SAMARINDA–Polemik tarif Tol Balikpapan-Samarinda yang ditetapkan pemerintah pada Minggu (14/6), kian merembet. Merasa ada yang belum ideal pada tol pertama di Kalimantan itu, elite DPRD Kaltim mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus).
Diungkapkan anggota Komisi III Sarkowi V Zahry, ada tiga poin yang menjadi fokus utama terkait permasalahan pembangunan dan pengelolaan jalan Tol Balsam. Poin pertama adalah masalah tarif. Diakui Sarkowi, soal tarif, tentu DPRD tidak bisa menutup mata dengan keadaan ini.
Untuk diketahui, Kementerian PUPR menetapkan tarif Rp 1.287 per kilometernya. "Karena, bagaimanapun masyarakat itu kan merasa keberatan dengan tarif yang diterapkan itu. Sementara pembangunan tol itu di situ ada investasi APBD," kata Sarkowi.
Lanjut dia, apabila investasi APBD dipertimbangkan dalam proyek tersebut, pembiayaan tol otomatis harganya tak sebesar yang ada saat ini. Juga, jangan disamakan dengan tarif tol di Pulau Jawa. Pasalnya, kasus tol di Kaltim dan Pulau Jawa berbeda. Jika di Pulau Jawa, investasi murni dari investor, sedangkan di Kaltim untuk pembangunan tol membutuhkan dana APBD.
" Jadi wajar saja kalau yang di Jawa menggunakan hukum bisnis murni," sambung Sarkowi. Maka dari itu, pihaknya berharap ada penurunan tarif. Meskipun, akses jalan tol sifatnya pilihan. Namun, politikus Golkar itu meminta pusat tak melupakan investasi APBD.
Karena itu, penurunan tarif harus dipertimbangkan. Poin kedua yang jadi alasan pansus dibentuk, masih banyak hal yang harus dievaluasi pada Tol Balsam. Khususnya ruas Samboja-Simpang Pasir Palaran-Simpang Jembatan Mahkota II atau Seksi 2, Seksi 3, dan Seksi 4.
Misalnya, sambung dia, sejauh ini masih ada keluhan para pemilik yang terdampak pembangunan tol. "Kan banyak yang masih belum ganti rugi. Nah ini kan perlu juga kita dalami persoalannya di mana. Jadi, kita akan bisa mendengar langsung yang menjadi persoalan dari pemilik lahan selama ini,” ungkapnya.
Apabila masalah lahan tidak ikut dipantau DPRD, Zarkowi pesimistis proyek rampung akhir tahun ini. “Maka pembangunan jalan tol nantinya sampai semua segmen tidak akan lancar. Karena ada lahan yang belum dibebaskan. Sekaligus, kita bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja yang menangani pembebasan lahan ini seperti apa," jelas Sarkowi.
Poin ketiga, terkait dengan adanya investasi keuangan daerah dalam pembangunan tol sepanjang 97,99 km. Menurut Zarkowi, pemerintah daerah berharap mempunyai penghasilan dalam bentuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari Tol Balsam.
"Nah sekarang kan tidak disinggung-singgung soal itu. Kita ini ikut membangun, Rp 3 triliunan duit kita masuk di situ. Kita dapat apa, kan ini susah ini daerahnya belum jelas dapat apa. Rakyatnya juga enggak jelas karena tarif tolnya mahal gitu ya terus belum tuntas juga," tutur Sarkowi.
Maka dari itu, pansus Tol Balsam akan dijadikan agenda utama untuk dikaji bersama. Dia meyakini, pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) akan mengerti situasi bahwa tol di Kaltim berbeda dengan daerah lain.
Terkait hal tersebut, dalam sehari, kemarin sudah ada 24 anggota DPRD Kaltim yang menandatangani usulan pansus ini. Jauh di atas syarat minimal 10 orang. "Jadi usulan itu nanti dibuat narasinya. Kemudian disampaikan ke pimpinan. Nanti dijadwalkan di banmus (badan musyawarah) untuk kemudian diparipurnakan," jelasnya.
Dari 24 orang yang menandatangani pansus Tol Balsam, berasal dari semua fraksi. Mulai Golkar, PDIP, Demokrat-NasDem, PAN, PKB, Gerindra, PPP, dan PKS.
