Pemberlakuan tarif jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) belum sepenuhnya berjalan mulus. Wakil rakyat menolak. Minta pemerintah pusat mengkaji ulang.
SAMARINDA–Pertengahan Juni mendatang, Tol Balikpapan-Samarinda akan dikenakan tarif yang dinilai mahal. Jadi, masyarakat tidak lagi bebas melewati jalan bebas hambatan itu. Kenyataan itu yang mendapat pertentangan dari wakil rakyat yang duduk di Karang Paci, sebutan gedung DPRD Kaltim di Samarinda.
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK akan menyurati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dia ingin duduk bersama membicarakan masalah tarif tol. Sebab, tol itu adalah proyek yang ditunggu-tunggu publik.
Jadi, dia berharap, tol bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat dahulu. Apalagi, tarif saat ini dianggap Makmur cukup mahal untuk pengguna. “Maka, kami ingin duduk bersama. Dengan pihak terkait dan juga pihak kementerian untuk membicarakan masalah tarif ini,” terangnya.
Sebelumnya, tarif tol diusulkan Rp 1.000 per kilometer untuk golongan I. Namun, belakangan ditetapkan di kisaran Rp 1.287 tiap kilometernya dengan pertimbangan bisnis. Jika investasi yang digelontorkan Rp 9,97 triliun. Berdasarkan penghitungan sebelumnya dengan tarif Rp 1.000 per kilometer dan jumlah lalu lintas harian rata-rata (LHR) sebanyak 11 ribu kendaraan per harinya, memerlukan waktu sekitar 25 tahun break-even point (BEP).
Meski begitu, ada dana Pemprov Kaltim dalam pembangunan tersebut. Makmur menambahkan, pembangunan tol belum tuntas benar. Sebab, jalan penunjang belum kelar. Misal jalan dari tol ke Samarinda, masih sempit dan belum tertata benar.
Dia mengungkapkan, hal itu dipilih karena suara warga tak sedikit yang keberatan karena penetapan tarif tol ini. Apalagi kondisi di tengah pandemi saat ini. Belum lagi jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, Kaltim tak pernah merasakan jalan tol. Berbeda dengan Jawa yang sudah dibangunkan jalan tol sejak lama.
Ketua harian Golkar Kaltim itu menilai, DPRD Kaltim tak setuju dengan penetapan tarif itu. Sebab, pembangunan jalan tol juga menggunakan APBD Kaltim. Namun, bila penetapan tarif itu tidak bisa dihindari, dia menuntut pusat bisa memperbaiki jalan poros Balikpapan-Samarinda (Jalan Soekarno-Hatta) yang notabene berstatus jalan nasional.
Sementara itu, Sekprov Kaltim M Sa'bani mengungkapkan, pihaknya sejauh ini akan memonitor perkembangan dahulu. Dia menjelaskan, pertama penetapan tarif tol itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Kemudian, di dalam tol tersebut terdapat investasi swasta yang cukup besar. Investasi swasta itu tentu memerlukan BEP.
“Maka kami monitor perkembangannya. Sebab, bagaimanapun ada pilihan selain jalan tol, masyarakat bisa melintasi jalan arteri yaitu Jalan Soekarno-Hatta. Jalan arteri kita yang selama ini sudah dipakai itu tetap dipelihara. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk memanfaatkannya. Ini adalah pilihan-pilihannya,” terang Sa'bani.
Selain itu, pengoperasian jalan tol dan jalan arteri akan membagi jumlah kendaraan yang melintas dari Samarinda maupun Balikpapan. Dengan begitu, jalan arteri juga tidak akan seramai sebelumnya. Masyarakat bisa memilih melewati jalan tol yang berbayar atau jalan arteri yang tidak dipungut bayaran.
“Menurut saya kita ikuti saja dahulu (pusat). Sambil kami monitor dan evaluasi perkembangannya. Dan bagaimanapun ada BUMN yang berinvestasi di sana (jalan tol). Mereka perlu mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk jalan tol tersebut,” sambungnya.
