereta api Kaltim bisa berjalan secara maksimal. Pada periode pertama dirinya menjabat anggota DPRD Kaltim, Syafruddin sempat menolak rencana pembangunan rel kereta api Kaltim itu. Karena di tengah masa jabatan Awang Faroek Ishak selaku gubernur Kaltim periode 2013–2018, sempat melakukan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Yang memasukkan nomenklatur pembangunan rel kereta api Kaltim. Padahal, saat penyusunan RPJMD yang telah disepakati oleh pemprov dan DPRD Kaltim, nomenklatur tersebut tak dimasukkan. “Ini yang dulu saya kritik. Kita tidak perlu memasukkan dalam RPJMD, kalau belum pasti. Tapi gubernur ketika itu ngotot. Malah saya diklaim menghalangi rencana pembangunan rel kereta api Kaltim,” kenang pria kelahiran Bima, 15 Oktober 1977, itu. Alasan lainnya yang mendasari penolakan tersebut adalah Pemprov Kaltim saat itu, tidak melakukan komunikasi yang masif dengan pemerintah pusat. Padahal, proyek pembangunan rel kereta api, memerlukan instrumen tersendiri.
Semestinya, lanjut dia, pemerintah daerah mendapat dukungan dari pemerintah pusat. “Tapi faktanya kan belum. Bahkan uji kelayakannya pun belum dilakukan. Saya pun tidak tahu, ada kepentingan apa di balik semua ini. Sehingga pemprov langsung bekerja sama dengan Rusia. Untuk pembangunan rel kereta apinya,” imbuh dia. Walau belum mendapat informasi secara resmi dari Gubernur Kaltim Isran Noor perihal mundurnya investor Rusia itu, Syafruddin tetap mengingatkan jika rencana pembangunan rel kereta api Kaltim itu ingin dilanjutkan, Pemprov Kaltim harus melakukan konsultasi dulu dengan pemerintah pusat. Apalagi ada sinyal dari investor Tiongkok, yang ingin mewujudkan wacana tersebut
“Supaya kita mengerti nanti. Bahwa yang disepakati nanti, adalah kereta api penumpang atau kereta api barang. Itu dulu yang dipastikan. Kalau memang kereta api penumpang, nanti metode pembiayaan seperti apa,” pesan dia. Setelah mundurnya investor Rusia ini, dia menyarankan sebaiknya Gubernur berkoordinasi dengan DPRD. Syafruddin pun akan meminta kepada pimpinan DPRD untuk memanggil Gubernur. Untuk mendapat informasi utuh kelanjutan rencana pembangunan rel kereta api Kaltim.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim lainnya, Muhammad Adam, juga menyayangkan terkait mundurnya investor Rusia. Padahal, publik Kaltim sudah berharap rencana tersebut dapat menjadi sejarah baru untuk Kalimantan. Karena bisa memiliki jalur rel kereta api sendiri, sekalipun hanya digunakan untuk mengangkut komoditas batu bara. “Waktu itu ekspektasi kita cukup tinggi. Waktu MoU (memorandum of understanding) Gubernur Awang Faroek Ishak dan pihak Rusia,” terang dia.
Adam berharap, mundurnya investor Rusia, segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltim. Terlebih kedatangan investor asal Tiongkok pada Januari 2020 sudah menjadi sinyal kuat jika rencana pembangunan rel kereta api Kaltim ini bisa dilanjutkan. Tentunya dengan konsep perencanaan yang berbeda dengan sebelumnya. Pria kelahiran Enrekang, 24 Maret 1963, itu berharap jalur rel kereta api yang akan dibangun nanti bukan hanya untuk komoditas batu bara semata. Tetapi juga untuk mengangkut barang dan orang. “Terutama untuk mendukung suplai bahan pokok masyarakat dari Kalsel ke Kaltim. Harapan ini sejalan dengan rencana pemindahan IKN (ibu kota negara). Karena sudah seharusnya, ada rel kereta api sebagai transportasi utama menuju IKN,” tutup Adam. (kip/riz/k8)
