JAKARTA– Pemulihan ekonomi nasional masih menjadi fokus kebijakan pemerintah hingga tahun depan. Hal itu tercermin dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kondisi ekonomi masih diliputi ketidakpastian. Namun, dia menyebut bahwa pemerintah terus bahu membahu untuk menanggulangi dampak Covid-19 terhadap ekonomi nasional.
‘’Meluasnya penyebaran pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhir menyebabkan penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi sangat diliputi ketidakpastian,’’ ujarnya pada Rapat Paripurna di DPR (18/6).
Dalam KEM PPKF, ditetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5-5,5 persen pada 2021. Dia menyebut perkiraan itu diharapkan ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan internasional yang diproyeksi pulih. Namun, target itu bisa meleset apabila terjadi pandemi Covid-19 gelombang kedua.
Pemerintah pun tetap memperkuat program bansos agar mendorong konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah. Serangkaian insentif pun juga tetap diberikan untuk mendukung dunia usaha.
‘’Proses ini akan terus berlangsung dan dijaga hingga tahun 2021, sampai dunia berhasil menemukan pengobatan atau vaksin Covid-19 yang diharapkan akan dapat menyembuhkan dan mengembalikan secara penuh kehidupan masyarakat secara normal kembali,’’ urai mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Meski mematok target yang cukup tinggi untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan, namun pemerintah juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 dari 2,3 persen diturunkan menjadi 1 persen. ‘’Outlook proyeksi minus 0,4 persen hingga 1 persen. Untuk batas atas kami turunkan dari 2,3 persen ke 1,0 persen. Revisi agak turun karena kami melihat kontraksi cukup dalam di kuartal II,’’ tambah dia.
Berbagai kemungkinan disebutnya bisa saja terjadi. Pihaknya masih terus melihat dinamika yang terjadi terutama akibat pandemi. Revisi itu sejalan dengan revisi yang dilakukan berbagai lembaga dunia untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di antaranya yakni Bank Dunia yang merevisi turun jadi 0,0 persen, OECD menjadi -3,9 persen sampai -2,8 persen, dan IMF 0,5 persen (data April).
Terpisah, Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, proyeksi pertumbuhan yang dipatok 4,5 sampai 5,5 persen untuk 2021 masih terlalu ambisius. ‘’Masih overshoot untuk 2021 setinggi itu. Idealnya untuk tahun depan 3 sampai 4 persen. Pasti masih di bawah 5 persen,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin.
Bhima menyebut, pendapat itu didasarkan pada kondisi belum ada tanda penurunan pandemi baik di negara lain maupun Indonesia. Terlebih, masih ada kemungkinan gelombang kedua pandemi. Dengan adanya kemungkinan second wave pandemic itu maka akan membuat pola kurva W pada ekonomi Indonesia.
Selain itu, pemulihan kinerja ekspor-impor pun juga masih membutuhkan usaha yang maksimal. Sebab, mitra dagang utama RI seperti AS dan Tiongkok juga masih tertatih dalam memperbaiki kinerja perdagangannya.
Sementara, lanjut Bhima, untuk revisi proyeksi pertumbuhan tahun ini menjadi 1 persen dikhawatirkan bisa lebih parah. ‘’Artinya bisa di bawah 1 persen realisasinya, bahkan bisa 0 persen atau minus. Maka perlu kerangka kebijakan yang countercyclical untuk membalikkan keadaan,’’ jelasnya. Dengan berbagai dinamika itu, Bhima menyebut sumber pertumbuhan bisa berasal dari belanja pemerintah dan kinerja investasi.
Dari sisi moneter, kemarin Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-day (Reverse) Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,25 persen. Penurunan tersebut sudah kali ketiga sepanjang 2020. Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, keputusan tersebut dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
”BI tetap melihat ruang penurunan suku bunga seiring rendahnya tekanan inflasi, terjaganya stabilitas eksternal, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi,” papar Perry dalam video conference hasil Rapat Dewan Gubernur BI.
