Tarif Tol Balsam Akan Ditinjau Ulang

- Kamis, 25 Juni 2020 | 13:28 WIB

BALIKPAPAN–Membangun jalan tol di luar Pulau Jawa begitu kompleks. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya, lalu lintas harian kendaraan yang berpengaruh pada tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR). Di Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang terdiri dari lima seksi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengklaim IRR-nya kurang dari 5 persen. Jauh dari angka minimal.

”Syarat komersial pengembalian investasi jalan tol atau IRR, itu di atas 12 atau 13 persen. Jadi perlu dukungan pemerintah. Jadi jalan tol Balsam ini ada lima seksi. Seksi I dan V dikerjakan pemerintah. Menggunakan APBD, APBN dan loan (pinjaman). Dan BUJT mengerjakan Seksi II, III, dan IV,” tutur anggota BPJT Koentjahjo Pamboedi saat menjadi narasumber diskusi “Menakar Kelayakan Tol Balsam: Apa Benar Tarifnya Kemahalan” yang digelar Kaltim Post melalui aplikasi Zoom, Rabu (24/6) siang.

Diskusi yang dipandu Wiji Winarko, direksi di salah satu Kaltim Post Group, diikuti sejumlah narasumber dari berbagai kalangan. Selain Koentjahjo dari Jakarta, juga diikuti Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, ekonom Unmul Aji Sofyan Effendi, praktisi hukum Unmul Herdiansyah Hamzah, Ketua Appindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo dan Direktur Administrasi dan Keuangan PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda (JBS) Adik Supriatno.

Acara itu juga disiarkan secara langsung melalui kanal resmi Kaltim Post. Disimak sedikitnya 400 pemilik akun Instagram, dan ditonton lebih dari 1,7 ribu di Facebook. Acara tersebut juga tayang di YouTube. Koentjahjo menegaskan, pembangunan tol di luar Jawa perlu mempertimbangkan pengembalian investasi secara wajar.

Pada Tol Balsam, terdapat dukungan pemerintah sepanjang 33 kilometer di Seksi 1 dan 5. Ruas tol itu berada di Kota Balikpapan. Dalam perjalanannya, sambung Koentjahjo, ada beberapa ruas yang tidak mampu diselesaikan dengan anggaran pemerintah. Akhirnya, pemerintah hanya mampu mengerjakan sekira 28 kilometer. Sehingga sisanya diserahkan ke Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

“Jadi BUJT yang tadinya 65 kilometer, itu mengerjakan kira-kira 69 kilometer. Untuk gambaran, di Pulau Jawa, BPJT membagi ruas Tol Serang-Panimbang di Banten. Ada 33 kilometer dukungan pemerintah dan 50 km dikerjakan BUJT (Wika),” ucap dia. Dengan bertambahnya panjang tol yang dikerjakan BUJT, ikut berdampak pada nilai investasi yang digelontorkan membengkak.

Dari awalnya sekira Rp 10 triliun menjadi Rp 11,8 triliun. Sehingga menurut hasil evaluasi BPJT, tarif ideal Tol Balsam sekira Rp 1.290 per kilometernya. Lebih besar dari tarif yang diusulkan pada 2018 lalu. Yakni Rp 1.000 per kilometer. BPJT beralasan, tarif Rp 1.290 per kilometernya ditetapkan karena pemerintah tidak pernah memberikan demand risk atau risiko lalu lintas tol dan revenue risk atau risiko pendapatan. “Berapa pun traffic yang terjadi, itu harus diterima, diserap risikonya oleh BUJT,” tegas dia.

Selain itu, BPJT juga mempertimbangkan usaha jasa logistik yang melintas di Tol Balsam. Tadinya, tarif untuk golongan yang akan ditetapkan berbeda untuk tiap golongan kendaraan. Mulai golongan I hingga golongan V. Dengan bilangan perkalian terhadap tarif satu setengah kali hingga dua kali dari tarif golongan sebelumnya.

Pada Tol Balsam, tarif kendaraan golongan I untuk jenis kendaraan sedan, jip, pikap/truk kecil dan bus sebesar Rp 75.500 (Samboja sampai Simpang Pasir) dan Rp 83.500 (Samboja sampai Simpang Jembatan Mahkota II). Sedangkan golongan truk dengan 2 gandar hingga 5 gandar atau lebih, tarifnya beragam. Golongan II dan III sebesar Rp 113 ribu- Rp 125.500. Sedangkan golongan IV dan V sebesar Rp 151 ribu-Rp 167.500. Untuk Golongan II dan III disamakan, mengikuti tarif golongan II. Kemudian golongan IV dan V disatukan mengikuti tarif golongan III. Sehingga hanya ada 3 tarif.

“Dan ini membantu di logistik. Kalau kendaraan berat pasti memperhitungkan biaya logistiknya. Mungkin bisa lebih murah. Dibandingkan kalau lima golongan,” terang dia. Sementara itu, Direktur Administrasi dan Keuangan PT JBS Adik Supriatno mengatakan, semestinya Seksi I dan Seksi V yang dibiayai dengan skema viability gap fund (VGF) selesai lebih dahulu. VGF merupakan dana dukungan tunai infrastruktur menutupi karena kekurangan kelayakan proyek. Sehingga dibangun menggunakan APBD Kaltim, APBN, dan pinjaman dari Tiongkok.

“Akan tetapi, kondisi di lapangan tidak seperti yang dibayangkan,” ungkapnya. Dia menjelaskan, hitungan tarif saat perjanjian dengan BPJT, nilai investasi untuk pembangunan Seksi II, III, dan IV (Ruas Samboja-Simpang Pasir Palaran-simpang Jembatan Mahkota II) sekira Rp 10 triliun. Tapi ternyata, saat pengerjaan di lapangan, banyak kendala konstruksi Sehingga membutuhkan penanganan khusus. Akibatnya memerlukan penambahan lingkup pengerjaan.

“Sehingga nilai investasinya bertambah menjadi Rp 11,8 triliun,” terang Adik. Setelah dilakukan perhitungan, maka tarif untuk Tol Balsam menjadi Rp 1.290 per kilometernya. Apalagi pemerintah tidak memberi jaminan ketika lalu lintas harian kendaraan tidak sesuai dengan kajian yang disusun sebelumnya. Berdasarkan hasil kajian BPJT, lalu lintas harian di Tol Balsam, sekira 11 ribu per harinya. Pada awal pengoperasian tol tersebut, lalu lintasnya sempat mencapai 20 ribu kendaraan.

Kemudian menurun menjadi 15 ribu, lalu 12 ribu, dan akhirnya stabil di angka 10 ribu kendaraan setiap harinya. Lalu menurun di angka 7-8 ribu (pergi-pulang). “Ada pandemi di awal Maret, mulai turun menjadi 5-6 ribu. Setelan diberlakukan tarif, menjadi sekira 2.500-3 ribu. Ini risiko dari BUJT,” ujar dia. Menurut Adik, pembangunan tol memang berisiko terhadap pengembalian investasi akibat pembebasan lahan yang mundur, lalu lintas di bawah rencana, serta tarif yang tidak sesuai rencana.

Dalam pembangunan Tol Balsam, dia menyebut pembebasan lahan yang direncanakan 2018, ternyata mundur dua tahun. Belum lagi konstruksi di atas atas tanah lunak sehingga memerlukan penanganan khusus. Sementara lalu lintas kendaraan, dari semula 11 ribu kendaraan per hari, anjlok hingga hanya 3.500 per harinya. “Karena belum normal, akibat pandemic Covid-19 dan pengaruh konsumen yang kaget. Tadinya hampir 6 bulan tarifnya nol rupiah, sekarang diberlakukan tarif,” ujar Adik.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X