SAMARINDA. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim menilai diperlukan sanksi untuk keberhasilan penerapan protokol kesehatan yang benar. Hal itu dikatakan Rusman beberapa waktu lalu usai memimpin rapat evaluasi penanganan covid-19 di Kantor DPRD Kaltim, menurutnya tanpa sanksi ia meyakini bahwa pemberlakuan new normal dengan standar protokol kesehatan yang telah ditentukan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. "Pola dan sistem telah dibuat sedemikian rupa, namun tanpa sanksi tegas hal itu tidak akan berhasil. Sehingga ketika dihadapkan dengan pelanggaran tetapi tidak disanksi maka tidak ada artinya," ungkap Rusman.
Politisi PPP ini juga berpendapat pemerintah perlu serius memikirkan hal ini untuk mewujudkan tata kehidupan baru berdasarkan protokol kesehatan yang baik dan benar. Sebagai tata kehidupan yang baru, hal ini juga momentum penting yang harus dibangun sedemikian rupa sehingga terbentuklah kehidupan baru yang benar-benar sesuai aturan. "Kita jangan sampai kehilangan momen, ini momentum penting dalam membentuk tata kehidupan baru. Ini harus kita pahami bersama. Kita pun berharap Pemprov Kaltim dengan kondisi saat sekarang meski belum masuk kriteria untuk menjalankan new normal karena syarat yang belum terpenuhi, maka momen menuju kearah new normal harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya" urai politisi yang aktif memperjuangkan hak-hak rakyat ini.
Tak hanya itu, sosialisasi terkait new normal juga harus digaungkan dengan masif. Bukan hanya bagi masyarakat yang cenderung awam dengan pengertian new normal, namun pemahaman ini harus meluas dan merata bagi semua masyarakat Kalimantan Timur khususnya. "Sebagian dari kita mungkin hanya paham new normal adalah kehidupan baru, seperti menjaga jarak, memakai masker dan rajin mencuci tangan. Tapi lebih dalam dan lebih dari itu masyarakat harus benar-benar mengerti apa saja isi dalam penerapan new normal," sebutnya.
Untuk itu pemerintah harus hadir ditengah-tengah masyarakat menjelaskan apa saja new normal tersebut. "Tahapannya dari mana, siapa yang bertanggung jawab, apa saja yang perlu dilakukan jika sesuatu hal terjadi. Itu harus ada dan dijelaskan, dan sampai saat ini belum ada. DPRD Kaltim ingin Kalimantan Timur harus sukses dalam menerapkan new normal," pungkas Rusman. (Adv/hms5)
