MANAGED BY:
SENIN
06 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

BALIKPAPAN

Selasa, 30 Juni 2020 13:00
Harga Tanah Jadi Penghambat Investasi di Balikpapan

Pemkot Balikpapan Minta BPN Diperkuat, Manfaatkan Momen IKN

PROKAL.CO,

Investor asing yang akan masuk ke Kaltim mendapat banyak hambatan. Selain regulasi yang masih berbelit, mereka juga dihadapkan dengan mahalnya harga tanah dan upah buruh.

BALIKPAPAN–Pemprov Kaltim tampaknya harus bekerja lebih ekstra untuk menarik investor asing. Pasalnya, harga tanah di Indonesia termasuk Bumi Etam dinilai lebih mahal dibandingkan negara lain di ASEAN, salah satunya Vietnam. Terlebih, pengurusan izin masih terlalu berbelit.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiwoyo mengatakan, selain persoalan regulasi, harga tanah di Indonesia yang mencapai Rp 3,9 juta per meter persegi terlalu mahal ketimbang negara lain di ASEAN. "Di Vietnam contohnya, di sana tanah disiapkan negara untuk disewa jangka panjang. Kalau tidak, dibayar maksimal Rp 1,2 juta per meter. Di Indonesia atau di Kaltim, tanah 1 meter persegi bisa sampai Rp 4 juta," ungkapnya, Senin (29/6).

Lebih lanjut, upah buruh Indonesia juga kalah bersaing dengan negara lain di ASEAN lantaran hampir mencapai Rp 4 juta per bulan. Sedangkan upah buruh di negara lain seperti Vietnam dan Thailand hanya berkisar Rp 2–3 juta. Faktor kenaikan upah per tahun mencapai 8,7 persen membuat investor asing makin enggan mampir ke Indonesia.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, sebelum penyebaran virus corona, perpindahan ibu kota negara (IKN) baru berpeluang mendorong investor masuk. Industri hilir diyakini akan semakin banyak yang terbangun. "Mungkin nanti kita dorong lagi. Mungkin dulu orang masih ragu melakukan hilirisasi karena keterbatasan infrastruktur dan jauhnya dari pasar," katanya.

Rizal menjelaskan, dengan adanya ibu kota negara baru yang pindah ke Kaltim seharusnya bisa menjadi daya tarik sangat tinggi. Akan tetapi, tantangannya adalah soal pertanahan. "Bagaimana orang memasuki industri kalau tanahnya persoalan. Kami akan minta BPN (Badan Pertanahan Nasional) harus diperkuat, membantu kita. Supaya masalah pertanahan dipercepat," jelasnya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Minggu, 05 Juli 2020 12:41

Satu Positif di Pasar Pandan Sari, Soal Pasar Mau Ditutup, Ini Sikap Pemkot

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan belum menentukan sikap terkait penutupan pasar…

Minggu, 05 Juli 2020 12:39

Syukurlah, 87 Pedagang Pasar Pandan Sari Negatif saat Di-swab Massal

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan mengumumkan hasil swab…

Minggu, 05 Juli 2020 12:18

Kelompok Bahan Makanan Jadi Atensi

BALIKPAPAN–Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kaltim mulai menyusun mekanisme kerja…

Jumat, 03 Juli 2020 12:05

Lagi, Polemik PPDB Akibat Daya Tampung Sekolah Terbatas

BALIKPAPAN - Saban tahun penerimaan peserta didik baru (PPDB) menuai…

Jumat, 03 Juli 2020 12:04

Menanti Perwali Wajib Masker dan Jaga Jarak, “Jangan Tunggu Aturan”

BALIKPAPAN – Pemkot Balikpapan masih menggodok peraturan wali kota (Perwali)…

Jumat, 03 Juli 2020 11:09

Tagihan Air Melonjak, PDAM: Lapor ke Kantor, Bawa Foto Meteran

“Nanti kita cocokkan, kesalahannya ada di pencatatan meteran atau pemakaian…

Kamis, 02 Juli 2020 12:22

Tetap Merah, Pemprov Ralat Balikpapan Zona Hitam

BALIKPAPAN masih berstatus zona merah Covid-19. Bukan zona hitam seperti…

Kamis, 02 Juli 2020 12:19

Kosmetik Ilegal Asal Malaysia Gagal Edar

BALIKPAPAN-Ribuan produk kosmetik ilegal kembali disita petugas. Barang asal Malaysia…

Kamis, 02 Juli 2020 11:12

Kasus Covid-19 di Balikpapan Melonjak dari Kalangan Pekerja Luar Daerah

BALIKPAPAN - Data terakhir, 186 pasien Covid-19 sebagian besar didominasi…

Kamis, 02 Juli 2020 11:09

Harga Hewan Kurban Berpotensi Naik

BALIKPAPAN – Sebulan lagi umat Islam merayakan Iduladha 1441 H.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers