JAKARTA– Dampak pandemi Covid-19 membuat rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ikut tersendat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun difokuskan untuk penanganan pandemi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, belum bisa memastikan akan menganggarkan dana untuk IKN. Dengan kondisi pandemi yang menyedot anggaran, pihaknya pun akan melakukan evaluasi terkait wacana IKN.
‘’Soal IKN, kita nanti akan lihat di nota keuangan 2021 karena sekarang kita sedang buat, fokus presiden dan pemerintah sekarang atasi Covid,’’ ujarnya melalui video conference, (16/6).
Ani menyebut, pemerintah masih terus berupaya untuk menakar berbagai kemungkinan yang terjadi. Proyeksi tersebut yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan ke depan.
‘’Nanti assessment kita terhadap 2021 berdasarkan situasi 2020 akan menentukan bagaimana langkah ke depan. Namun, Presiden sudah menyampaikan berkali-kali fokus kita adalah Covid-19 dan memulihkan ekonomi masyarakat,’’ urai mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Namun, meski begitu, dia menyebut bahwa apalbila IKN bisa memulihkan perekonomian baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun penarikan investasi ke dalam negeri, maka hal itu bisa menjadi pertimbangan. Tetapi, Ani melanjutkan, apapun keputusan yang akan diambil oleh pemerintah terkait IKN nantinya akan dijawab saat Presiden Joko Widodo melakukan penyampaian RAPBN 2021 di DPR.
Di sisi lain, meskipun pembahasan terkait IKN tertunda, bukan berarti proses pembangunannya berhenti total. Sampai saat ini, memang tidak ada penggarapan fisik apapun yang terkait dengan pembanguan wilayah IKN. Khususnya sejak pandemi Covid-19 merebak. Terlebih, UU IKN sebagai landasan hukum sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan didahkan.
Namun, salah satu fasilitas pendukungnya, yakni Bendungan Sepaku Semoi, proses pembangunannya tetap berlanjut. Progres bendungan tersebut disampaikan Direktur Bendungan Kementerian PUPR Arie Erlangga saat dikonfirmasi kemarin. ’’Sekarang sedang proses lelang, dan hari ini (kemarin, red) sudah masuk usulan penetapan pemenang,’’ terangnya.
Diharapkan, dalam waktu dekat pemenang lelang sudah bisa ditentukan dan masuk masa sanggah. Bila tidak ada sanggahan, maka pemenang lelang bisa segera menandatangani kontrak. Berdasarkan data di LPSE kementerian PUPR, nilai pagu untuk bendungan tersebut mencapai Rp 676,7 miliar. Rencananya, bendungan tersebut bakal memiliki daya tampung 11 juta meter kubik air.
Mengenai pembebasan lahannya, menurut Arie saat ini sedang dalam tahap perencanaan yang juga menghitung kebutuhan lahan. Ujungnya nanti adalah penetapan lokasi di mana bendungan itu akan dibangun. Saat ini masih berlaku tahapan normatif sesuai aturan yang berlaku untuk tahap-tahap pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
Bendungan Sepaku Semoi, tutur Arie, awalnya tidak termasuk daftar proyek strategis nasional sesuai Perpres 56/2018. ’’Ini sedang kami usulkan untuk bisa masuk ke dalam revisi Perpres,’’ lanjutnya. targetnya tentu selesai maksimal 2024.
Secara keseluruhan, di Kaltim ada lima bendungan yang akan dibangun. Selain Sepaku Semoi, ada Bendungan Batu Lepek, Beruas, Selamayu, dan Safiak. ’’Yang paling maju (progresnya) Sepaku Semoi,’’ tutur Arie. Sementara empat lainnya masih dalam tahap perencanaan.
Khusus Sepaku Semoi, Arie menyebut pembangunannya bukan semata-mata untuk kepentingan IKN. ’’Rencana kegiatan tersbeut sudah tercantum dalam pola pengelolaan sumber daya air,’’ jelasnya. juga sudah masuk dalam ReIncana tata ruang wilayah, baik kabupaten. Provinsi, maupun nasional.
Data yang diperoleh Jawa Pos, rencana pembangunan bendungan Sepaku-Semoi sudah ada sejak 2018. Setahun sebelum Presiden Joko Widodo memutuskan Kaltim sebagai lokasi IKN. Rencana tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara nomor 21 Tahun 2018. Isi Perbup itu tentang rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten PPU 2016-2035.
