Warga Samarinda sepertinya harus bersabar. Penanganan banjir hingga tahun ini lagi-lagi tak bisa dilakukan secara maksimal.
BANYAK persoalan yang hingga kini belum bisa dituntaskan. Dari master plan pengendalian banjir yang harus di-update lagi, persoalan sosial di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM), anggaran yang terpangkas, hingga revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2014-2034 yang belum rampung.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Ananta Fathurrozi menjelaskan, banyak faktor mengapa banjir di Samarinda masih tak bisa dikendalikan. Di hulu, pihaknya masih berkutat pada perbaikan Master Plan Pengendalian Banjir Kota Samarinda 2005. “Itu ‘kan masih digodok di BWS (Balai Wilayah Sungai III Kalimantan). Jadi itu dulu yang ditetapkan. Nanti dananya diarahkan ke sana (master plan),” sebutnya.
Bappeda disebutnya akan menyesuaikan diri bila perubahan master plan telah diselesaikan. Termasuk soal penyiapan lahan pengganti sejumlah proyek pembuatan kolam retensi dan embung. Yang gagal dibangun karena adanya alih fungsi lahan. “Salah satunya di kawasan Sempaja. Di daerah Bengkuring. Ada lahan pemkot seluas 18 hektare. Nanti kami kerja sama dengan BWS untuk bendali,” ungkapnya.
Selain master plan, pihaknya masih menunggu hasil kajian revisi Perda RTRW yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda. Yang disebutnya mandek untuk dibahas di ranah legislator. “Sejak sebelum pandemi kami sudah minta dirapatkan di DPRD Samarinda. Tapi belum ada perkembangan," ungkap Ananta, kemarin (2/6).
Dalam revisi RTRW tersebut akan menyinggung soal pengaturan zona pelindung di kawasan Waduk Benanga di Lempake. Juga soal penetapan kawasan ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan sebagai wilayah resapan atau embung. “Tapi belum tahu detailnya. Masih dalam kajian,” ujarnya.
Bappeda disebutnya akan menggaungkan lagi proyek-proyek penanggulangan banjir dalam pembahasan APBD Perubahan 2020. Dan berharap Pemkot Samarinda bisa mengumpulkan banyak sumber dana. Khususnya kucuran dari Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat. “Kami mengharapkan bantuan yang lebih intens dari provinsi dan pusat,” harap dia.
Itu mengingat sebesar Rp 300 miliar, anggaran dari bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Kaltim untuk normalisasi drainase dipangkas 50 persen. Efek dari pandemi Covid-19. “Sempat pesimistis juga ketika dipotong. Tapi kami coba cari jalan lain,” sambungnya.
Terkait persoalan sosial di SKM, Ananta menyebut pada Juni ini Pemkot Samarinda menargetkan sterilisasi bantaran SKM di segmen Gang Nibung, Pasar Segiri. Program yang sudah digaungkan sejak 2019 lalu itu disebutnya sudah harus dilaksanakan karena anggaran sudah siap dan proses appraisal sudah hampir 100 persen.
“Dari pemprov pada 2019 ada Rp 5 miliar. Dialihkan ke tahun ini. Lalu dapat lagi tahun ini, yang seharusnya ada Rp 10 miliar. Tapi dipangkas separuh. Jadi totalnya ada Rp 10 miliar,” jelasnya.
Ananta mengakui, pemangkasan itu terjadi karena Pemprov Kaltim menganggap kinerja Pemkot Samarinda tidak maksimal dalam proses mengatasi dampak sosial. Namun katanya, sisa Rp 5 miliar yang dipangkas masih bisa diambil lagi ke depannya. Di sisi lain, pihaknya masih mencari formula tepat untuk meyakinkan masyarakat terdampak sterilisasi. “Karena tidak ada lagi relokasi. Yang kami berikan adalah uang kompensasi atau kerohiman,” ungkapnya.
Pemkot tidak akan melanjutkan relokasi warga terdampak sterilisasi SKM dengan menyediakan tempat pengganti seperti di Perumahan Handil Kopi, Sambutan. Karena akan menabrak aturan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. “Kami sudah ditegur. Soalnya tanah SKM itu ‘kan bukan tanah pribadi. Jadi, nanti sifatnya ini bukan ganti rugi,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti menyebut, akibat rasionalisasi anggaran banjir karena Covid-19, maka tahun ini prioritas penanganan banjir berada di simpang empat Sempaja.
