SAMARINDA-Pemprov Kaltim tetap memberi bantuan penanganan banjir di Samarinda. Penjabat Sekretaris Provinsi (Pj Sekprov) Kaltim M Sa'bani menyebut, ada proyek-proyek prioritas penanganan banjir yang tak terkena refocusing.
“Seperti normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) dan penanganan drainase di Jalan DI Panjaitan. Itu tetap dianggarkan,” kata Sa'bani.
Akan tetapi, proyek itu belum bisa dijalankan sepenuhnya. Sebab, masih terkendala pembebasan lahan. Mengingat, pembebasan lahan menjadi ranah Pemkot Samarinda. “Ada yang sudah, ada juga yang belum. Seperti di Gang Nibung, Jalan Dr Soetomo itu ‘kan masih ada rumah-rumah di sepanjang SKM,” imbuhnya.
Terkait drainase Jalan DI Panjaitan memang menjadi perhatian. Pasalnya, kawasan tersebut kerap banjir, padahal jadi akses utama menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Iman Hidayat menyebut, dari hasil kajian, banjir di Jalan DI Panjaitan harus ditangani dua sisi. Satu saluran di Jalan DI Panjaitan dan satunya di Sungai Talang Sari, Samarinda Utara.
Uang yang ada sekarang Rp 46 miliar untuk full design di Jalan DI Panjaitan. Sebelumnya, lebarnya 2 meter tetapi tetap banjir. Harus dilebarkan jadi 4 meter. Tetapi, 4 meter itu belum tentu bebas karena ada limpasan dari Sungai Talang Sari. “Rp 46 miliar itu full untuk Jalan DI Panjaitan, dan sisanya untuk Talang Sari. Nanti, Talang Sari diproyeksikan lagi pada 2021,” ungkapnya.
Sementara itu, memang ada beberapa proyek yang terkena dampak Covid-19. Seperti dijelaskan sebelumnya oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Salah satu proyek penanganan banjir yang kena imbas adalah pengerukan Waduk Benanga. Anggaran proyek tersebut juga dipangkas dan tak bisa dikerjakan tahun ini karena Covid-19.
Namun, pihaknya akan meminta pemerintah pusat melanjutkan proyek tersebut. “Kami minta pemerintah pusat memprioritaskan pengerukan Waduk Benanga. Tahun depan harus dikerjakan. Termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus evaluasi tambang batu bara di sekitar waduk,” pinta Hadi.
Tambang di sekitar waduk memang jadi alasan banjir makin parah. Sebab, idealnya di sekitar waduk, ada daerah penyangga yang mesti masih hijau. Sehingga, ada resapan air dan tak semua air dan lumpur mengalir ke waduk.
Namun, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terkait pertambangan di sekitar Waduk Benanga sejak tahun lalu. “Di sekitar sana ada pertambangan, tetapi pertambangan ilegal,” kata mantan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim tersebut.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat karena Dinas ESDM Kaltim tidak berwenang menindak. Widhi menjelaskan, pihaknya tak berwenang masuk ke tambang ilegal. Alurnya terkait tambang ilegal adalah laporan masyarakat ke polisi.
Selanjutnya Dinas ESDM Kaltim akan dihubungi untuk memastikan apakah tambang itu terdata legal atau tidak. Jadi, dia mengimbau masyarakat agar mau melapor jika menemukan aktivitas tambang ilegal. “Sedangkan, IUP (izin usaha pertambangan) yang legal, jauh dari waduk dan bisa kami pantau,” ucapnya. (nyc/rom/k16)
