BALIKPAPAN–Proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim kembali berdenyut. Sinyalemen itu berembus dari parlemen RI di Senayan, Jakarta. Tahap awal, konektivitas jadi fokus utama Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Salah satu yang mendapat perhatian adalah pengembangan Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Samarinda Utara pada tahun depan.
Kemenhub direncanakan mengalokasikan anggaran Rp 113,968 miliar. Informasi itu disampaikan anggota Komisi V DPR RI asal Kaltim Irwan kepada Kaltim Post (26/6). Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, sebelumnya, pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbangnas) 2020 yang digelar melalui video conference pada 4 Mei 2020, beberapa usulan Pemprov Kaltim tidak dibahas.
Karena itu, lanjut dia, saat Komisi V menggelar rapat kerja dengan Kemenhub, Rabu (24/6), usulan-usulan Pemprov Kaltim pun dibahas. Meliputi perpanjangan runway atau landasan pacu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan. Lalu pengembangan Bandara APT Pranoto Samarinda, dan pembangunan Bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
”Kami (Komisi V DPR RI) mendorong untuk masuk prioritas 2021,” ungkapnya. Sementara itu, pengembangan Pelabuhan Maloy di Kutim masih teka-teki. Lanjut Irwan, esensi rapat kerja yang digelar adalah pembahasan pendahuluan terkait rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah (RKA-RKP) tahun anggaran 2021. Sehingga yang dibahas merupakan data rencana kegiatan secara umum. Walau begitu, dirinya meminta kepastian terkait beberapa usulan pemerintah daerah.
Sehingga menjadi program prioritas pada 2021. “Karena saat musrenbangnas, oleh pemerintah provinsi ada beberapa usulan yang tidak dibahas. Karena itu, kami butuh kepastian ini,” kata Irwan Fecho, sapaan akrabnya. Dari pertemuan itu, sebut dia, pengembangan bandara dalam rangka mendukung IKN difokuskan ke Bandara APT Pranoto.
Sementara sisi laut, prioritas pengembangan untuk Pelabuhan Sangkulirang di Kutim dan Pelabuhan Tana Paser di Paser. Bersama dengan 10 pelabuhan lain di Indonesia, Kemenhub menganggarkan Rp 992,99 miliar. Sebaliknya, pengembangan Bandara SAMS Sepinggan dan pembangunan bandara IKN masih dalam tahap perencanaan untuk tahun anggaran 2021. Pembiayaan bandara itu menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Yang menarik, tutur Irwan, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub juga menyiapkan pengembangan bandara di daerah terisolasi.
Di Kaltim, salah satunya Bandara Datah Dawai (Bandara Ujoh Bilang) di Mahulu. Mengenai alokasi anggarannya, Irwan mengatakan akan dikucurkan sekira 823,63 miliar. Hanya, angka itu termasuk dengan pengembangan bandara terisolasi di 25 bandara lainnya di Indonesia. “Kegiatan itu sudah masuk pagu indikatif (ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga) Kemenhub tahun 2021. Nantinya dibahas lebih detail lagi dalam rapat kerja selanjutnya, minggu depan,” ucap pria kelahiran Sangkulirang, Kutai Timur, 30 April 1979 itu.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto Samarinda Dodi Dharma Cahyadi menuturkan, anggaran yang diusulkan pihaknya sebenarnya lebih besar dari yang beredar di parlemen dalam rapat kerja itu. Yaitu sekira Rp 500 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, kegiatan akan difokuskan pada
perbaikan runway dari semula 2.250 meter jadi 2.700-3.000 meter. Termasuk pengembangan taxiway. Apalagi tahun ini, UPBU Bandara APT Pranoto tak kebagian fulus APBN. “Namanya juga usulan. Banyak item-nya. Tapi, saya enggak hafal,” pungkasnya. Dia berharap, usulan pembiayaan dalam rapat kerja antara Komisi V DPR dan Kemenhub terealisasi. “Karena itu baru usulan, belum tentu disetujui,” katanya. (kip/riz/k16)
