SAMARINDA - Membidangi kesehatan Komisi IV DPRD Kaltim selaku bagian dari alat kelengkapan DPRD juga bertugas membantu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Khususnya mengambil kebijakan terkait penanganan virus covid-19, sehingga pelayanan yang diberikan kepada publik harus betul-betul maksimal.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub ia mengungkapkan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim tengah melakukan evaluasi dari penanganan gugus tugas covid-19. “Dari hasil evaluasi tersebut, diharapkan ada koordinasi yang intens antara gugus tugas provinsi dengan gugus tugas kabupaten/kota,” kata Rusman.
Menurut politisi PPP ini, dari hasil verifikasi, validasi dan sinkronisasi data dalam hal program bantuan sosial masyarakat ada mengalami keterlambatan. Selama 2 bulan melakukan verifikasi, validasi dan sinkronisasi data nampaknya belum selesai sampai saat ini, sehingga bantuan kepada masyarakat mengalami keterlambatan.
“Seperti contoh di kabupaten Paser, yang tadinya sudah lolos dalam verifikasi, validasi dan sinkronisasi data, tapi karena realisasi bantuan terlambat, akhirnya terhandle melalui bantuan dana desa,” imbuhnya.
Wakil rakyat asal dapil Samarinda ini mengatakan, ketika nantinya kondisi pandemi covid-19 melandai, pada keadaan menuju New Normal diharapkan betul-betul ada persiapan yang matang. Selain itu tahapan juga tidak sekaligus agar ada monitoring yang baik dan dilihat langkah-langkah selanjutnya seperti apa.
“Kita berharap supaya rujukan atau rekomendasi dari Dinas Kesehatan, betul-betul menjadi rujukan bersama, dan semua OPD yang terkait dengan pelaksanaan relaksasi dan normalisasi kehidupan baru. Itu rujukannya hanya satu yaitu protokol dari Dinas Kesehatan,” pungkasnya. (hms8)
