JAKARTA- Kalangan pegiat antikorupsi berharap KPK tidak setengah-setengah membongkar sindikat mafia peradilan yang melibatkan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman. KPK bisa memulai dengan menelusuri orang-orang yang membantu pelarian Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Kemudian menelusuri aset keluarga Nurhadi yang ditengarai hasil korupsi.
Eks Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan tertangkapnya Nurhadi bisa menjadi momentum bersih-bersih mafia hukum. Nurhadi, kata dia, tidak mungkin sendirian melanggengkan praktik korupsi di lingkungan peradilan. Dia menyebut Nurhadi kerap dijuluki Dark Princes of Unjustice. "Dia (Nurhadi) yang mengatur semuanya, mengelola seluruh transaksi. Dari titik ini artinya kita bisa membongkar kasus lebih dahsyat lagi dibanding kasus saat ini Rp 46 miliar," ujarnya dalam diskusi daring, (5/6).
BW, sapaan Bambang Widjojanto, menyebut banyak oknum yang saat ini tidak bisa tidur nyenyak karena Nurhadi tertangkap. Keluarga atau orang dekat Nurhadi juga dipastikan ketar ketir. "Banyak yang keringat dingin di sekujur tubuh dengan kasus ini," ungkap BW. Dia berharap KPK tidak hanya mengungkap kasus suap dan gratifikasi Nurhadi, tapi juga kasus lain yang lebih besar lagi yang diduga melibatkan banyak oknum mafia.
Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar menambahkan KPK harus segera menyita aset milik Nurhadi dkk. Dan mengembangkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang kemungkinan besar telah dilakukan Nurhadi. "Penanganan kasus Nurhadi cs tidak boleh hanya berhenti pada praktik suap dan gratifikasi, KPK harus segera menindaklanjuti dugaan TPPU," ungkap Haris.
Lokataru sempat melakukan penelusuran terkait dengan aset Nurhadi yang diduga diperoleh dari hasil korupsi. Diantaranya, 7 aset tanah dan bangunan dengan nilai ratusan miliar rupiah ; 4 lahan usaha kelapa sawit ; 8 badan hukum dalam berbagai jenis baik PT hingga UD ; 12 mobil mewah senilai puluhan miliar ; dan 12 jam tangan mewah bernilai puluhan miliar. "Diduga masih ada aset lain yang kemungkinan besar belum terjangkau," paparnya.
Haris menyebut ada indikasi kuat bahwa Nurhadi menggunakan nama-nama keluarganya atau orang lain dalam jual beli aset-aset itu. Penyitaan aset, kata dia, perlu segera dilakukan KPK agar memudahkan penelusuran aset. "Segera sita seluruh aset tersebut," tegas mantan koordinator Kontras itu.
KPK juga diminta memberikan informasi terkait dengan lokasi persembunyian Nurhadi dan menantunya. Berdasar informasi yang diperoleh Lokataru, ada lima lokasi yang menjadi tempat sembunyi. "Dan terdapat beberapa pihak yang melindungi dan memberikan fasilitas persembunyian," imbuh dia.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan pihaknya terus bekerja menelusuri aset yang diduga milik Nurhadi. Pemeriksaan saksi pun telah dilakukan guna mengklarifikasi kepemilikan aset. Seperti memeriksa pegawai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo dan Rekan, Panji Putro Setiawan dan Agung Mulyono untuk mengungkap dugaan rekayasa penilaian aset sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut).
"Aset itu milik tersangka NHD (Nurhadi) ýang seolah-olah dijual sebagai pengembalian uang tersangka NHD," paparnya. (tyo)
