Bernaulus Saragih, PhD
Pengamat Lingkungan Kaltim
SETELAH eksploitasi hutan, minyak dan batu bara, disusul pengembangan perkebunan kelapa sawit, dan undang-undang tidak memformulasikan bagi hasil dari kelapa sawit, membuktikan bahwa sumber daya alam memang belum benar-benar menjadi milik rakyat Kaltim.
Walaupun dengan PDRB di atas Rp 500 triliun belum membuktikan bahwa rakyat Kaltim adalah kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, karena PDRB tidak mengindikasikan apa-apa tentang pendapatan rakyat. Sebaliknya, daya beli yang merupakan indikator kesejahteraan terus terkoreksi dengan semakin banyaknya pengangguran dan kehilangan peluang kerja dan berusaha, akibat Covid-19.
Di tengah kita sibuk menghadapi pandemi, kita seperti terjatuh dari tangga yang sudah mulai kita naiki setelah pertumbuhan minus lima tahun lalu, oleh pengumuman tarif tol Balikpapan-Samarinda.
Dengan tarif lebih dari Rp 1.000 per kilometer memberi kesan bahwa tol itu dibangun untuk semakin mengisap uang rakyat Kaltim oleh pemerintah pusat maupun investor. Rakyat yang semula mengira bahwa jalan tol akan membuat perjalanan Samarinda-Balikpapan lebih murah, efisien ternyata hanya mimpi belaka.
Bagaimana tidak, untuk perjalanan pulang-pergi harus membayar tol Rp 160 ribu plus deposit kartu minimal Rp 200 ribu. Ini jelas membuat pemilik kendaraan memikirkan ulang apakah lewat tol atau jalan yang lama via Bukit Suharto.
Sebab, tarif tol ditambah bensin membuat biaya perjalanan lebih dari dua kali lipat, sementara perbedaan waktu tempuh hanya antara 1 sampai 1,5 jam. Itupun baru sepanjang 66 km. Bagaimana kalau sampai 90 km tentu akan lebih mahal lagi. Tarif tol yang sangat mahal khususnya bagi rakyat Kaltim yang masih kelas ekonomi menengah ke bawah merupakan penghisapan dan pengurasan isi dompet yang sebelumnya juga telah masif terjadi oleh perimbangan dan bagi hasil sumber daya alam yang sangat tidak berpihak.
Dengan menyebut pembangunan jalan tol sebagai investasi swasta semakin membingungkan kita padahal uang negara, terlepas dari pinjaman negara atau uang Pemprov Kaltim, maka tetap dapat disebut sebagai uang rakyat.
Untuk itu jalan tol tersebut mestinya tidak dikelola dengan prinsip mengembalikan investasi secepatnya tetapi hendaknya dilihat sebagai hadiah bagi rakyat Kaltim yang tanpa syarat bila perlu digratiskan sebagai salah satu kompensasi atas kehilangan hutan, kehilangan minyak dan gas, dan ketidakadilan yang terjadi setelah Indonesia merdeka.
Dengan transfer bersih lebih dari Rp 220 triliun dari perut bumi Kaltim ke Pemerintah Pusat, rasanya seperti mengejek rakyat Kaltim, apabila biaya jalan tol yang “hanya” Rp 10 triliun lebih, kemudian masih harus juga segera dibayarkan oleh rakyat Kaltim.
Situasi ini membuat saya kembali terbangun dari tidur panjang setelah kegagalan menuntut perubahan undang-undang perimbangan keuangan oleh Kaltim melalui Majelis Rakyat Kaltim Bersatu pada 2011, di mana saya penyusun dokumen tuntutan dan salah satu saksi ahli dari Kaltim di Mahkamah Konstitusi.
Rakyat Kaltim perlu berjuang agar tarif tol Balikpapan-Samarinda di bawah Rp 500 per km, bahkan bila perlu gratis sebagai kompensasi dari kehilangan kita atas sumber daya alam.
Oleh karena itu, para wakil rakyat dan seluruh rakyat Kaltim memperjuangkan ini agar kita rakyat tidak semakin tereksploitasi. Cukuplah sudah hutan, minyak, gas, batu bara yang habis, masak iya juga harus diambil dari hasil-hasil kebun kita, ladang kita, toko kita, sawah kita, karena melewati jalan tol.
Semoga bermanfaat. (far/k15)
