JAKARTA– Sejumlah informasi penting penyelenggaraan haji 2020 terungkap dalam pertemuan Menag Fachrul Razi dan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi. Diantaranya adalah dua pertiga kuota haji 2020 diperunukkan bagi warga negara asing (WNA) yang tinggal di Saudi atau ekspatriat.
Dalam pertemuan tersebut Essam membenarkan bahwa kuota haji tahun ini hanya sekitar 10 ribu saja. ’’Sepertiganya untuk warga negara Arab Saudi,’’ katanya di kantor Kemenag (26/6). Sisanya sebanyak dua pertiga untuk ekspatriat atau biasa disebut muqimin.
Dia menambahkan di tengah wabah Covid-19 di Arab Saudi yang belum reda, kuota 10 ribuan itu tentu jauh dibandingkan kuota umunya. Tahun lalu dia memperkirakan jamaah haji sekitar 2,5 juta jiwa. Dia juga menjelaskan bahwa warga Saudi maupun ekspatriat yang mendapatkan kesempatan haji tahun ini, harus patuh pada protokol kesehatan Arab Saudi.
Pada kesempatan itu Menag Fachrul Razi sekaligus menyampaikan permohonan supaya tahun depan kuota haji Indonesia ditambah. Dia menyebutkan saat ini antria haji di Indonesia semakin panjang. Ada yang sampai 40 tahun panjang antriannya. Menurut Fachrul, panjangnya antrian haji menunjukkan semangat yang tinggi masyarakat Indonesia untuk berhaji.
Terkait permohonan penambahan kuota itu, Essam mendoakan supaya bisa terkabul. Dia juga menjelaskan Arab Saudi saat ini tengah mencanangkan visi 2030. Salah satu visinya adalah meningkatkan kapasitas kuota jamaah haji dari luar negeri. Sehingga bisa mencapai lima juta jamaah atau dua kali lipat dari total jamaah haji 2019. ’’Dengan bertambahnya kuota jamaah haji, itu akan meningkatkan kuota haji Indonesia,’’ jelasnya.
Sementara itu Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan pemerintah atau Kemenag tetap harus memantau penyelenggaraan haji 2020. Khususnya jika nanti ada WNI atau muqimin berkebangsaan Indonesia yang berhaji. ’’Ini perlu diatur. Bagaimana WNI di sana untuk menyelenggarakan ibadah haji,’’ katanya. Untuk itu dia berharap Kemenag antisipasi anggaran jaga-jaga jika ada kondisi darurat yang dialami WNI saat berhaji.
Selain itu Yandri juga meminta Kemenag mengalokasikan anggaran khusus untuk sosialisasi penundaan haji 2020. Dia mengatakan diantara calon jamaah haji 2020 yang batal berangkat, bisa jadi ada yang sudah antri belasan bahkan puluhan tahun. Sehingga Kemenag harus bersedia turun gunung untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Apalagi banyak sektor yang mengalami kerugian seperti kelompok bimbingan haji yang tidak bisa menjalankan manasik. ’’Perlu kita sentuh hati secara mendalam para calon jamaah haji (batal berangkat 2020, Red),’’ jelasnya. (wan)
