SAMARINDA - Sejumlah massa tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa (FAM) berunjuk rasa ke Kantor DPRD Kaltim Karang Paci, Senin (29/6/2020). Mereka menuntut wakil rakyat tersebut membentuk Pansus terkait agen penyalur BBM tak bayar iuran ke Negara.
"Kami mendesak Pansus dibentuk untuk menyelidiki badan usaha penyalur BBM yang gurem tidak membayar iuran sehingga merugikan Negara. Termasuk kami meminta menyelidiki oknum direksi yang mangkir menyalahgunakan izin dalam menjual BBM bersubsidi," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) FAM, Nazhar.
Dalam selebaran isi tuntutan FAM ke DPRD Kaltim menjelaskan iuran yang wajib dibayarkan badan usaha dinilai berguna bagi negara karena masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BPH Migas telah mengumpulkan iuran dari kegiatan badan usaha niaga BBM dan gas bumi sebesar Rp1,35 triliun sepanjang tahun lalu.
Selain itu, dari kegiatan pengawasan sejak 2016, BPH Migas telah menyelamatkan sebanyak 6,39 juta kiloliter (kl) BBM selundupan atau setara dengan Rp72,35 miliar.
Pencabutan izin niaga dan izin badan usaha dinilai perlu dilakukan jika badan usaha terindikasi tidak melakukan penjualan atau justru menyalahgunakan izin mereka. Pasalnya, pernah ada kasus penyalahgunaan penjualan BBM bersubsidi yang sumbernya dari kegiatan impor yang dilakukan sendiri atau bahkan membeli dari Pertamina.
Dugaan indikasinya menjual BBM subsidi yang disalahgunakan serta saat verifikasi tidak datang adalah bukti nyata bahwa para penyalur BBM tidak transparan dan melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2019 yang mengatur besaran iuran badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengangkut gas bumi.
"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan siap mencabut ijin bagi badan usaha niaga penyalur bahan bakar bakar minyak (BBM) yang tidak membayar iuran dan tidak pernah hadir dalam rapat verifikasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)," ujar Nazhar.
