SAMARINDA–Fiskal Kota Tepian dipastikan melorot lantaran pandemi Covid-19. Dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 2,3 triliun. Menata ulang perencanaan bakal jadi fokus utama agar badai defisit tak lagi terulang.
Menuju pembahasan anggaran perubahan, para penghuni Basuki Rahmat, sebutan DPRD Samarinda, mulai menilik sejauh mana peluang pertumbuhan pembangunan daerah dengan kocek yang tersisa. Terlebih, penanganan Covid-19 menyedot cukup besar anggaran daerah. “Pekan ini sudah hearing dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR),” ucap Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani via sambungan seluler, (12/6).
Dari pertemuan itu, komisi yang membidangi pembangunan dan lingkungan itu menyoroti beberapa kegiatan yang terkena pemangkasan. Langkah itu tentu lebih mudah bagi badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah untuk menetapkan skala prioritas pembangunan daerah. Dari jalan lingkungan, drainase, hingga PJU jelas jadi pembangunan yang dibutuhkan warga. “Selain banjir, tiga itu rutin dikeluhkan warga ketika reses,” katanya.
Dari proyek besar hingga kegiatan rutin seperti peningkatan jalan dan drainase lingkungan, yang rutin berjalan saban tahun. Salah satu proyek besar yang dipantau yakni pembangunan dermaga di Pasar Pagi. Proyek yang semula mendapat guyuran Rp 20 miliar itu harus direvisi selepas realokasi penanganan Covid-19 menjadi Rp 12 miliar.
Selain itu, dewan menyoroti masih banyaknya kawasan yang belum memiliki penerangan jalan umum (PJU). Khususnya di daerah pinggiran. Menurut Angkasa, verifikasi dan identifikasi sejauh mana dampak pemangkasan akan mempermudah pembahasan APBD perubahan. “Makanya verifikasi dulu. Pemangkasan untuk realokasi Covid-19 beberapa waktu lalu itu sejauh mana dampaknya,” tutup dia. (ryu/dra/k8)
