MANAGED BY:
RABU
21 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

LIFESTYLE

Selasa, 30 Juni 2020 11:45
Pembahasan Perppu Pilkada Mandeg

Menkumham Dua Kali Mangkir, Komisi II Berang

PROKAL.CO,

JAKARTA - Rapat pengambilan keputusan tingkat pertama terkait Rancangan UU penetapan Perppu nomor 2 tahun 2020 (Perppu Pilkada) di Komisi II DPR batal dilaksanakan. Pasalnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai perwakilan pemerintah absen dan hanya diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Ketidakhadiran Yasonna sendiri bukan yang pertama. Sebelumnya, politisi senior PDIP itu juga 'mangkir' saat rapat kerja pada Rabu (24/6) lalu. Saat itu, rapat mengagendakan penjelasan pemerintah terkait RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi UU. 

Absennya Yasonna membuat sejumlah anggota Komisi II berang. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, surat undangan kepada Menkumham sudah diajukan beberapa hari sebelumnya. Namun, yang bersangkutan menyatakan tidak dapat hadir. 

"Saya kira ini tidak menghargai situasi bangsa negara kita yang sedang menjalankan agenda penting," kata Doli dalam rapat. Sebagai sesama lembaga negara, Doli meminta Yasonna untuk saling menghargai. 

Sebaliknya, dia mengapresiasi sikap Mendagri Tito Karnavian yang menyempatkan hadir meski ada agenda rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. "Mendagri minta izin kepada Presiden untuk hadir bersama kita membahas Perppu," imbuhnya. 

Pernyataan keras dilontarkan anggota Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Dia menilai sikap Yasonna tidak bisa dianggap angin lalu. Untuk itu, Mardani mengusulkan agar sikap tersebut diadukan kepada presiden Joko Widodo. 

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers