Manajemen Kaltim Post berkunjung ke kediaman pribadi Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) di Balikpapan Regency, (8/6). Perkembangan kabupaten jadi topik pembahasan.
OKTAVIA MEGARIA, Balikpapan
ROMBONGAN yang dipimpin Direktur Kaltim Post Erwin D Nugroho itu mendapat sambutan hangat dari kepala daerah termuda di Kaltim itu. Dalam pertemuan tersebut, AGM berbagi cerita terkait daerah yang kini ia pimpin. Salah satunya, pemindahan ibu kota negara (IKN) ke PPU dan Kutai Kartanegara yang tetap berlangsung.
Dia mengatakan, terkait pemindahan IKN ke wilayah PPU, sudah dilakukan persiapan yang cukup matang. Salah satunya, pembentukan Badan Otoritas Ibu Kota (BOI). Yang mana dipimpin oleh Basuki Hadimuljono, yang tak lain ialah menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kalau memang mau dibahas lagi, saya sudah tidak mau. Karena (pemindahan) itu sudah harga mati,” bebernya.
Dia melanjutkan, hal itu tidak perlu dipermasalahkan lagi. Sebab, pemindahan ibu kota bukan sesuatu yang harus dicegah. Menurut dia, yang bisa dipermasalahkan hanya jika negara yang akan dipindahkan.
Dia mengatakan, dalam pembentukan BOI sempat dicanangkan anggota dari putra daerah Kaltim. Meski menurutnya mampu, putra daerah masih sedikit kurang dari segi pengalaman. Sementara itu, untuk pertama kalinya dalam 75 tahun kemerdekaannya ibu kota negara akan dipindahkan. Meski perencanaannya telah ada sejak zaman presiden pertama, Soekarno.
Kendati telah ditetapkan, AGM mengaku sempat tak mengira PPU akan dipilih menjadi lokasi IKN kala itu. Dari tiga kandidat yakni Kaltim, Kalteng, dan Kalsel.
Dia sedikit mengingat saat pernah bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Keduanya bercerita tentang pemindahan IKN yang kemungkinan memakan anggaran hingga Rp 7.000 triliun. Mendengar itu, AGM menawarkan pemindahan ke Kaltim tepatnya PPU, dengan biaya yang lebih sedikit.
“Kalau IKN pindah ke PPU, saya gratiskan tanahnya,” ucap dia kepada Moeldoko. Ternyata gurauannya kala itu direspons oleh pemerintah pusat. PPU bersama Kukar dipilih menjadi ibu kota negara. “Kan di PPU banyak lahan HGU (hak guna usaha). Jadi mudah menggunakan lahan itu. Negara bisa kuasai,” terangnya.
Pria 32 tahun itu menyebut, saat ditetapkan sebagai IKN, banyak isu negatif yang merebak terkait wilayah yang ia pimpin. Namun, hal itu segera ditepis.
Menurut dia, pembangunan harus menjadi prioritas. Mengacu hal itu, banyak yang tidak sepakat. Namun, dia terus meyakinkan perihal keuntungan yang akan dihasilkan bagi daerah. “Yang dipertanyakan bagaimana anggarannya, dari mana sumbernya. Tapi saya bilang jangan dipikirkan,” ujarnya.
Dia menjelaskan saat dilakukan pengembangan akan berdampak sangat positif menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Misalnya, dari sisi kunjungan wisatawan. Ketika orang-orang berkunjung ke Kaltim, pariwisata dan lainnya tentu akan mendapatkan dampaknya. Usaha dan sektor lain akan mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut dia, dengan total 2 juta penduduk saja di PPU, maka daerah tersebut akan berubah. (rom/k8)