Soal Tarif Tol: Wahai DPRD, Pakai Data dan Analisis, Jangan Pokoknya

- Minggu, 21 Juni 2020 | 16:45 WIB
Tol Balikpapan-Samarinda.
Tol Balikpapan-Samarinda.

SEMENTARA itu, upaya DPRD Kaltim mendebat keputusan menteri PUPR terkait penetapan tarif Tol Balsam lewat panitia khusus (pansus), kembali mendapat tanggapan. Ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi mengatakan, elite Kaltim harus memiliki hitungan tepat untuk mengatrol nilai tawar mereka terkait penurunan tarif Tol Balsam.

Menurut dia, DPRD Kaltim tidak bisa sekadar berargumen pokoknya dan mengatakan bahwa dalam tol tersebut ada kucuran dana APBD. Apabila panitia khusus (pansus) DPRD Kaltim terbentuk, dia meminta anggota dewan harus memiliki data dan perhitungan yang akurat. Sehingga ada hitungan berapa idealnya tarif Tol Balsam sepanjang dengan penyertaan modal dari Kaltim yang sekitar Rp 3 triliunan.

"Nah harus berkalkulasi, kalau misalnya BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) menawarkan di angka Rp 800–900 per kilometer itu, maka harus ada anak second opinion versi perhitungan dewan," jelas pengajar di Fakultas Ekonomi tersebut. Dia melanjutkan, parlemen Benua Etam harus menemukan berapa angka ideal. Dengan berasumsi bahwa itu dana APBD Kaltim masuk di dalamnya.

Menurut dia, kasus Tol Balsam di Kaltim cukup unik. Mengingat mayoritas tol dibangun dengan pembiayaan murni swasta. Berbeda jika tol semua dibiayai negara, maka wajar digratiskan. Namun, Tol Balsam ini sumber pendanaannya lengkap. Tak hanya swasta, tetapi juga APBN, dan APBD.

"Kombinasi itu semua ada APBN, kemudian ada swasta murni, kemudian ada APBD juga. Nah menentukan harga pokok produksi per kilometernya itu harus dipegang oleh pansus. Jangan sampai nanti rapat begitu dibeberkan oleh BPJT, pansus tidak memiliki second opinion atas counter attack perhitungan mereka itu," jelasnya.

Maka dari itu, Aji Sofyan menyarankan pansus menghampiri akademisi untuk mem-backup mereka. Pansus bisa merekrut beberapa ahli dari lingkungan kampus. Idealnya tak hanya satu ahli tapi dari lintas ahli. Mulai ahli teknik sipil, ahli hukum, juga ahli ekonomi. Sehingga, ketika DPRD Kaltim berhadapan dengan pusat, mereka sudah memiliki senjata ilmiah untuk menjelaskan dengan logika yang pas terkait tarif ini.

"Jadi ibarat prajurit ke medan perang, pansus ini sudah dipersiapkan senjata," lanjutnya. Dia menambahkan, setidaknya dengan di-backup akademisi, dalam situasi apapun dan kondisi apapun, Kaltim siap dengan data dan analisis. "Juga, saya menyarankan teman-teman yang di Mahkamah Agung itu ya, coba dibentuk satu tim yang memang terdiri dari pakar-pakar. Seperti konstruksi, pakar civil engineering, pakar ekonomi, akuntan publik yang ini juga bagian daripada pansus. Sehingga gugatan ini benar-benar memiliki nilai tawar dan dilihat pusat," jelasnya.

Diwartakan sebelumnya, anggota Komisi III Sarkowi V Zahry mengatakan, ada tiga poin yang menjadi fokus utama terkait permasalahan pembangunan dan pengelolaan jalan Tol Balsam sehingga dibentuk pansus. Poin pertama adalah masalah tarif. Untuk diketahui, Kementerian PUPR menetapkan tarif Rp 1.287 per kilometernya. "Karena, bagaimanapun masyarakat itu kan merasa keberatan dengan tarif yang diterapkan itu. Sementara pembangunan tol itu di situ ada investasi APBD," kata Sarkowi.

Lanjut dia, apabila investasi APBD dipertimbangkan dalam proyek tersebut, pembiayaan tol otomatis harganya tak sebesar yang ada saat ini. Juga, jangan disamakan dengan tarif tol di Pulau Jawa. Pasalnya, kasus tol di Kaltim dan Pulau Jawa berbeda. Jika di Pulau Jawa, investasi murni dari investor, sedangkan di Kaltim untuk pembangunan tol membutuhkan dana APBD.

"Jadi wajar saja kalau yang di Jawa menggunakan hukum bisnis murni," sambung Sarkowi. Maka dari itu, pihaknya berharap, ada penurunan tarif. Meskipun, akses jalan tol sifatnya pilihan. Namun, politikus Golkar itu meminta pusat tak melupakan investasi APBD.

Poin selanjutnya, terkait dengan adanya investasi keuangan daerah dalam pembangunan tol sepanjang 97,99 km itu. Menurut Zarkowi, pemerintah daerah berharap mempunyai penghasilan dalam bentuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari Tol Balsam.

"Nah sekarang kan tidak disinggung-singgung soal itu. Kita ini ikut membangun, Rp 3 triliunan duit kita masuk di situ. Kita dapat apa, kan ini susah ini daerahnya belum jelas dapat apa. Rakyatnya juga enggak jelas karena tarif tolnya mahal gitu ya terus belum tuntas juga," tutur Sarkowi.

Karena itu, pansus Tol Balsam akan dijadikan agenda utama untuk dikaji bersama. Dia meyakini, pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) akan mengerti situasi bahwa tol di Kaltim berbeda dengan daerah lain.

Terkait hal tersebut, sudah ada 24 anggota DPRD Kaltim yang menandatangani usulan pansus ini. Jauh di atas syarat minimal 10 orang. Dari 24 orang yang menandatangani pansus Tol Balsam, berasal dari semua fraksi. Mulai Golkar, PDIP, Demokrat-NasDem, PAN, PKB, Gerindra, PPP, dan PKS. (nyc/riz/k8)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X