MANAGED BY:
SABTU
17 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 08 Juni 2020 12:38
Memberatkan, Pengusaha Kaltim Kompak Tolak Tapera

Tak Ada Jaminan Peserta Punya Rumah

ilustrasi

PROKAL.CO,

BALIKPAPAN-Pengusaha asal Kaltim sepakat menolak penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 (25/2020) tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Regulasi yang baru diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2020 ini, dianggap bakal memberatkan pengusaha. Pasalnya, pengusaha wajib menanggung iuran sebesar 0,5 persen untuk simpanan Tapera. 

Hal tersebut diatur dalam Pasal 15 PP 25/2020. Di mana besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen. Iuran itu diambil dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Besaran simpanan untuk peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja. Untuk pemberi kerja, menanggung sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen. “Apindo pusat sampai daerah, enggak setuju dengan aturan ini,” tegas Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo.

 Dia melanjutkan, selama ini pengusaha sudah dibebani dengan iuran kepesertaan untuk BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya iuran yang ditanggung untuk program Tapera ini, maka membuat pengusaha semakin terbebani. Apalagi di saat pandemi virus corona seperti saat ini, banyak pengusaha melakukan efisiensi agar tetap dapat beroperasi. “Makanya kami menolak, karena membebani pengusaha. Walaupun PP ini berlaku untuk 7 tahun ke depan. Bukan dilaksanakan pada tahun ini. Artinya masih dalam tahap persiapan,” ungkap Ketua Apindo Kaltim periode 2019-2024 ini. 

Diterangkan, dalam Pasal 68 PP 25/2020, pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut. Artinya, regulasi tersebut baru berlaku sepenuhnya pada 20 Mei 2027. Namun, tahap persiapan menjadi sorotan pihaknya. Di mana iuran sebesar 3 persen itu dikelola oleh Badan Pengelola Tapera. Dalam Pasal 40 PP 25/2020 dijelaskan, biaya operasional BP Tapera berasal dari hasil pengelolaan modal awal, yang bersumber dari APBN dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. 

Walau begitu, tutur Slamet, nantinya direksi, pengawas maupun pegawai yang ada di BP Tapera, semuanya akan dibayar menggunakan uang iuran peserta. Dirinya khawatir, iuran yang dibayarkan peserta banyak digunakan membayar gaji bagi direksi dan karyawan pada badan pengelola tersebut. Sementara rumah yang dijanjikan untuk pekerja belum terlaksana. “Rumahnya belum jadi, uangnya sudah habis. Dipakai bayar orang-orang di badan pengelola itu. Janganlah pengusaha dan pekerja dibebani dengan hal-hal seperti ini,” tudingnya. 

Pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Apindo Pusat dan seluruh pengurus Apindo provinsi lain. Menurut Slamet, pengusaha akan mengajukan keberatan atas penerbitan PP Tapera itu. “Kami menyatakan ini (PP Tapera) sangat tidak menguntungkan bagi pekerja dan pengusaha,” tegasnya. 

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 17 April 2021 12:09
Mereka Menemukan ’’Rumah” di Indonesia (5-Habis)

Nama Ketiga Anak Jadi Trofi Ajang Sepak Bola

Seorang doktor teologi, selama nyaris tiga dekade di Papua, selain…

Sabtu, 17 April 2021 12:06

Indonesia Tidak Boleh Lengah, Gelombang Ketiga Covid-19 Dunia Membayangi

JAKARTA- Meskipun kasus Covid-19 di Indonesia relatif ‘terkendali’. Namun gelombang…

Sabtu, 17 April 2021 12:05

Segera Disahkan, Rancangan Perpres Zakat ASN Sudah Masuk Setneg

JAKARTA- Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembayaran zakat untuk aparatur…

Sabtu, 17 April 2021 12:02

Kasus Mafia Pertanahan Makin Massif, Diminta Tak Hanya Gertak Sambal

JAKARTA– Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI…

Sabtu, 17 April 2021 11:59

Lulusan SMA Bisa Daftar Sekolah Kedinasan dan CPNS

JAKARTA- Tahun ini, pemerintah memperluas kesempatan kepada masyarakat lulusan SMA/sederajat…

Sabtu, 17 April 2021 11:35
Vaksin Nusantara Bisa Diporduksi Awal Tahun Depan

BPOM Menunggu Respon Peneliti Vaksin Nusantara

JAKARTA– Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jumat (16/4) menyatakan…

Sabtu, 17 April 2021 11:34

Dua Bulan Temukan 200 Ujaran Kebencian

JAKARTA- Media sosial masih menjadi ladang subur ujaran kebencian. Polri…

Sabtu, 17 April 2021 11:19

Ingin Tekan Kasus dan Tak Mengulang Kesalahan Libur Panjang Sebelumnya, Jokowi Larang Masyarakat Mudik

JAKARTA– Pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik karena masih dalam…

Sabtu, 17 April 2021 11:18

Prancis Minta Warganya Tinggalkan Pakistan

ISLAMABAD- Pemerintah Prancis khawatir pada warganya yang tinggal di Pakistan.…

Sabtu, 17 April 2021 10:53
TNI-AD Akui Ada Prajurit Membelot ke KKB

Antar Rokok dan Pinang, Pelajar Tewas Ditembak KKB

JAYAPURA– Di pinggir jalan kampung itu, suara tembakan senjata menyalak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers