PERAN anggota DPR RI asal Kaltim di Senayan kini dinanti dalam menyuarakan aspirasi tarif Tol Balsam yang dinilai memberatkan. Dengan tarif Rp 1.287 per kilometernya, menjadikan jalan bebas hambatan pertama di Kalimantan ini lebih mahal dari tol di Pulau Jawa.
Menurut Irwan, anggota Komisi V DPR RI Dapil Kaltim, tarif tol untuk ruas Samboja-Simpang Pasir Palaran-Simpang Jembatan Mahkota II atau Seksi 2, Seksi 3, dan Seksi 4 agar dikaji ulang. Dia tak menampik, penetapan tarif tol adalah keputusan mutlak pemerintah. Tanpa perlu persetujuan DPR-RI.
“Berhubung sudah ditetapkan maka akan saya tanyakan nanti di rapat kerja dengan Kementerian PUPR,” janji dia saat dihubungi Kaltim Post kemarin. Legislator yang tergabung dalam komisi yang membidangi bidang infrastruktur dan perhubungan ini, meminta besaran tarif Tol Balsam bisa mendengarkan masukan masyarakat dan pemerintah daerah.
“Saya minta agar mendengarkan masukan masyarakat dan pemerintah daerah Kaltim. Jika ketemu angkanya yang pas ya, SK (surat keputusan menteri PUPR) penetapannya (tarif Tol Balsam), kita minta agar bisa direvisi,” tegas politikus Demokrat itu.
Menurut pria kelahiran Sangkulirang, Kutai Timur, 30 April 1979 tersebut, dirinya masih menunggu jadwal rapat kerja dengan Kementerian PUPR. Dikutip dari laman resmi DPR, hingga akhir bulan ini belum ada jadwal yang ditetapkan dalam kalender kerja DPR RI. Sejak 1–12 Juni 2020, seluruh wakil rakyat di Senayan telah menjalani masa reses. Sementara sejak 15–30 Juni 2020, belum ditetapkan jadwal kerja dari anggota DPR RI.
“Belum tahu. Belum ada jadwal dari sekretariat Komisi V. Tapi karena ini masa sidang, pasti akan ada rapat kerja dengan mitra Komisi V. Salah satunya kementerian PUPR,” tutup Irwan. Anggota DPR RI asal Kaltim lainnya, Awang Faroek Ishak mengungkapkan, jauh sebelum tarif Tol Balsam ditetapkan, dia sudah mendengar isu tarif yang akan diberlakukan pemerintah pusat.
Politikus Partai NasDem ini pun sudah menyampaikan keberatan. Akan tetapi, keputusannya sepenuhnya berada di tangan menteri PUPR. “Yang penting bagi saya penolakan tarif tol tersebut segera disampaikan ke gubernur secara terbuka. Sesuai dengan semboyannya “Berani untuk Kaltim Berdaulat”. Supaya menjadi isu nasional,” katanya kemarin.
Mantan Bupati Kutim ini melanjutkan, dirinya mendukung penolakan yang disuarakan DPRD Kaltim. Sebab, ada APBD Kaltim yang diinvestasikan di jalan tol tersebut. Mantan gubernur Kaltim dua periode ini pun berjanji akan melakukan lobi ke pemerintah mengenai penetapan tarif Tol Balsam. “Tidak pernah ada kesempatan untuk melobi presiden secara langsung. Terkecuali gubernur dan DPRD (Kaltim) langsung meminta waktu untuk bertemu presiden. Kalau melalui kami, paling optimal hanya sampai ke Menko (Menteri Koordinator). Itu kebiasaan DPR sejak lama,” ungkapnya.
Menurut Awang Faroek, keberadaan Tol Balsam sudah memberi dampak yang positif terhadap masyarakat Kaltim. Khususnya di Balikpapan dan Samarinda. Pasalnya, dia sempat mewawancarai seorang sopir taksi dalam suatu kesempatan melintasi Tol Balsam. Diterangkan, lewat jalan arteri, sopir taksi mengakui hanya satu kali pergi-pulang Balikpapan-Samarinda. Sementara dengan melewati tol, sopir tersebut bisa tiga kali pergi pulang.
“(Untuk besaran tarif yang diberlakukan) jangan tanya saya. Tapi tanya sopir taksi atau pemakai jalan tol lainnya. Bandingkan dengan jalan tol di Jawa. Yang lebih rendah tingkat ekonominya. Soal besar tarif itu relatif,” pungkasnya. (kip/riz/k8)
