BALIKPAPAN – Pemprov Kaltim perlahan mulai melonggarkan pembatasan sosial di tengah pandemi Covid-19 atau virus corona untuk membangkitkan perekonomian yang sempat terpuruk. Rumah makan dan tempat hiburan telah diberi izin kembali beroperasi. Namun demikian, laju ekonomi diprediksi pengusaha masih jauh dari target.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengatakan kegiatan bisnis memang harus mulai bergerak meski pandemi belum selesai. Kalau terus ditahan, ekonomi Kaltim akan semakin terpuruk. Buktinya, corona telah membuat belasan ribu pekerja dirumahkan dan mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Itu dampaknya sangat berat untuk Kaltim terutama bagi pekerja nonformal,” katanya, Kamis (25/6). Menurut Slamet, masalah ini menjadi tanggung jawab dan pemikiran bersama agar kesulitan yang terjadi bisa diatasi. Semua pihak jangan terpaku pada penyelesaian virus.
Meski belum bisa berjalan secara maksimal, bagi Slamet kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cukup membangkitkan berbagai sektor. Sebelumnya, Kaltim hanya mengandalkan migas dan batu bara saat pandemi virus corona. Dimulainya kegiatan usaha diharapkan bisa mengembalikan ekonomi di Kaltim sedia kala.
Slamet optimistis tahun depan kegiatan usaha dapat berjalan normal. “Melihat kondisi yang ada, realisasi pertumbuhan Kaltim tahun ini tidak akan seperti tahun sebelumnya yang bergerak ke arah positif. Sekarang ini pada kuartal pertama tumbuh sebesar 1,27 persen. Mudah-mudahan akhir tahun bisa sampai 2,5 persen. Itu sudah sangat bagus,” jelas Slamet.
Ekonomi Kaltim triwulan I 2020 tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan. Di tengah ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kaltim pada triwulan l 2020 tumbuh sebesar 1,27 persen (yoy). Meski demikian, pertumbuhan tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah Kalimantan yang tumbuh sebesar 2,97 persen (yoy) dan 2,49 persen (yoy).
"Perlambatan perekonomian Kaltim disebabkan adanya tekanan dan seluruh komponennya baik dan sisi konsumsi, investasi, pengeluaran Pemerintah Daerah maupun aktivitas ekspor," jelas Kepala BI Kaltim Tutuk SH Cahyono. (aji/ndu/k15)
