Jangan Salah..!! New Normal Tak Jamin Ketersediaan Lapangan Kerja

- Kamis, 11 Juni 2020 | 13:11 WIB
Pelaksanaan new normal tak memberi jaminan bakal banyak lapangan pekerjaan terbuka. Namun, kebijakan ini diyakini bisa menekan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan.
Pelaksanaan new normal tak memberi jaminan bakal banyak lapangan pekerjaan terbuka. Namun, kebijakan ini diyakini bisa menekan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan.

Pelaksanaan new normal tak memberi jaminan bakal banyak lapangan pekerjaan terbuka. Namun, kebijakan ini diyakini bisa menekan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan.

 

SAMARINDA- Para pekerja yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penyebaran virus corona diminta untuk memaksimalkan program kartu prakerja. Meski tidak memberi jaminan mendapat pekerjaan baru, setidaknya bisa menjadi bekal tambahan untuk berburu tempat kerja. Atau membuka usaha sendiri.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim mencatat, hingga akhir Mei lalu jumlah pekerja di Kaltim yang terkena PHK mencapai 1.924 orang dan yang dirumahkan sebanyak 10.428 pekerja. Sementara penerima manfaat kartu prakerja mencapai 11.197 orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Kaltim Suroto mengatakan, penerapan new normal tak serta-merta membuat lapangan pekerjaan langsung tersedia. “Di era new normal pasti memengaruhi jumlah tenaga kerja yang terimbas Covid-19. Namun bukan berarti ketersediaan lapangan pekerjaan langsung terjamin,” ungkapnya, Selasa (9/6).

Namun, setidaknya new normal bisa menekan jumlah PHK dan tenaga kerja yang dirumahkan. Saat ini bagi tenaga kerja yang terdampak masih bisa melakukan up-skill melalui pelatihan dan mendapat bantuan dari kartu prakerja. Setelah mendaftar, pemilik kartu prakerja bisa bebas mengikuti pelatihan sesuai keinginan.

Salah satu pelatihan yang paling banyak dipilih oleh peserta program kartu prakerja adalah pelatihan belajar bahasa Inggris, yang terdiri dari paket grammar dan TOEFL. Terdapat beberapa pelatihan lain yang diminati peserta di tengah pandemi virus corona, yaitu pelatihan untuk mendapat penghasilan sampingan serta pelatihan sebagai staf administrasi dan sekretaris.

Pelatihan sukses bisnis online shop di Instagram, desain grafis, pelatihan untuk menjadi barista dan membuka warung kopi juga diminati. Sudah ada 2.000 jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh 223 lembaga pelatihan yang tersedia di delapan mitra digital platform Kartu Prakerja. Kedelapan digital platform tersebut yakni Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan pelatihan.kemnaker.go.id.

“New normal atau normal baru diharapkan bisa menekan jumlah korban PHK dengan penyesuaian kegiatan ekonomi, namun saya tidak bisa menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan langsung ada,” tuturnya.

Semua bertahap, pemerintah telah mendorong agar kehidupan berjalan ke arah normal sambil memerhatikan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga diperlukan masyarakat lebih produktif dulu, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. “Semoga era new normal bisa menekan jumlah PHK khususnya di daerah. Yang terpenting keadaan yang tidak semakin parah,” terangnya.

Sementara itu, Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja mengatakan salah satu kendala penyelenggaraan pelatihan Program Kartu Prakerja secara tatap muka langsung (offline) adalah biaya pelatihan yang mahal. Data yang didapat sementara biayanya dapat mencapai Rp 5 juta.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky dana yang harus dikeluarkan untuk mengikuti pelatihan secara offline jauh lebih besar dari bantuan pemerintah yang hanya Rp 1 juta. Maka itu, ia mengaku harus melakukan kajian lebih lanjut. "Bantuan untuk peserta hanya Rp 1 juta tapi kenyataannya pelatihan offline lembaga pelatihan rata-rata nilainya Rp 5 juta. Jadi perlu dilihat lagi," ungkap Panji.

Pihaknya kemungkinan besar akan bekerja sama dengan beberapa kementerian/lembaga (k/l). Menurutnya, ada sembilan k/l yang saat ini memberikan pelatihan secara offline. "Ada jutaan masyarakat dapat bantuan pelatihan dari kementerian yang dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tuturnya.

Oleh karena itu, PMO akan melakukan koordinasi dengan sembilan k/l untuk mengimplementasikan pelatihan secara offline seperti yang sejak awal direncanakan pemerintah. Panji mengaku sejauh ini belum bisa memberikan kepastian kapan pelatihan secara offline itu bisa dilakukan. "Jadi kendala pelatihan offline ini selain ada penyebaran virus corona juga biaya pelatihan yang mahal," jelasnya.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X