MANAGED BY:
RABU
12 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 19 Juni 2020 13:55
KPK Minta Hentikan Program Kartu Prakerja
ilustrasi

PROKAL.CO,

JAKARTA- Sederet masalah pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dilakukan secara online dinilai tidak efektif dan berpotensi merugikan keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun meminta pemerintah menghentikan sementara gelombang ke-4 program tersebut. Pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan gelombang 1-3 yang sudah telanjur bergulir. Dan memperbaiki tata kelola yang semrawut. 

Hal itu merujuk hasil kajian KPK yang dilakukan selama tiga pekan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam 4 aspek terkait pelaksanaan Prakerja. "Sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program," ujar Alex dalam konferensi pers di gedung KPK, (18/6). 

Empat aspek yang dimaksud antara lain proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan dan pelaksanaan program. Terkait proses pendaftaran, Alex menyebut sejatinya ada 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist) pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

Dari jumlah pekerja terdampak itu hanya 143 ribu yang mendaftar. Sedangkan 9,4 juta pendaftar hingga gelombang ketiga dinilai bukan target yang disasar program Prakerja. Dengan demikian, penggunaan fitur face recoginition senilai Rp 30,8 miliar untuk kepentingan pengenalan peserta dalam proses pendaftaraan itu menjadi tidak efisien. "Penggunaan NIK dan keanggotaan BP Jamsostek sudah memadai," paparnya. 

Terkait kemitraan platform digital, kajian KPK mengidentifikasi kerjasama dengan 8 platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penetapan platform digital sebagai mitra resmi pemerintah yang dilakukan Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 itu juga tidak sesuai pasal 35 dan pasal 47 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3/2020. Sebab, penetapan dilakukan sebelum manajemen pelaksana terbentuk. 

KPK juga mengidentifikasi adanya konflik kepentingan (conflict of interest) pada 5 platform digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan (LPP). Itu mengingat sebanyak 250 dari 1.895 pelatihan adalah milih LPP yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital. Sebelumnya, persoalan konflik kepentingan itu menuai banyak kritik dan tanggapan negatif dari banyak pihak. 

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 11 Agustus 2020 22:08

Aniaya Ayah Kandung Hingga Tewas, Pria Ini Ditangkap

SAMARINDA - Kepolisian dari Polsek Bengalon menangkap pria atas nama…

Selasa, 11 Agustus 2020 12:28

Tabung Sampo Meledak, Tangan Kanan Pekerja Putus, Lalu Meninggal

Duar! dentuman keras itu terjadi kemarin (10/8). Mengejutkan warga di…

Selasa, 11 Agustus 2020 12:16

Di Karo, Siang Berubah Jadi Malam karena Sinabung

Puluhan desa gelap selama tiga jam karena sinar matahari tak…

Selasa, 11 Agustus 2020 11:56

PNS Eselon I dan II Dapat Gaji Ke 13, Sudah Cair 82,5 Persen

JAKARTA– Pemerintah memastikan pencairan gaji ke 13 bisa terakselerasi dengan…

Selasa, 11 Agustus 2020 11:35

3 Ribu Desa Belum Ada Listrik, 11 Ribu Desa Belum Terkoneksi Internet

JAKARTA– Peresmian Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-25 oleh Wapres…

Selasa, 11 Agustus 2020 10:43

Harga TBS Kelapa Sawit Kembali Bergairah

SAMARINDA- Setelah merosot sejak Maret 2020, harga tandan buah segar…

Selasa, 11 Agustus 2020 10:38
Ketika Peneliti Sejarah DI/TII Al Chaidar Tertahan di Belanda gara-gara Covid-19

Terjebak Lockdown, Malah Temukan Tulisan Langka Soekarno

Sudah tujuh bulan Al Chaidar terjebak lockdown di Belanda. Namun,…

Senin, 10 Agustus 2020 13:17

Nasib Jembatan Pulau Balang, 13 Tahun Sisi Balikpapan Selalu Payah

Progres bentang panjang Jembatan Pulau Balang cukup menggembirakan. Namun sayang,…

Senin, 10 Agustus 2020 13:15

57.102 Visa Umrah Dibatalkan, Biaya yang Dikeluarkan Calon Jamaah Bakal Dikembalikan

JAKARTA–Ada sekitar 50 ribu calon jamaah umrah yang batal berangkat…

Senin, 10 Agustus 2020 13:11

Daya Serap Rendah Anggaran Pandemi Rendah, Gubernur Bilang : Jangan Buru-Buru

SAMARINDA–Penggunaan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers